Berikan Efek Jera, Pakar Dukung Upaya Jaksa Agung Miskinkan Koruptor
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Berikan Efek Jera, Pakar Dukung Upaya Jaksa Agung Miskinkan Koruptor

Senin, 30 November 2020 | 14:22 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mendukung upaya Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memiskinkan para koruptor agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Untuk memiskinkan koruptor, kata Yenti sebaiknya tidak hanya mengenakan UU korupsi saja, melainkan juga penerapan pasal tindak pidana pencucian uang untuk memburu aliran uang dan aset dari para tersangka.

“Jaksa Agung beberapa bulan ini, menggiatkan atau mengingatkan kembali pentingnya memiskinkan itu, sebetulnya arahnya kepada setiap ada tindak pidana korupsi itu segera cepat pakai UU TPPU dari pada hanya menggunakan UU Korupsi saja,” ujar Yenti, Senin (30/11/2020).

Menurut Yenti, hukuman tidak berjalan optimal jika terjadi tindak pidana korupsi oleh pejabat negara atau penyelengara negara hanya mengandalkan UU korupsi, karena masih terdapat celah yang dapat digunakan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya.

“Karena kalau hanya menggunakan UU Korupsi saja, pelacakan uang hasil korupsi itu, boleh dikatakan tidak optimal dan UU Korupsi sendiri punya celah melamahkan pengembalian uang kepada negara, celahnya dimana yaitu di pasal 18 pada waktu tidak terlacak, tidak tersita, karena mungkin disembuyikan dan sebagainya,” ulasnya.

Lanjut Yenti, kelemahaman UU Korupsi ketika uang pengganti itu tidak bisa dibayarkan oleh tersangka, maka akan diganti dengan pidana kurungan tambahan sebagai penggantinya.

“Disitu selalu dikatakan dalam hal uang pengganti tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan penjara, kan kembalinya penjara-penjara lagi, sementara tidak ada lagi uang yang dikembalikan, tidak ada lagi pemiskinan, tidak ada lagi perampasan uang korupsi itu kembali ke negara,” terangnya.

Maka dari itu, Yenti berpesan untuk mengkonkretkan langkah ST Burhanuddin memiskinkan koruptor dengan jalan penerapan pasal TPPU, selain itu dengan pasal tersebut dapat mengembalikan atau merampas uang negara.

“Kalau ada korupsi penegakan hukumnya menggunakan UU Korupsi dan TPPU untuk tujuan merampas kembali uang negara sehingga pelaku koruptor itu dimiskinkan,” ungkap mantan ketua pansel capim KPK itu.

Yanti yang juga ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ini menilai efek jera pengenaan pasal TPPU akan sangat terasa, terutama peringatan bagi para pejabat publik untuk tidak melakukan perbuatan menyeleweng.

Akan dikejar kemanapun uang hasil korupsinya itu disembunyikan, sehingga ketika masuk penjara sudah tidak bisa lagi misalnya menyuap para sipir untuk izin bepergian keluar penjara, membangun sendiri fasilitas penjara yang mewah seperti yang sudah pernah terjadi.

“Dipenjara juga kan enak, banyak kan cerita masih bisa menyuap sipir karena uangnya masih banyak, jadi ini tidak adil, masyarakat marah, maka miskinkan. Korupsi dekati dengan menegakan UU TPPU agar uang kembali ke negara,” terangnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta aparat penegak hukum memiskinkan para pelaku korupsi sebagai efek jera terhadap pelaku.

"Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan bahwa hukuman haruslah dapat memberikan deterrent effect, baik di sektor pidananya dan juga di sektor perekonomian pelaku," kata Jaksa Agung saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan barang hasil rampasan negara dari Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan, Selasa (24/11/2020).

Jika sebelumnya menggunakan pendekatan mengejar dan menghukum pelaku melalui pidana penjara (follow the suspect), maka sekarang orientasinya harus dibarengi dengan pendekatan follow the money dan follow the asset. Burhanuddin melanjutkan, pentingnya menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan ekonomi karena pelaku kejahatan kerah putih memiliki rasio yang tinggi.

Ini terlihat dari modus yang kian canggih dan terstruktur karena dicampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi dan statistik. "Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu keserakahan itu indah (greedy is beautiful)," katanya.

Para pelaku kejahatan korupsi memertimbangkan antara biaya dan keuntungan yang dihasilkan. "Kalkulasi untung rugi tersebut bertujuan untuk menentukan dan memutuskan pilihan apakah melakukan atau tidak melakukan suatu kejahatan," tuturnya.

"Pilihan yang diambil para pelaku adalah melakukan karena masih sangat menguntungkan. Tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara, namun ia dan keluarganya masih akan tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang telah dilakukan," sambung Burhanuddin.

Jika aparat penegak hukum menerapkan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan pidana dan pendekatan ekonomi, Jaksa Agung memastikan ada dua hal positif yang dapat diperoleh.

Pertama, dengan perampasan aset akan memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku korupsi kejahatan yang mereka lakukan tidak memberikan nilai tambah finansial, melainkan justru memiskinkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi si pelaku.

Kedua, keberadaan benda sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi sebagai aset pada akhirnya akan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan dari penanganan dan penyelesaian suatu perkara pidana.

"Dengan sudut pandang tersebut diharapkan dapat menginisiasi munculnya upaya semaksimal mungkin dan terintegrasi secara baik di setiap tahapan penegakan hukum, agar menjaga dan mempertahankan nilai aset yang berasal dan ada kaitannya dengan tindak pidana tidak berkurang sehingga aset tersebut dapat segera dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi," urai Jaksa Agung.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Literasi Digital Jawab Tantangan Tranformasi Dunia Pendidikan

Gerakan #BagiBagiIlmu bertujuan mendukung masyarakat dan tenaga pengajar untuk menerapkan transformasi digital di tengah masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 November 2020

Rektor Untar: Pentingnya Pengembangan Dosen untuk Dukung Indonesia Maju

Saat ini telah tergabung ratusan dosen Katolik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan telah memiliki 7 koordinator wilayah di beberapa provinsi.

NASIONAL | 30 November 2020

Pemprov-PT Timah Optimalkan Wisata Bawah Laut Pulau Bangka

Minat wisatawan dalam dan luar negeri berwisata bawah laut di Bangka Belitung cukup tinggi.

NASIONAL | 30 November 2020

Kapolri Beri Penghargaan Dirlantas Polda Kaltim karena Inovasi SIM Internasional

Para pemohon SIM Internasional cukup mengakses secara online.

NASIONAL | 30 November 2020

Kecelakaan di Tol Cikopo-Palimanan, 10 Orang Tewas

Kecelakaan itu bermula dari minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon.

NASIONAL | 30 November 2020

Rektor IAIN Palu: Jangan Beri Ruang pada Kelompok MIT

Upaya memutus mata rantai penyebaran faham radikalisme dan terorisme ini sangat penting dilakukan.

NASIONAL | 30 November 2020

Presiden Kecewa Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di DKI Jakarta

Setelah pada Sabtu (28/11/2020) masih diangka 1.300 orang, jumlah kasus Minggu (29/11/2020) bertambah menjadi 1.431.

NASIONAL | 30 November 2020

BPK Gelar Webinar Bahas Akuntabilitas dan Bonus Demografi

Diskusi virtual ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-74 BPK dan Hari Guru Nasional 2020.

NASIONAL | 27 November 2020

Kepala Daerah Harus Pegang Kendali Penuh Penanganan Covid-19

Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya. Karena bagi Jokowi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

NASIONAL | 30 November 2020

Perti: Ulama Harus Bawa Kedamaian dan Kerukunan bagi Umat

Lalu bedakan juga antara ajaran Islam dengan tokoh-tokoh Islam karena itu adalah dua hal yang berbeda.

NASIONAL | 30 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS