KPK Jangan Lupakan Kasus Besar yang Jadi Perhatian Masyarakat
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

KPK Jangan Lupakan Kasus Besar yang Jadi Perhatian Masyarakat

Minggu, 29 November 2020 | 17:43 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo serta Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Ajay M Priatna hendaknya tak membuat lembaga antirasuah itu melupakan kasus besar lain yang menjadi perhatian masyarakat.

KPK yang berhasil mengungkap kasus korupsi yang diduga dilakukan Edhy Prabowo menuai apresiasi. Bahkan, tidak berselang lama kemudian, KPK kembali mengungkap dugaan kasus korupsi Wali Kota Cimahi.

Peneliti senior Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madril, mengakui, pengungkapan dua kasus terakhir yang dilakukan KPK cukup mengagetkan banyak pihak. Mengingat, sejak revisi UU KPK diberlakukan, praktis selama satu tahun KPK sangat minim prestasi.

"Fakta yang terjadi belakangan mengagetkan kita semua. Berita baik, sebab KPK mampu mengungkap perkara yang cukup strategis. Ada wali kota cimahi, ada menteri. Tentu saja ini capaian tersendiri," kata Oce Madril, dalam webinar LP3ES bertema "Evaluasi dan Prospek Hukum Demokrasi: Mungkinkah KPK Bangkit Kembali?", di Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Menurut Oce, dalam revisi UU KPK banyak sekali catatan yang diberikan berbagai pihak, termasuk Pukat UGM sendiri. Persoalan-persoalan revisi membuat banyak pihak pesimistis terhadap kinerja KPK.

"Satu tahun belakangan praktis tidak ada kinerja yang bisa dikatakan capaian luar biasa. Selama hampir satu tahun tidak banyak perkara yang menarik perhatian publik yang diungkap KPK," ucapnya.

Dirinya pun melihat dari berbagai perspektif terhadap KPK yang terkesan mengalami penurunan kinerja. Pertama, yaitu dari perspektif pimpinan KPK, Pukat UGM melihat pada 2019 saat seleksi ada banyak sekali catatan.

"Ketua KPK ada persoalan etik dengan lembaganya. Kandidat lain juga diragukan pada waktu itu. Saat fit and proper, tidak ada satupun calon pimpinan KPK yang menegaskan memperkuat OTT dan tidak menjadi fokus KPK k edepan" ujarnya.

Begitu pula dari sisi penindakan, catatan Pukat UGM menunjukkan kelima pimpinan KPK tidak punya komitmen yang kuat di penindakan. Namun demikian, dirinya pun melihat ada dinamika di internal KPK yang ingin menunjukkan bahwa KPK masih ada dan bisa mengungkap kasus besar.

"Kita lihat ada dinamika yang sedang bergerak di KPK. Pada titik tertentu ada beberapa orang di KPK sedang mencari cara untuk bagaimana membuat KPK punya peran yang lebih kuat," ujarnya.

Dirinya mengingatkan, ketika berbicara revisi UU, maka tentunya akan berbicara pada level kelembagaan, bukan orang perorang atau personal. Revisi UU KPK tentunya akan mempengaruhi kinerja KPK secara lembaga kedepannya.

"Problem kelembagaan adalah problem kewenangan, terutama di bidang penindakan. Yang disasar revisi adalah pasal penindakan, penyadapan, yang memakai izin. Secara kelembagaan KPK sedikit mengalami perubahan karena ada dewas dan status kepegawaian. Revisi UU KPK bagi kami adalah problem kelembagaan," ucapnya.

Jika tidak diperbaiki, maka tentunya akan sangat berpengaruh pada kinerja jangka panjang KPK dan sama sekali tidak terkait langsung dengan kasus yang belakangan diungkap.

"Kita belum tahu bagaimana arahnya ke depan, seperti apa model kinerja KPK ke depan. Saat ini masih ada banyak kasus menumpuk, kasus-kasus lama menumpuk dan tidak diselesaikan pimpinan KPK yang sekarang," kata Oce.

Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Wijayanto, mengakui, ada banyak hal yang dikhawatirkan pascarevisi UU KPK. Kekhawatiran tersebut sedikit terobati dengan adanya pengungkapan kasus Menteri KKP.

"Kita nyaris tidak pernah mendengar kaus besar yang diungkap KPK. Tiba-tiba seperti mimpi di siang bolong, ada kasus besar yang diungkap," kata Wijayanto.

Dalam kesempatan itu, Wijayanto juga menjelaskan, sedikitnya ada sembilan poin yang dinilai berisiko melumpuhkan KPK. Yaitu terancamnya independensi KPK, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewas yang dipilih DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi.

Kemudian penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Dalam kesempatan itu, Wijayanto juga mengingatkan ada kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat justru berjalan di tempat. Salah satunya adalah mandeknya kasus politisi PDIP, Harun Masiku.

"Untuk penangkapan Edhy Prabowo, saya sampaikan apresiasi. Ternyata masih ada secercah embun di tengah kemarau panjang. Tapi kenapa kader Gerindra, partai-partai lain tidak terungkap. Harun Masiku tidak pernah terungkap?" ucap Wijayanto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pencemaran di Jabodetabek Butuh Proses Hukum yang Konsisten

Menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) secara konsisten

NASIONAL | 29 November 2020

Hadapi Persaingan, UTA'45 Terus Lakukan Inovasi

Inovasi dari masing-masing kampus untuk menarik bagi calon mahasiswa baru sangat diperlukan agar universitas mampu bersaing di dunia pendidikan.

NASIONAL | 29 November 2020

Pemerintah Kutuk Keras Pelaku Pembantaian Sigi

Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melalui Tim atau Satgas Operasi Tinombala terhadap para pelaku kekejian dan kebengisan di Sigi.

NASIONAL | 29 November 2020

7 Rumah Warga di Kota Bengkulu Rusak Berat Diterjang Puting Beliung

Tujuh unit rumah warga di Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, rusak berat diterjang puting beliung.

NASIONAL | 29 November 2020

Persempit Area Pengejaran, Satgas Tinombala Buru Pelaku Pembunuhan di Sigi

Aparatmempersempit area pelarian yang mengarah ke hutan di Palolo sesuai petunjuk olah TKP.

NASIONAL | 29 November 2020

KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada Bengkulu 80%

Penetapan hari pencoblosan pilkada sebagai hari libur nasional sangat mempengaruhi tingkat kehadiran para pemilih di TPS.

NASIONAL | 29 November 2020

DPR Desak TNI dan Polri Tumpas Ali Kalora Cs

DPR secara tegas mengutuk keras tindakan keji yang telah dilakukan oleh kelompok radikal tersebut.

NASIONAL | 29 November 2020

Sisa 10 Orang, Kenapa MIT Sulit Dibasmi?

Suplai logistik dari para simpatisan harus diputus. Itu salah satu sebab mengapa mereka belum habis.

NASIONAL | 29 November 2020

Bantai Keluarga di Sigi, MIT Ingin Tunjukkan ISIS Masih Eksis

Akhir tahun menjelang Natal dan bulan Desember, di setiap akhir tahun, MIT melakukan penyerangan dengan sasaran warga dan aparat keamanan.

NASIONAL | 29 November 2020

Polisi Sebar DPO Pelaku Pembantaian Sigi

Tinggal sekitar 10 orang lagi. Mereka dipimpin Ali Kalora dan di kelompok kedua dipimpin oleh Qatar alias Farel,

NASIONAL | 29 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS