Menteri Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benur
Logo BeritaSatu

Menteri Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benur

Kamis, 26 November 2020 | 00:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Tak hanya Edhy, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka.

Tersangka lain adalah dua stafsus Edhy Prabowo bernama Safri dan Andreau Pribadi Misanta; pengurus PT Aero Citra Kargo bernama Siswadi; staf istri Menteri bernama Ainul Faqih; dan Amril Mukminin selaku swasta. Pihak lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa Edhy dan sejumlah pihak lainnya yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi pada Rabu (25/11/2020) dinihari.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020) malam.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap dengan total Rp 9,8 miliar dan US$ 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Edhy dan lima orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan, Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konstruksi Perkara
Nawawi membeberkan konstruksi perkara kasus ini. Dikatakan, pada 14 Mei 2020, Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP-MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk staf khususnya Andreau Pribadi Misata sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan stafsus lainnya, yakni Safri sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.

"Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur," kata Nawawi.

Selanjutnya pada Oktober 2020, Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama tidak dibacakan datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

"Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564," katanya.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang saham PT ACK terdiri atas AMR dan AMD yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK, yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan AMD masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya, pada 5 November 2020, sebagian uang tersebut atau Rp 3,4 miliar ditransfer ke rekening Ainul Faqih untuk keperluan Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi, Safri, Andreau seperti belanja, perjalanan ke Honolulu, Hawai, membeli jam tangan Rolex, dan lainnya.

"Penggunaan belanja oleh EP dan IRW di Honolulu AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sekitar Rp 750 juta berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, serta baju Old Navy," katanya.

Selain itu, pada sekitar Mei 2020, Edhy Prabowo juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari Suharjito melalui Safri dan Amril Mukminin. "SAF dan APM pada sekitar Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp 436 juta dari AF," kata Nawawi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Edhy Ditangkap, Luhut Rangkap Plt Menteri KKP

Mensesneg sudah menyerahkan surat penunjukan Luhut sebagai pejabat pelaksana menteri kelautan dan perikanan.

NASIONAL | 25 November 2020

Sekjen PP Ungkap Besarnya Dukungan Umat Islam kepada Wapres Ma'ruf Amin

Kiai Ma'ruf Amin menjadi orang nomor dua di Indonesia karena mendapat dukungan dari masyarakat.

NASIONAL | 25 November 2020

Luhut Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Gantikan Edhy Prabowo

Surat penunjukan sudah dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

NASIONAL | 25 November 2020

PPI Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menjadi salah satu lembaga yang memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.

NASIONAL | 25 November 2020

Polda Banten Kerahkan 3.500 Personel Gabungan Amankan Pilkada Serentak

Tiga daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, yang berada di bawah kewenangan Polda Banten dan Kodam III/Siliwangi yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupat

NASIONAL | 25 November 2020

Imani Janjikan Pemerataan Pembangunan di Supiori

Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre memastikan pemerataan pembangunan di Kabupaten Supiori, Papua.

NASIONAL | 25 November 2020

Ngabalin Ceritakan Detik-detik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

KPK melakukan OTT terhadap 17 orang termasuk Menteri KKP Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi terkait dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir benih

NASIONAL | 25 November 2020

Menteri Agama: Perayaan Natal Dilakukan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Menteri Agama Fachrul Razi mengingatkan rumah ibadah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat ketika melangsungkan perayaan Natal.

NASIONAL | 25 November 2020

DEEP Dorong DKPP Segera Jadwalkan Sidang Etik KPU dan Bawaslu Ogan Ilir

DKPP diminta segera menuntaskan dan memproses seluruh aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

NASIONAL | 25 November 2020

Kemdikbud: Perguruan Tinggi Vokasi Hasilkan SDM Sesuai Kebutuhan Industri dan Dunia Usaha

Lulusan vokasi dibekali dengan sertifikat kompetensi yang akan menjadi modal ketika memasuki dunia kerja.

NASIONAL | 25 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS