KPK Telusuri Aliran Uang Haram Suap Izin Ekspor Benur
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

KPK Telusuri Aliran Uang Haram Suap Izin Ekspor Benur

Kamis, 26 November 2020 | 18:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama enam orang lainnya bukanlah akhir dari pengusutan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Sebaliknya, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Edhy Prabowo cs justru menjadi pintu masuk lembaga antikorupsi untuk membongkar sengkarut ekspor benur yang menuai kontroversi sejak kerannya kembali dibuka oleh politikus Gerindra tersebut.

Lembaga antikorupsi bakal menelusuri aliran uang haram dari sengkarut ekspor benih lobster. Sejauh ini, KPK menduga Edhy Prabowo menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari eksportir benur, salah satunya chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP), Suharjito yang dikabarkan merupakan calon besan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Tak tertutup kemungkinan terdapat eksportir lainnya yang memberikan suap kepada Edhy Prabowo. Selain pihak pemberi, KPK juga bakal mendalami pihak lain yang kecipratan aliran dana kasus ini, seperti internal partai.

"Untuk aliran dana kita perlu waktu untuk kedalaman karena yang kita tampilkan dalam malam ini baru satu kejadian, pintu masuk, kan ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari proses ini dan atau alirannya. Sudah jelas tinggal kita akan memperdalam lagi," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dinihari.

Aliran dana suap ini penting ditelusuri KPK lantaran nilai ekspor benur mencapai belasan juta dolar AS. Berdasarkan data BPS, pada periode Januari-September 2020, ekspor benur mencapai 945,38 ton dengan nilai USD 19,49 juta. Apalagi, terdapat puluhan eksportir yang bermain benur.

Sementara diduga terdapat praktik monopoli dalam jasa pengangkutan atau kargo ekspor benur oleh PT Aero Citra Kargo (ACK) yang diduga dikendalikan oleh Edhy Prabowo.

Untuk menelusuri aliran dana ini, KPK memastikan bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kami akan koordinasi dengan PPATK sampai sejauh mana alirannya ya kalau memang ada ada sampai ke situ tentunya kita akan periksa juga," kata Karyoto.

Selain berkoordinasi dengan PPATK, KPK bakal mengusut dan mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah pihak terkait. Tak hanya dari internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga antikorupsi juga tak menutup kemungkinan memeriksa pihak lainnya, seperti para eksportir benur.

"Siapapun nanti yang terkait akan kami panggil," kata Karyoto.

Baca juga: Begini Modus Suap Edhy Prabowo Manfaatkan Ekspor Benih Lobster

Pemanggilan dan pemeriksaan ini dilakukan lantaran KPK meyakini banyak pihak internal maupun eksternal di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tahu atau bahkan terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Meski demikian, KPK tentunya akan menimbang bukti yang ada sebelum melakukan pemanggilan terhadap pihak lain.

"Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait tentu akan kami lihat dari meteri yang kami miliki," ungkap Karyoto.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango memastikan akan terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap izin ekspor benur. Dari pengembangan tersebut, tak tertutup kemungkinan terdapat pihak lain yang bakal dijerat sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya pada tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan ataupun tetap seperti itu," katanya.

Salah satu yang dipastikan didalami KPK mengenai uang suap senilai Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 yang telah diterima Edhy Prabowo. KPK akan memastikan sumber uang suap tersebut berasal hanya dari Suharjito atau ada eksportir lain yang turut memberikan suap.

"Apakah itu memang full dari 40 perusahaan (eksportir) yang ada ini atau hanya dari beberapa perusahaan saja," katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bunga Krisan Asal Tanah Karo Tembus Pasar Jepang

Ekspor perdana melalui Karantina Pertanian Belawan mencapai 25.000 potong.

NASIONAL | 26 November 2020

Penambahan Kasus Positif di Atas 4.000, Masyarakat Diminta Tak Lengah Terapkan 3M

Satgas Covid-19 meminta masyarakat tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M.

NASIONAL | 26 November 2020

Gubernur Banten: Perlu Langkah Hati-hati Membuka Kembali Sekolah

Pemprov Banten kini tengah melakukan uji sampling terkait penyebaran Covid-19 di beberapa sekolah baik di kota maupun di daerah pedalaman di wilayah Banten.

NASIONAL | 26 November 2020

Masih Pandemi Covid-19, Gubernur Sumut Akan Minta Rizieq Syihab Tunda Perjalanan ke Medan

Edy Rahmayadi berjanji akan berkomunikasi langsung dengan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab jika mempunyai rencana untuk datang ke Medan.

NASIONAL | 26 November 2020

Kasus Kerumunan di Megamendung, Penyidik Polda Jabar Segera Tetapkan Tersangka

Pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka itu bisa penyelenggara atau pemilik pondok pesantren.

NASIONAL | 26 November 2020

Pandemi Covid-19 Turunkan Indeks Ketahanan Nasional

Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Indonesia terus merosot.

NASIONAL | 26 November 2020

Polri Siap Bantu KPK Tangkap Tersangka KKP

Kedua buron itu adalah Andreau Pribadi Misanta (APM) yang merupakan Staf Khusus Menteri KKP dan Amiril Mukminin (AM).

NASIONAL | 26 November 2020

Sempat Buron, Stafsus Edhy Prabowo Serahkan Diri ke KPK

Andreau Pribadi Misata, stafsus Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta seorang swasta bernama Amiril Mukminin menyerahkan diri ke KPK.

NASIONAL | 26 November 2020

Diseret dalam Kasus Djoko Tjandra, Kabareskrim: Seperti Ada Pesanan

Listyo Sigit Prabowo membantah tudingan Napoelon Bonaparte yang menyeret namanya dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra.

NASIONAL | 26 November 2020

Elektabilitas Unggul di Survei, Eri Cahyadi Janji Jadi Pemimpin yang Bahagiakan Warga Surabaya

Eri Cahyadi bersyukur atas sejumlah hasil survei yang mengunggulkan elektabilitas dirinya jelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

NASIONAL | 26 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS