Calon Kapolri, PSI: Kemampuan dan Integritas Lebih Penting
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Calon Kapolri, PSI: Kemampuan dan Integritas Lebih Penting

Kamis, 26 November 2020 | 20:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tidak masalah jika Kapolri dijabat oleh seseorang dari kalangan non-muslim. PSI menulis kemampuan dan integritas yang bersangkutan jauh lebih relevan dan menjadi pertimbangan utama.

“Syarat menjadi Kapolri tidak mesti dari agama tertentu. Semua anak bangsa secara konstitusional mempunyai hak yang sama. Apa pun agama, suku dan jenis kelaminnya. Hal terpenting adalah kemampuan dan integritas yang bersangkutan,” ujar Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas, di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Danik menegaskan konstitusi dan undang-undang tidak membeda-bedakan dan tidak mensyaratkan seorang calon Kapolri harus beragama tertentu. Setiap warga negara Indonesia dengan latar agama apapun, kata dia, bisa menjadi Kapolri.

“Setiap orang berhak menduduki jabatan Kapolri sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan UU. Jika mesti dari agama tertentu, justru kita melanggar konstitusi yang melarang diskriminasi,” lanjut Danik yang mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tersebut.

Menurut Danik, masyarakat tidak perlu khawatir dengan bias kebijakan dengan latar belakang agama dari Kapolri. Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan Kapolri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Sejauh yang bersangkutan mematuhi pedoman kerja yang telah ditetapkan dan bersikap profesional, tidak perlu ada ketakutan soal bias kebijakan," pungkas dia.

Belakangan mulai muncul suara yang tak menghendaki kalangan non-muslim untuk menjadi Kapolri mendatang. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi.

Muhyiddin berpendapat sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang non-muslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Kecuali ada penundaan pensiun, Kapolri baru harus segera dipilih.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Prasetijo Perintahkan Anak Buah Napoleon Buat Surat Atas Nama Istri Djoko Tjandra

Prasetijo Utomo terungkap memerintahkan Junjungan Fortes untuk membuatkan surat atas nama istri Djoko Tjandra Anna Boentaran.

NASIONAL | 26 November 2020

3 Anggota TNI Terluka dalam Baku Tembak dengan OPM di Ndugama

Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM dengan TNI terjadi dari pukul 13.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT di Kindibam.

NASIONAL | 26 November 2020

Kembangkan UMKM, Imani Bakal Libatkan Milenial di Supiori

Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre (Imani) memastikan bakal melibatkan milenial dalam pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Supiori.

NASIONAL | 26 November 2020

KPK Tahan Stafsus Edhy Prabowo

Andreau Pribadi Misata yang merupakan stafsus Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan seorang swasta bernama Amiril Mukminin, Kamis (26/11/2020).

NASIONAL | 26 November 2020

Kasal Tinjau 2 Kapal Perang Baru yang Akan Perkuat TNI AL

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono meninjau dua kapal perang baru yang akan memperkuat armada TNI AL yakni KRI Teluk Kendari 518 dan KRI Teluk Kupang 519.

NASIONAL | 26 November 2020

Pilkada 2020 Jadi Momentum Perlindungan Hutan dan Gambut

Berdasarkan kajian Madani, hutan alam di 9 provinsi dan 10 kabupaten penyelenggara Pilkada menghadapi 4 kategori ancaman yang levelnya semakin meningkat.

NASIONAL | 26 November 2020

IFAD: SDGs Desa Bisa Jadi Contoh Dunia

IFAD menilai SDGs Desa ini tak hanya mutakhir dari sisi Indonesia, namun juga bisa menjadi pembelajaran bagi pembangunan desa-desa di seluruh dunia.

NASIONAL | 26 November 2020

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Kasus Tipikor KONI Pusat

7 saksi saksi diduga mengetahui aliran uang atau dana bantuan pemerintah kepada KONI Pusat dan penggunaannya berupa honor rapat dan uang pengganti transport.

NASIONAL | 26 November 2020

Edhy Prabowo dan Siasat Monopoli Kargo Ekspor Benur

Edhy Prabowo diduga mengatur siasat agar PT Aero Citra Kargo menjadi perusahaan tunggal pengiriman benih lobster.

NASIONAL | 26 November 2020

Kesadaran Masyarakat tentang Inklusivitas Disabilitas Perlu Ditingkatkan

InklusiFest adalah festival untuk merayakan inklusivitas disabilitas di Indonesia.

NASIONAL | 26 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS