Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, Istana: Melawan Hukum NKRI
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (12.46)   |   COMPOSITE 6241.8 (96.72)   |   DBX 1333.51 (-4.33)   |   I-GRADE 179.858 (4.62)   |   IDX30 503.524 (12.19)   |   IDX80 135.789 (3.05)   |   IDXBUMN20 398.467 (11.15)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 143.497 (2.32)   |   IDXHIDIV20 443.737 (10.85)   |   IDXQ30 144.387 (3.38)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.51)   |   IDXV30 133.969 (2.79)   |   INFOBANK15 1035.98 (42.34)   |   Investor33 433.033 (11.5)   |   ISSI 183.362 (0.39)   |   JII 631.454 (-0.28)   |   JII70 222.641 (0.54)   |   KOMPAS100 1216.23 (23.8)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1692.89 (31.73)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.79)   |   SMInfra18 307.272 (6.07)   |   SRI-KEHATI 367.359 (11)   |  

Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, Istana: Melawan Hukum NKRI

Kamis, 3 Desember 2020 | 09:56 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani mengatakan deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat yang dinyatakan oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dinilai sebagai tindakan melawan hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jaleswari menerangkan semua pihak harus memahami hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah. Hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah menekankan bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.

“Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia,” kata Jaleswari Pramodhawardani saat dihubungi wartawan, Kamis (3/12/2020).

Hal tersebut, lanjut Jaleswari, bisa dilihat dari administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses demokratis. Lalu kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

Karena itu, Jaleswari menegaskan, klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. ULMWP bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent (pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa), dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara. Dengan begitu, seluruh aktivitas Papua Barat wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.

“Berdasarkan argumentasi di atas, maka secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku,” tegas Jaleswari Pramodhawardani.

Seperti diketahui, ULMWP secara sepihak mendeklarasikan terbentuknya pemerintah sementara di Papua Barat pada 1 Desember 2020 sambil menunggu referendum untuk secara sah menyatakan kemerdekaan.

Pemimpin ULMWP Benny Wenda secara tegas menyampaikan bahwa dengan adanya pemerintahan sementara tersebut, maka Papua Barat tidak lagi tunduk pada pemerintahan Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Transformasi Layanan Rehabilitasi Sosial dan Inovasi Digital bagi Penyandang Disabilitas

Perlu ada kerja sama lintas sektoral dengan lembaga lain untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Depok Butuh Pemimpin dengan Program yang Realistis

Program pasangan Pradi-Afifah lebih efisien, efektif dan mudah.

NASIONAL | 3 Desember 2020

SCG Bagikan Beasiswa untuk 468 Siswa Berprestasi

Beasiswa Berprestasi Semen Jawa bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di sekitar area operasi anak perusahaan SCG.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Dibahas Lebih 10 Tahun, Nasib RUU Dwi Kewarganegaraan Belum Jelas

RUU Dwi Kewarganegaraan, yang merupakan revisi dari UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah dibahas selama lebih dari 10 tahun.

NASIONAL | 3 Desember 2020

DPRD Klungkung Dukung Pembangunan Mal Pelayanan Publik

MPP merupakan bangunan yang di dalamnya terdapat sejumlah kantor pelayanan publik.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Bupati Bogor Akui Kerumunan di Megamendung Tidak Terkendali

Kerumunan yang terjadi di Megamendung terjadi karena massa yang begitu besar sehingga tidak dapat dikendalikan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Cegah Manipulasi Suara, Penghitungan Dinilai Wajib Transparan

Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengemukakan, ada beberapa cara mencegah manipulasi suara pada Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Pilkada Medan, Bobby-Aulia Siapkan 12.909 Orang Saksi

Bobby Nasution-Aulia Rachman menyiapkan 12.909 orang sebagai saksi saat Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Paslon Imani Petakan Isu Strategis Setiap Kampung Hingga Marga

Paslon Imani telah memetakan isu strategis mulai dari kampung per kampung sampai ke marga.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Jakarta dan Jateng Diminta Perbanyak Fasilitas Isolasi Mandiri Terpusat

Kenaikan kasus positif covid-19 secara drastis harus segera direspons secara cepat oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).

NASIONAL | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS