KPK-Kejagung Awasi Langkah Gubernur NTB Selesaikan Aset Pemprov di Gili Trawangan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (7.64)   |   COMPOSITE 6241.8 (52.82)   |   DBX 1333.51 (-12.56)   |   I-GRADE 179.858 (2.36)   |   IDX30 503.524 (7.6)   |   IDX80 135.789 (1.92)   |   IDXBUMN20 398.467 (6.25)   |   IDXESGL 139.553 (2.18)   |   IDXG30 143.497 (1.84)   |   IDXHIDIV20 443.737 (7.27)   |   IDXQ30 144.387 (2.19)   |   IDXSMC-COM 295.459 (2.33)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.48)   |   IDXV30 133.969 (1.92)   |   INFOBANK15 1035.98 (26.94)   |   Investor33 433.033 (7.71)   |   ISSI 183.362 (-0.41)   |   JII 631.454 (-3.78)   |   JII70 222.641 (-0.74)   |   KOMPAS100 1216.23 (13.49)   |   LQ45 944.747 (14.81)   |   MBX 1692.89 (19.5)   |   MNC36 320.866 (5.15)   |   PEFINDO25 330.28 (-3.14)   |   SMInfra18 307.272 (5.68)   |   SRI-KEHATI 367.359 (7.01)   |  

KPK-Kejagung Awasi Langkah Gubernur NTB Selesaikan Aset Pemprov di Gili Trawangan

Selasa, 1 Desember 2020 | 09:36 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawasi penyelesaian aset bermasalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gili Trawangan. Kedua lembaga penegak hukum tersebut mengkaji penyelesaian persoalan pengelolaan pulau wisata aset negara, yang dilakukan oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Lombok. Kini, KPK dan Kejaksaan Agung mempelajari surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada Kejaksaan Tinggi NTB.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempelajari surat kuasa khusus terkait penyelesaian lahan Gili Trawangan yang diberikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto. Setelah dipelajari, Feri memastikan akan ikut memantau jalannya proses penyelesaian aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang dikelola oleh swasta hingga 70 tahun itu. Namun, kata dia, Kejaksaan Agung sifatnya memback up Kejaksaan Tinggi NTB.

“Tentu, kita akan ikut mengawasi. Saya akan cek dulu seperti apa isi SKK-nya. Karena kan macam-macam SKK itu. Ada penyelesaian perkara, melakukan gugatan dan sebagainya,” kata Feri di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin ( 30/11/2020).

Sementara Plt Jubir KPK, Ipi Maryati Kuding menjelaskan salah satu alasan KPK meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan peninjauan kembali kontrak kerja sama ini. Dikatakan, berdasar temuan BPK pada semester 1 tahun 2019 menyimpulkan adanya kejanggalan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut.

“Rekomendasi atas temuan BPK tersebut meminta dilakukannya evaluasi perjanjian kerja sama Pemprov NTB dengan PT GTI, mengingat sudah hampir 30 tahun PT GTI tidak juga membangun wilayah sesuai perjanjian,” kata Ipi.

Dipaparkan Ipi, SKK terkait lahan Gili Trawangan seluas 65 hektar dikerjasamakan antara Pemprov NTB dengan PT GTI dan total nilai asetnya Rp 2,02 triliun. Lahan ini termasuk dalam hamparan keseluruhan aset milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar dengan total nilai Rp 2,3 triliun.

“Nilai tersebut merupakan hasil penilaian atas objek pajak oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018. Total keseluruhan aset seluas 75 hektar ini sudah tercatat di daftar inventaris barang milik daerah Pemprov. KPK mengimbau agar semua pihak mendukung percepatan penyelesaian permasalahan aset tersebut,” kata Ipi.

Secara terpisah, Pengajar bidang Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menyatakan, pemberian SKK adalah salah satu alternatif untuk memperbaiki pengelolaan Gili Trawangan menjadi lebih baik. KPK, dalam konteks pencegahan, berupaya memperbaiki dugaan mismanagement korporasi yang mengarah adanya potensi kerugian negara.

“Jadi, pemberian SKK ini merupakan pilihan terbaik. Agar pelaku-pelaku berkepentingan tidak terlibat dampak korupsi yang justru merugikan Pemprov,” kata Indriyanto yang juga mantan Komisioner KPK.

Terhadap pengelolaan aset itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta pemerintah untuk langsung mengambil-alih melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Ditegaskan, KPK merupakan lembaga penegak hukum, bukan lembaga administratif.

“Langsung saja KPK lakukan penyelidikan, tidak perlu surat menyurat. KPK kan bukan lembaga administrasi, langsung bertindak. Kalau kirim surat menyurat ya lama, bakal dicuekin lah,” kata Uchok.

Menurut Uchok, persoalan pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB momentum bagi KPK untuk unjuk gigi lagi.

“Padahal sekarang momen bagi KPK untuk menunjukkan tajinya lagi, langsung saja lakukan penyelidikan,” katanya.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi NTB telaj resmi menerima surat kuasa khusus dari Gubernur NTB, Zulkieflimansyah untuk menyelamatkan aset negara di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. SKK ini berkaitan dengan perjanjian kerja sama di bidang usaha pariwisata antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). PT GTI mendapat hak kelola usaha pariwisata di atas lahan seluas 65 hektare. Kontrak selama 70 tahun itu terhitung sejak penandatanganan kerja sama di tahun 1995.

"Sesuai SKK yang kami terima, nantinya kami akan mencari jalan penyelesaian di luar pengadilan, yakni dengan cara mediasi dan negosiasi," kata Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepala BNPT Nilai Deradikalisasi di Pesantren Sebagai Program Bagus

Salah satu pondok pesantren yang menjadi mitra deradikalisasi BNPT adalah Pondok Pesantren Al-Hidayah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Atasi Dampak Covid-19, Para Pelaku EO Bentuk Forum Backstagers Indonesia

Forum Backstagers Indonesia bertujuan menuju persatuan, kesamaan kualitas dan perkembangan setiap usaha bisnis EO.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Kepala BNPT Sambangi Mitra Deradikalisasi di Medan

Kunjungan Kepala BNPT Boy Rafli Amar bertujuan untuk mendukung reintegrasi para mantan narapidana terorisme dengan masyarakat.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Terminal Multipurpose Poin Penting bagi Labuan Bajo

Terminal Multipurpose Labuan Bajo memiliki konsep desain infrastruktur yang bernafaskan kearifan lokal untuk mengenalkan budaya masyarakat setempat.

NASIONAL | 1 Desember 2020

BPK dan Lemhannas Teken MoU untuk Koordinasi Kelembagaan

BPK dan Lemhannas telah menandatangani MoU ntuk membangun kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan.

NASIONAL | 30 November 2020

Batasi Pengambilan Lobster di Laut demi Menjaga Alam

Demi menjaga alam, pengambilan benih lobster harus dibatasi.

NASIONAL | 30 November 2020

Bantuan Subsidi Kuota Internet hanya Tercapai 62 Persen

Subsidi kuota internet untuk tenaga pendidik dan siswa hanya tercapai 62 persen dari target.

NASIONAL | 30 November 2020

Kemdikbud Akui Subsidi Kuota Kemungkinan Tidak Mencapai Target

Kemdikbud mengakui bahwa bantuan kuota internet untuk tenaga pendidik dan murid selama pandemi Covid-19 kemungkinan tidak sasaran.

NASIONAL | 30 November 2020

P2G: Target Bantuan Kuota Internet Tahap Terakhir Meleset

Bantuan kuota internet gratis dari Kemdikbud untuk tahap terakhir tidak semuanya sampai ke tangan guru dan siswa.

NASIONAL | 30 November 2020

Harapan Masyarakat Marsram kepada Imani

Sejumlah elemen masyarakat yang berada di Kampung Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua berhasrat memenangkan pasangan Imani.

NASIONAL | 30 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS