Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Tidak Akan Diakui Negara Lain
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Tidak Akan Diakui Negara Lain

Rabu, 2 Desember 2020 | 12:09 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kelompok pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu memanfaatkan momentum 1 Desember untuk memperingati hari kemerdekaan Papua Barat. Bahkan, Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sempat mendeklarasikan pemerintahan sementara, pada Senin (1/12/2020).

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Internasional, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), yang juga Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana, menegaskan, di dalam hukum internasional, deklarasi tersebut tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, deklarasi tersebut tidak akan diakui oleh negara lain.

"Terkait deklarasi pemerintahan sementara, di dalam hukum internasional, deklarasi ini tidak ada dasarnya. Dan karenanya, tidak diakui oleh negara lain," kata Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Terkait tentang negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, Guru Besar Universitas Indonesia tersebut juga menegaskan bahwa kondisi itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antarnegara.

Saat ini Hikmahanto juga menyarankan pemerintah untuk mengabaikan berbagai manuver tersebut. Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejar MIT, Kapolda Sulteng Akan Pindah Kantor ke Poso

Idham memerintahkan Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso untuk berkantor di Poso. Hal ini dimaksudkan guna mengintensifkan pengejaran kelompok MIT.

NASIONAL | 2 Desember 2020

KPK Isyaratkan Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus Edhy Prabowo

Pasal TPPU bakal diterapkan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

NASIONAL | 2 Desember 2020

250 Wartawan di Bengkulu Sudah Kontongi Serifikat UKW Dewan Pers

Ketua PWI Bengkulu, Zacky Antoni mengatakan, UKW ini merupakan keharusan bagi wartawan untuk menjadi seorang wartawan profesional.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Doni Monardo Tinjau Korban Letusan Gunung Ili Lewotolok

Pesan Presiden, tetap tabah dan sabar menghadapi musibah, tidak melupakan protokol kesehatan.

NASIONAL | 2 Desember 2020

3 Tokoh Ini Bahas Permasalahan Kota Medan dengan Para Seniman

Harus dipastikan agar pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Akbar Tanjung Ajak Keluarga Besar HMI Tidak Ragu Pilih Bobby Nasution di Pilkada Medan

"Kepada Golkar juga saya berharap suoaya mengefektifkan saksi saat Pilkada Medan nanti," kata Akbar Tanjung.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Sutradara Film Naga Bonar Bersama Bobby Nasution Blusukan ke Pasar Sukaramai Medan

Bobby Nasution melihat langsung permasalahan yang terjadi.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Setelah Dikepung FPI, Rumah Orang Tua Mahfud MD Dijaga Banser

Selasa siang sekitar pukul 13.45 WIB, rumah Mahfud MD di Pamekasan tiba-tiba digeruduk ratusan massa FPI.

NASIONAL | 2 Desember 2020

DPN Indonesia Siap Hadirkan Advokat Berkualitas

DPN Indonesia akan melakukan ujian advokat secara online tingkat nasional pada 30 Januari 2021.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Warga Medan Diimbau Waspadai Paham Radikal

Pjs wali kota sangat mengapresiasi langkah cepat dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan menggelar dialog itu.

NASIONAL | 1 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS