Edhy Prabowo dan Siasat Monopoli Kargo Ekspor Benur
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Edhy Prabowo dan Siasat Monopoli Kargo Ekspor Benur

Kamis, 26 November 2020 | 18:34 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benur atau benih lobster.

Edhy bersama dua stafsusnya, Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin; Pengurus PT Aero Citra Kargo bernama Siswadi; staf istri Menteri KKP bernama Ainul Faqih; dan seorang swasta Amiril Mukminin diduga telah menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP).

Perusahaan Suharjito yang dikabarkan merupakan calon besan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Kiprah ekspor PT Dua Putera Perkasa milik Suharjito tak lepas dari campur tangan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga mentransfer uang sekitar Rp 731 juta ke rekening PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amiril Mukminin (AMR) dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

Edhy diduga mengatur siasat agar PT Aero Citra Kargo menjadi perusahaan tunggal pengiriman benih lobster. Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy Menteri Kelautan dan Perikanan, 14 Mei 2020.

Edhy menunjuk stafsusnya, Andreau Pribadi Misata sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri yang juga stafsusnya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Pada awal bulan Oktober 2020, Suharjito bertandang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

"Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan total sebesar Rp 731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP (Edhy Prabowo) melalui Tim Uji Tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Kamis (26/11/2020) dini hari.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar dengan total Rp 9,8 miliar. Sebagian dari uang suap itu, sekitar Rp 3,4 miliar kemudian ditransfer oleh Ahmad Bahtiar ke rekening Ainul Faqih selaku staf Istri Menteri Edhy Prabowo. Ainul Faqih sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus ini.

Nawawi mengungkap terdapat transaksi melalui rekening penampung pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. Transaksi terjadi di luar wilayah Indonesia. "Ada transaksi yang terjadi di luar Indonesia," kata Nawawi.

Dalam rentang waktu tersebut, Edhy Prabowo bersama istri dan rombongannya sedang melakukan kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Dari Rp 3,4 miliar, sebanyak sekitar Rp 750 juta di antaranya telah dibelanjakan rombongan Edhy Prabowo dengan membeli barang-barang mewah, seperti jam tangan rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, baju Old Navy.

Di samping itu, sekitar bulan Mei 2020, Edhy Prabowo juga diduga menerima uang sebesar USD 100.000 dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin. Tak hanya itu, Safri dan Andreau juga menerima uang sebesar Rp 436 juta pada Agustus 2020.

Berbekal informasi dan sejumlah bukti, KPK meyakini telah terjadi peristiwa tindak pidana suap yang melibatkan Edhy selaku penyelenggara. Sebelumnya KPK juga telah mengendus dan mengantongi bukti dugaan penerimaan suap terhadap Edhy melalui modus rekening penampung.

Informasi dan sejumlah bukti itu kemudian dikembangkan lembaga antikorupsi dan selanjutnya menangkap sejumlah pihak termasuk Edhy dan istri Iis Rosyati Dewi setibanya di Bandara Soekarno-Hatta dari Hawaii.

"Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF (Ainul Faqih), Tas Louis Vuitton, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob Co, tas koper Tumi dan tas koper Louis Vuitton," papar Nawawi.

Penggunaan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan kargo ekspor benur membuat tarif ekspor semakin mahal. Dugaan monopoli kargo ekspor benur pun telah disorot Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan melakukan penelitian.

Penelitian KPPU ini bermula dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri BBL yang menyatakan eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik dan membuat tarif ekspor menjadi mahal. KPPU sebelumnya sempat memanggil asosiasi seperti Pengusaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (APKPI) dan Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo).

Setelah Edhy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, KPPU memastikan tetap melanjutkan penelitian terkait dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor benih lobster atau bibit bening lobster (BBL). Untuk menguatkan bukti, KPPU masih akan mengundang pihak-pihak terkait.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kesadaran Masyarakat tentang Inklusivitas Disabilitas Perlu Ditingkatkan

InklusiFest adalah festival untuk merayakan inklusivitas disabilitas di Indonesia.

NASIONAL | 26 November 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Saksi Tersangka Korporasi

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap satu tersangka korporasi yang terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 26 November 2020

Tingkatkan Layanan, BP3S Dorong LKS Laksanakan Akreditasi

Akreditasi ini penting karena untuk mengetahui dan menilai kelayakan dan standarisasi LKS.

NASIONAL | 26 November 2020

Dampak La Nina, Pemprov Sumut Antisipasi Lonjakan Inflasi

Fenomena La Nina dikhawatirkan mempengaruhi ketersedian pangan dan berdampak pada kenaikan inflasi di Sumut.

NASIONAL | 26 November 2020

KPK Telusuri Aliran Uang Haram Suap Izin Ekspor Benur

KPK bakal menelusuri aliran uang haram dari sengkarut ekspor benih lobster.

NASIONAL | 26 November 2020

Bunga Krisan Asal Tanah Karo Tembus Pasar Jepang

Ekspor perdana melalui Karantina Pertanian Belawan mencapai 25.000 potong.

NASIONAL | 26 November 2020

Penambahan Kasus Positif di Atas 4.000, Masyarakat Diminta Tak Lengah Terapkan 3M

Satgas Covid-19 meminta masyarakat tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M.

NASIONAL | 26 November 2020

Gubernur Banten: Perlu Langkah Hati-hati Membuka Kembali Sekolah

Pemprov Banten kini tengah melakukan uji sampling terkait penyebaran Covid-19 di beberapa sekolah baik di kota maupun di daerah pedalaman di wilayah Banten.

NASIONAL | 26 November 2020

Masih Pandemi Covid-19, Gubernur Sumut Akan Minta Rizieq Syihab Tunda Perjalanan ke Medan

Edy Rahmayadi berjanji akan berkomunikasi langsung dengan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab jika mempunyai rencana untuk datang ke Medan.

NASIONAL | 26 November 2020

Kasus Kerumunan di Megamendung, Penyidik Polda Jabar Segera Tetapkan Tersangka

Pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka itu bisa penyelenggara atau pemilik pondok pesantren.

NASIONAL | 26 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS