KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 512.005 (-6.84)   |   COMPOSITE 6248.46 (-48.82)   |   DBX 1360.69 (9.25)   |   I-GRADE 178.558 (-2.77)   |   IDX30 501.18 (-6.46)   |   IDX80 134.891 (-1.5)   |   IDXBUMN20 391.494 (-5.94)   |   IDXESGL 138.797 (-1.34)   |   IDXG30 140.594 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 444.842 (-5.97)   |   IDXQ30 144.61 (-1.81)   |   IDXSMC-COM 297.035 (-1.97)   |   IDXSMC-LIQ 354.776 (-3.84)   |   IDXV30 134.17 (-1.02)   |   INFOBANK15 1041.89 (-18.93)   |   Investor33 432.33 (-5.63)   |   ISSI 179.471 (-1.28)   |   JII 609.439 (-6.78)   |   JII70 215.337 (-2.24)   |   KOMPAS100 1204.27 (-15.92)   |   LQ45 940.235 (-12.38)   |   MBX 1689.01 (-17.61)   |   MNC36 320.772 (-4.37)   |   PEFINDO25 321.867 (-5.36)   |   SMInfra18 307.883 (-4.4)   |   SRI-KEHATI 367.45 (-5.83)   |  

KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla

Selasa, 1 Desember 2020 | 18:48 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menahan Ketua Unit Layanan Pengadaan Badan Keamanan Laut (ULP Bakamla), Leni Marlena dan Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma'ruf, Selasa (1/12/2020). Leni dan Juli ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK akan menahan LM (Leni Marlena) Ketua Unit Layanan Pengadaan dan JAM (Juli Amar Ma’ruf), Anggota Unit Layanan Pengadaan. LM dan JAM telah ditetapkan sebagai tersangka yang diumumkan pada bulan Juli 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi Bakamla Tahun Anggaran 2016," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Dikatakan, kedua tersangka ditahan di rumah tahanan berbeda untuk 20 hari pertama atau setidaknya hingga 20 Desember 2020. Leni ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sementara Juli ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

"Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1," kata Karyoto.

Kasus yang menjerat Leni dan Juli merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang menjerat sejumlah pihak, seperti Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi; Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah dan dua anak buahnya Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.

Keempatnya telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap. Sementara Direktur PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno yang dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta saat ini sedang mengajukan banding. Pengembangan kasus ini juga menjerat PT Merial Esa sebagai tersangka korporasi dan saat ini masih dalam proses penyidikan.

Kasus ini bermula saat muncul usulan anggaran pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp 400miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla. Pada awalnya anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan. Meski demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Pada 16 Agustus 2016 ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar. Selanjutnya pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. Sebulan kemudian atau Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kemkeu.

Meskipun anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. ULP Bakamla melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMI Teknologi terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut. Negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan.

"Pada tanggal 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani Saudara BU (Bambang Udoyo) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saudara RJP (Rahardjo Pratjihno) selaku Direktur Utama PT CMIT dengan nilai kontrak Rp 170,57 miliar termasuk PPN. Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P TA 2016 dan berbentuk lump sum," papar Kayoto.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Tetapkan Libur Natal dan Tahun Baru 8 Hari

Kesepakatan libur nasional ini ditandatangani tiga menteri, yaitu Menpan dan RB, Menaker, dan Menag.

NASIONAL | 1 Desember 2020

US$ 20.000 dari Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo: Uang Persahabatan

Prasetijo mengatakan bahwa uang yang diterimanya adalah uang persahabatan dari Tommy.

NASIONAL | 1 Desember 2020

PVMBG: Penyebab Semeru Erupsi karena Guguran Batuan Naik

Guguran terjadi secara signifikan diikuti awan panas.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Wali Kota Malang Positif Covid-19

Sutiaji menyatakan baru mengetahui bahwa dirinya terkena Covid-19 pada Senin (30/11/2020) malam.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Ketua MPR: Tidak Ada Toleransi Bagi MIT

Ketua MPR menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku aksi keji terorisme di Sulawesi Tengah, yang dilakukan kelompok MIT di Sulawesi Tengah.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Tito: Kepala Daerah Penanggung Jawab Pengendalian Covid-19 di Daerahnya

Mendagri meminta seluruh kepala daerah secara serius menerapkan protokol kesehatan, mengingat adanya lonjakan kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Libur Panjang Akhir Tahun Akan Dibahas dalam Rapat Menteri

Moeldoko mengatakan keputusan libur panjang dan cuti bersama akhir tahun akan dibahas dalam rapat yang digelar Selasa (1/12/2020) sore ini.

NASIONAL | 1 Desember 2020

DMI Tolak Masjid Dijadikan Tempat Seruan Jihad

DMI secara tegas menolak seruan jihad yang dilakukan sekelompok orang di masjid.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Mendagri Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Bahas Penanganan Covid-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia secara virtual untuk membahas penegakan protokol kesehatan.

NASIONAL | 1 Desember 2020

Kemiskinan dan Pengangguran di Papua dan Papua Barat Turun

Kemiskinan di Papua turun dari 28,40% menjadi 27,53%.

NASIONAL | 1 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS