Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk meminta bantuan akses internet di beberapa titik layanan di Kabupaten Nagekeo.
Permintaan ini disampaikan oleh Antonius Moti, Anggota DPRD dari Faksi Golkar, Petrus Dua dari Fraksi PDIP, dan Patrisius Bhoko dari Fraksi Demokrat. Ketiga anggota dewan ini menemui langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, mewakili Menteri Komunikasi dan Infromatika (Menkominfo) Johnny G Plate, di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Rabu(2/12/2020).
Menurut Anton, saat ini tidak semua wilayah Kabupaten Nagekeo menikmati akses internet yang memadai. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat Nagekeo benar-benar menghadapi tantangan yang berat terkait akses internet, terutama anak sekolah dan guru yang harus menempuh pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Sebagai wakil rakyat, kami selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait akses internet. Apalagi anak sekolah dan juga guru yang saat ini harus belajar secara online. Mereka sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Mereka harus ke luar rumah atau sekolah, dengan jarak yang cukup jauh untuk medapatakan akses internet. Jadi, kami minta Pak Menteri bisa memberikan kebijakan untuk membantu masyarakat kami," kata Anton.
Anton menjelaskan, saat ini hanya beberapa wilayah saja di Kabupaten Nagekeo yang mendapat akses sinyal 4G. Layanan 4G pada umumnya hanya bisa diakses di wilayah kecamatan. Itupun, tidak semua kecamatan di Nagekeo mendapat sinyal 4G.
"Di ibukota Kabupaten Nagekeo, yaitu di Mbay saja, sinyal hilang muncul. Paling sering kami hanya bisa melakukan telepon biasa saja. Tetapi kalau sudah mulai video call itu susah sekali. Apalagi kalau mau digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang harus video conference, itu sangat sulit,” ujar Anton.
Anggota DPRD yang sudah menjabat dua periode di Nagekeo tersebut berharap, masalah akses internet di Nagekeo bisa segera diatasi. Sehingga, selain bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan ekonomi digital. Misalnya, bisa berjualan online, serta bisa melakukan komunikasi dengan lancar.
"Setidaknya, kami harap tahun 2021 atau 2022 itu, tidak ada lagi isu telekomunikasi atau akses internet di Nagekeo. Kami harap, Pak Menteri melalui Pak Nando (Ferdinandus Setu) bisa membantu kami dalam hal akses internet,” ungkap Anton.
Sedangkan, Patrisius Bhoko, Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil II), yaitu Kecamatan Mauponggo, Keo Tengah, dan Nangaroro menambahkan, di beberapa wilayah di Dapil yang mengusungnya, bahkan sama sekali tidak memiliki akses internet.
"Jadi ada beberapa wilayah di Dapil saya itu, bahkan tidak memiliki akses internet. Itu seperti di Salalejo, Bela, dan ada beberapa titik lagi. Nah ini, kami harapkan supaya bisa segera dapat akses internet. Masyarakat di Dapil saya itu sangat merindukan akses internet yang memadai untuk mendukung kegiatan mereka setiap hari,” tutur patris.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Petrus Dua. Menurut Petrus, saat ini, kebutuhan akses internet sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, disamping, pangan, sandang, dan papan. Masyarakat saat ini, kata dia, bisa memiliki perkejaan atau memperoleh penghasilan melalui internet.
Tetapi, lanjut Patris, masyarakat juga perlu diedukasi untuk menggunakan internet secara baik dan benar, sehingga bisa memberikan manfaat bagi setiap pengguna. Oleh karena itu, literasi digital juga sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Nagekeo.
"Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan utama. Namun, kami di Nagekeo, masih minim fasilitas internet. Kami juga meminta kepada Kemkominfo untuk memberikan dan memfasilitasi akses internet di Nagekeo, dan juga literasi digital kepada masyarakat Nagekeo,” tambah pria yang juga mantan wartawan Flores Pos ini.
Wilayah 3 T Jadi Prioritas Pemerintah
Sementara, Nando, sapaan Ferdinandus Setu menuturkan, saat ini pemerintah sangat concern terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan juga talenta digital. Terutama, di wilayah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T), yang mana Nagekeo termasuk dalam kriteria tersebut.
"Pemerintah sudah mempunyai peta jalan (roadmap) terkait pengembangan akses internet di wilayah 3T. Nagekeo tentu termasuk di dalamnya. Secara umum, pada 2023 nanti, tidak ada daerah yang blank spot lagi. Artinya, semua wilayah di Indonesia harus mendapat akses internet. Jadi, ini menjadi perhatian serius kami, apalagi bapak-bapak Dewan dari Nagekeo sudah menemuni langsung di sini. Tentu, saya akan sampaikan ini ke Pak Menteri,” ungkap Nando.
Nando pun mengusulkan kepada DPRD Nagekeo dan mitra kerja di Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk menyampaikan proposal kepada Kemkominfo, sehingga masaalah ini bisa segera diatasi. Pasalnya, saat ini fokus pemerintah tidak hanya di satu wilayah atau daerah saja, tetapi seluruh pelosok Indonesia.
“Bukan berarti mengabaikan wilayah lainnya, tetapi usul saya supaya DPRD dan mitra kerja di Pemda bisa menyampaikan proposal ke kami. Dalam proposal tersebut juga disertakan juga titik-titik layanan yang detail, sehingga kami bisa mendorong operator telekomunikasi maupun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) untuk segera membangun di titik tersebut,” ungkap Nando.
“Saya berharap, di 2021-2022 itu, akses internet yang memadai di wilayah Nagekeo itu sudah bisa dinikmati. Karena ini juga sejalan dengan transformasi digital yang digaungkan oleh Pemerintahan Pusat,” pungkas Nando.
Sumber: BeritaSatu.com
