Dibahas Lebih 10 Tahun, Nasib RUU Dwi Kewarganegaraan Belum Jelas
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Dibahas Lebih 10 Tahun, Nasib RUU Dwi Kewarganegaraan Belum Jelas

Kamis, 3 Desember 2020 | 07:52 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Rancangan undang-undang (RUU) Dwi Kewarganegaraan, yang merupakan revisi dari UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah dibahas selama lebih dari 10 tahun, bahkan selalu masuk daftar pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, nasib RUU tersebut masih belum jelas salah satunya karena belum ada pengajuan naskah akademis secara resmi.

Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengaku tidak bisa menjanjikan RUU Dwi Kewarganegaraan akan masuk prioritas Prolegnas tahun 2021 untuk selanjutnya disahkan. Namun, dia mengatakan pembahasannya tetap harus dilanjutkan untuk memastikan RUU tersebut tetap mendapat perhatian.

“RUU ini setiap pembahasan di Prolegnas pasti masuk daftar, tapi tidak menjamin harus diselesaikan atau diketok dalam masa 12 kali sidang ke depan karena penyusunan RUU meliputi banyak faktor,” kata Azis dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait penerapan dwi kewarganegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/12).

Azis mengatakan RUU Dwi Kewarganegaraan sempat masuk short list (daftar pendek) saat dirinya menjabat ketua Komisi III dan pernah diangkat dalam pertemuan diaspora di Los Angeles pada 2012 dan New Orleans pada 2014. Oleh karena itu, tambahnya, FGD bertujuan memastikan isu itu tidak terlupakan.

“Ini harus kita jajaki dan selami, namun proses pemanasan harus ada dalam periode tahun ke tahun. Kalau tidak, dia akan berada di luar arena,” katanya.

Sementara itu, Christina Aryani, selaku anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar untuk DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, mengatakan pembahasan tentang penerapan dwi kewarganegaraan kembali diangkat sebagai aspirasi dari diaspora. Dia menjelaskan RUU Dwi Kewarganegaraan sudah masuk long list (daftar panjang) Prolegnas 2020-2024, tapi belum menjadi prioritas.

“Sekarang bagaimana meningkatkan dia menjadi prioritas. Untuk 2021 sudah terlambat karena kami sekarang finalisasi dan akan ketok palu Januari awal, jadi bagaimana ini bisa masuk 2022,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

DPRD Klungkung Dukung Pembangunan Mal Pelayanan Publik

MPP merupakan bangunan yang di dalamnya terdapat sejumlah kantor pelayanan publik.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Bupati Bogor Akui Kerumunan di Megamendung Tidak Terkendali

Kerumunan yang terjadi di Megamendung terjadi karena massa yang begitu besar sehingga tidak dapat dikendalikan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Cegah Manipulasi Suara, Penghitungan Dinilai Wajib Transparan

Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengemukakan, ada beberapa cara mencegah manipulasi suara pada Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Pilkada Medan, Bobby-Aulia Siapkan 12.909 Orang Saksi

Bobby Nasution-Aulia Rachman menyiapkan 12.909 orang sebagai saksi saat Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Paslon Imani Petakan Isu Strategis Setiap Kampung Hingga Marga

Paslon Imani telah memetakan isu strategis mulai dari kampung per kampung sampai ke marga.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Jakarta dan Jateng Diminta Perbanyak Fasilitas Isolasi Mandiri Terpusat

Kenaikan kasus positif covid-19 secara drastis harus segera direspons secara cepat oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).

NASIONAL | 2 Desember 2020

RHP Optimistis Imani Beri Perubahan Bagi Supiori

Politisi Partai Demokrat, Ricky Ham Pagawak menilai bahwa pasangan Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre ini, layak untuk memimpin Supiori.

NASIONAL | 2 Desember 2020

DPR Kutuk Oknum yang Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengutuk deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Pilkada 2020, Aturan Pemilih Wajib Pakai Masker Tuai Apresiasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung Bawaslu yang membuat aturan untuk mewajibkan pemilih pada Pilkada Serentak 2020, menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Jelang Masa Tenang, Paslon Diimbau Tidak Terprovokasi

Pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah, diminta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dimainkan pihak tertentu.

NASIONAL | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS