Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memandang perlu mengajak bersama komponen bangsa untuk menciptakan masyarakat yang damai dengan melakukan pencegahan kekerasan, mencegah stigma dan diskriminasi, serta mempromosikan masyarakat yang inklusif, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan, dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh masyarakat di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah angka pemutusah hubungan kerja (PHK), pengangguran, dan kemiskinan. Di bidang sosial, pademi menyebabkan peningkatan kriminalitas dan kekerasan dalam rumah tangga.
"Masyarakat juga mengalami disorganisasi dan disfungsi sosial akibat aktivitas keluar rumah yang dibatasi,” kata Suharso dalam webinar bertajuk Solidaritas dan Kerukunan Antarumat sebagai Perwujudan SDG16 Indonesia untuk Bangkit dari Covid-19.
Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan menuju SDGs Annual Conference 2020, yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. Pada webinar ini, sejumlah Duta SDGs Indonesia turut dilibatkan.
Menurut Suharso, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi problem di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat tersebut. Di bidang kesehatan, pemerintah tengah melakukan reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, bencana, pangan, dan lain-lain, untuk merespon wabah pandemi.
Langkah strategis pemerintah di bidang ekonomi dilakukan dengan meningkat konsumsi belanja melalui belanja pemerintah yang diharapkan dapat memberikan dampak multiplier pada sektor lainnya. Sedangkan di bidang perlindungan sosial, dilakukan dengan penyaluran bantuan dan membangun jaring pengaman sosial pada penduduk miskin dan rentan. "Dalam hal ini pemerintah telah melakukan perluasan basis data perlindungan sosial di sektor pekerja informal,” tegasnya.
Namun demikian, kata Suharso, pandemi Covid-19 juga membangkitkan rasa solidaritas, gotong royong, rasa kemanusiaan, persaudaraan, serta jiwa filantropi masyarakat. "Kita perlu menempatkan tujuan 16 SDGs, yakni mendorong kedamaian, keadilan dan masyarakat yang inklusif, bebas dari rasa takut dan kekerasan, sebagai enabler dan katalisator untuk mencapai tujuan SDGs lainnya,” tandas Suharso.
Duta SGDs Indonesia, Alissa Wahid menyampaikan, problem kerentanan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya permasalahan agama, tapi juga kemiskinan, akses pendidikan, dan kesehatan yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keadilan.
"Di antara lima konsep pilar dalam SDGs adalah pilar perdamaian. Pilar ini harus membawa kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, dan perdamaian tidak akan terwujud tanpa adanya perdamaian dan kerja sama. Tidak mungkin bisa mendapatkan perdamaian yang berkelanjutan kalau tidak ada keadilan,” terangnya.
Menurut Alissa, kelompok minoritas agama sekarang ini mengalami tantangan yang lebih besar. Antara lain, hak konstitusi kelompok agama dan kepercayaan yang belum terlindungi atau terpenuhi secara utuh.
"Belakangan ini, Indonesia menghadapi tantangan mayoritarianisme, padahal negara ini tidak dibangun di atas teori konflik yang biasanya kelompok mayoritas sebagai pemenangnya, tapi dibangun di atas kontrak sosial berupa konstitusi, yang di dalamnya tedapat Pancasila sebagai nilai bersama. Karena itu, hak warga negara menjadi setara tidak memandang mayoritas atau minoritas,” tambahnya.
Sumber: BeritaSatu.com
