Sebelum Skandal Djoko Tjandra, Pinangki Pernah Kena Sanksi Turun Pangkat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sebelum Skandal Djoko Tjandra, Pinangki Pernah Kena Sanksi Turun Pangkat

Senin, 30 November 2020 | 16:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, ternyata pernah dijatuhi sanksi disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat pada 2012 atau jauh sebelum skandal Djoko Tjandra terjadi.

Rekam jejak Pinangki ini dibeberkan pemeriksa intelijen pada Inspektorat V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung), Luphia Claudia yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/11/2020).

Mulanya, Luphia mengaku memeriksa Pinangki atas dugaan pelanggaran etik terkait mencuatnya foto Pinangki bersama Djoko Tjandra pada Juli 2020. Saat pemeriksaan etik tersebut, Luphia membuka rekam jejak Pinangki. Ternyata pada 2012 Pinangki pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

"Maka ditemukan bahwa saudara Pinangki Sirna Malasari pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor Kep-014/WJA/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun," kata Luphia dalam kesaksiannya bersaksi di persidangan.

Namun, Luphia mengaku lupa kasus atau pelanggaran etik yang membuat Pinangki disanksi penurunan pangkat. Yang pasti, kata Luphia, rekam jejak tersebut menjadi bahan pertimbangan pihaknya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pinangki dalam kasus foto viral bersama Djoko Tjandra.

"Berdasarkan data yang ada di sistem pengawasan, saat kita mau pengajuan penjatuhan hukuman disiplin, kita tentunya akan teliti data apakah ada penjatuhan hukuman disiplin sebelumnya agar jadi pertimbangan," kata Luphia.

Berdasarkan proses klarifikasi, dan inspeksi kasus dengan pertimbangan rekam jejak tersebut, Jamwas Kejagung menjatuhkan sanksi disiplin tingkat berat, yakni pembebasan dari jabatan struktural pada 20 Juli 2020 dengan surat Wakil Jaksa Agung tertanggal 29 Juli 2020.

Sanksi berat itu dijatuhkan lantaran Pinangki dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan melakukan perjalanan dinas tanpa izin pada tahun 2019. Luphia mengatakan Pinangki melakukan sembilan perjalanan dinas tanpa izin selama 2019.

"Sebelas kali perjalanan dinas di tahun 2019 itu pada 26 Maret, 22 Mei, 1 Juni, 26 Juni, 9 Agustus, 3 September, 4 Oktober, 19 November, 10 November, 25 November, dan 19 Desember. Itu ada dua yang dapat izin yaitu pada tanggal 1 Juni dan 3 September, dengan demikian (sisanya) tidak dapat izin," kata Luphia.

Belakangan diketahui, dalam sejumlah perjalanan dinas tanpa izin itu, Pinangki bertemu Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung. Luphia menyatakan, pihaknya juga mengklarifikasi Pinangki mengenai pertemuan tersebut dengan menunjukkan foto yang sempat beredar di media sosial. Namun, saat Pinangki mengklaim tidak mengenal jika pihak yang ditemuinya merupakanDjoko Tjandra. Pinangki mengenal pria itu sebagai Joe Chan dan pertemuannya terkait bisnis power plant.

"Pada saat itu terlapor (Pinangki) tidak kenal orang tersebut sebagai Djoko Tjandra, tapi yang dikenal Joe Chan untuk tawarkan power plant yang akan dijual ke Joe Chan," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung telah menerima suap 500.000 dolar AS dari 1 juta dolar AS yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra.

Suap itu diberikan kepada Pinangki melalui pengusaha Andi Irfan Jaya untuk mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Joko Tjandra pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Djoko Tjandra.

Pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra. Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut.

Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar 100 juta dolar AS. Namun, pada saat itu Djoko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan 10 juta dolar AS yang akan dimasukkan ke dalam action plan.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Djoko Tjandra memberikan 500.000 dolar AS ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan 50.000 dari 500.000 dolar AS yang diterimanya ke Anita.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana, padahal Djoko Tjandra sudah memberikan down payment kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar 500.000 dolar AS. Djoko Tjandra pun membatalkan action plan pada bulan Desember 2019.

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai 450.000 dolas AS yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Jaksa menduga Pinangki "mencuci" uang yang telah diterimanya tersebut.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang 337.600 dolar AS atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf menukarkan mata uang 10.000 dolar AS atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.

Kemudian, pada periode November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinagki. Dipaparkan Jaksa, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp 1.753.836.050 atau Rp 1,7 miliar untuk satu unit BMW X5 dengan pelat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap.

Selanjutnya Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai RpRp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai lewat dari rekening BCA milik Pinangki.

Kemudian, Pinangki membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat bernama Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Selanjutnya Pinangki juga membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.

Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.

Pinangki juga tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar 68.900 dolar AS atau setara Rp 940,2 juta. Terakhir, Pinangki menggunakan uang haram dari Djoko Tjandra untuk membayar sewa apartemen Darmawangsa Essence senilai 38.400 dolar AS atau setara Rp 525,2 juta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Pinangki sekitar 444.900 dolar AS atau setara Rp 6.219.380.900.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 88 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko Polhukam: Pemerintah Kecam Pembunuhan di Sigi

Menurut Mahfud, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk pemulihan atau trauma healing.

NASIONAL | 30 November 2020

Rantai Dingin Vaksin Covid-19, Indonesia Sudah Siap

Vaksin merupakan produk biologis yang sangat rentan terhadap perubahan suhu, sehingga perlu disimpan pada suhu 2-8 derajat celcius.

NASIONAL | 30 November 2020

Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Bakal Kembali Duduk di Kursi Terdakwa

Tim penyidik KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan pemotongan uang dan gratifikasi yang menjerat Rachmat Yasin sebagai tersangka.

NASIONAL | 30 November 2020

Bupati dan Wali Kota di Sulsel Diminta Segera Atur Jalur Vaksin Covid-19

Seluruh Bupati dan Wali Kota di Sulawesi Selatan (Sulses) diminta segera mengatur lebih dini jalur distribusi vaksin Covid-19 sebelum disalurkan nantinya.

NASIONAL | 30 November 2020

Pulihkan Keamanan, Lembatongoa Dijaga Brimob

Aparat keamanan berupaya menormalisasi keadaan di Dusun 5 Lewonu Desa Lembatongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Sulteng, pasca pembunuhan empat orang.

NASIONAL | 30 November 2020

TNI Kirim Tambahan Pasukan Khusus Kejar Terduga Teroris di Sigi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan TNI akan menindak tegas para pelaku pembunuhan terhadap 4 orang di Dusun 5 Tokelemo, Sigi.

NASIONAL | 30 November 2020

Berikan Efek Jera, Pakar Dukung Upaya Jaksa Agung Miskinkan Koruptor

Upaya Jaksa Agung ST Burhanuddin memiskinkan para koruptor agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya mendapat dukungan dari pakar TPPU Yenti Garnasih.

NASIONAL | 30 November 2020

Literasi Digital Jawab Tantangan Tranformasi Dunia Pendidikan

Gerakan #BagiBagiIlmu bertujuan mendukung masyarakat dan tenaga pengajar untuk menerapkan transformasi digital di tengah masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 November 2020

Rektor Untar: Pentingnya Pengembangan Dosen untuk Dukung Indonesia Maju

Saat ini telah tergabung ratusan dosen Katolik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan telah memiliki 7 koordinator wilayah di beberapa provinsi.

NASIONAL | 30 November 2020

Pemprov-PT Timah Optimalkan Wisata Bawah Laut Pulau Bangka

Minat wisatawan dalam dan luar negeri berwisata bawah laut di Bangka Belitung cukup tinggi.

NASIONAL | 30 November 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS