Jaksa Agung: Peran Pers dalam Penegakan Hukum Sangat Penting
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Jaksa Agung: Peran Pers dalam Penegakan Hukum Sangat Penting

Kamis, 3 Desember 2020 | 11:09 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Pers memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses penegakan hukum di Tanah Air, terutama yang dilakukan jajaran Kejaksaan. Informasi akurat yang disampaikan pers terkait proses penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Hal itu dikatakan Jaksa Agung St Burhanuddin saat menjadi pembicara kunci dalam acara media gathering bertema “Sinergisitas Puspenkum dengan Insan Pers Dalam Penyajian Berita Untuk Meningkatkan Public Trust Kejaksaan RI” di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Acara tersebut dihadiri juga secara virtual oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dari ruang kerja masing-masing serta dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Sunarta, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen M Roskaedi, para direktur di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Hari Setiyono.

"Saya sangat berharap media juga dapat membantu Kejaksaan dalam proses penegakan hukum," kata St Burhanuddin. Menurutnya, media dapat mendukung penegakan hukum dengan menyampaikan informasi atau berita yang benar dan akurat, meminimalisir pemberitaan negatif, serta dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik demi terciptanya citra positif bagi Kejaksaan.

Kejaksaan sangat membutuhkan kehadiran pers dalam memerangi berbagai macam berita yang tidak tepat, fitnah, dan ujaran kebencian, serta misinformasi yang menyerang dan mendeskreditkan institusi Kejaksaan, sehingga dapat memperlemah penegakan hukum dan berujung kepada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

"Tentunya saya juga akan terus mendorong Kejaksaan untuk lebih baik lagi dalam hal menyajikan informasi, akurasi data, dan kecepatan yang dibutuhkan oleh para awak media, sehingga dalam pemberitaannya diharapkan tidak ada kesalahan data dan narasi yang dapat memengaruhi perspektif masyarakat terhadap Kejaksaan," ujarnya.

Burhanuddin kemudian menyampaikan bahwa beberapa bulan belakangan ini banyak berita yang cenderung bersifat negatif dan mendeskreditkan Kejaksaan. Pada dasarnya Kejaksaan tidak antiberita negatif sepanjang pemberitaan tersebut didasarkan pada data dan fakta.

"Berita negatif justru kami pandang sebagai bahan koreksi untuk memperbaiki institusi kami dan tentunya kami sangat berterima kasih atas koreksi tersebut," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Burhanuddin, ada kalanya terkadang muncul berita negatif yang tidak didukung oleh data dan fakta, bahkan terkadang tidak dikonfirmasi ulang. Tentunya ini sangat disesalkan. Mengingat pemberitaan seperti ini, tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Kejaksaan, tetapi juga dapat meruntuhkan kualitas penegakan hukum yang tentunya pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Setelah Jaksa Agung menyampaikan pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Sunarta, dan Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo. Sunarta menyampaikan, pihaknya tengah mengubah pola pikir soal penegakan hukum.

"Kejaksaan saat ini sedang melakukan perubahan mindset, kita melakukan pencegahan, dan represif itu last resource dan tindak pidananya sangat serius," ujarnya.

Selain itu, pihkanya juga terus mengupayakan restorative justice. Ia mencontohkan suatu kasus, yakni seorang ibu mencuri 1 boks susu di minimarket karena tidak punya uang. Sementara anaknya yang masih kecil sangat membutuhkan susu.

Begitupun yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Seorang ayah mencuri gawai karena tidak punya uang untuk membeli alat komunikasi tersebut untuk menunjang anaknya belajar secara daring.

Menurutnya, kejadian tersebut menggugah semua pihak termasuk Kejaksaan untuk membantu dan menyumbang kepada mereka yang mengalami keterbatasan. "Restorative justice sudah ditetapkan di Kejaksaan," ujarnya.

Sementara itu, Agus Sudibyo, menyoriti soal perlunya platform media sosial dimintai pertanggung jawaban hukum jika ada salah satu penggunanya melakukan perbuatan melawan hukum, seperti kasus hoaks Ratna Sarumpaet dan ITE Buni Yani.

Menurutnya, beberapa negara meminta pertanggungjawaban platform media sosial seperti twitter, facebook, dan lain-lain ketika terjadi seperti kasus Ratna dan Buniyani. Konten-konten tersebut juga telah menguntungkan platform medsos. "Karena samakin naik, maka iklannya naik, ini masih kosong dalam penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, demi kesetaraan di mata hukum karena media massa bisa diadukan dan diproses di Dewan Pers jika pemberitananya dipersoalkan oleh pihak tertu. "Tidak adil jika media massa bisa dibawa ke KPI atau Dewan Pers, tapi media sosial tidak. Agar platform medos ikut bertanggung jawab atas hoaks," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Otsus Terobosan Besar Negara Majukan Orang Asli Papua

Kalau pun ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Polsek Medan Helvetia Bantah Lakukan Pemerasan Kasus Mobil Bodong

Penangkapan mobil itu atas laporan dari masyarakat tentang peredaran mobil bodong.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, Istana: Melawan Hukum NKRI

ULMWP secara sepihak mendeklarasikan terbentuknya pemerintah sementara di Papua Barat pada 1 Desember 2020.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Transformasi Layanan Rehabilitasi Sosial dan Inovasi Digital bagi Penyandang Disabilitas

Perlu ada kerja sama lintas sektoral dengan lembaga lain untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Depok Butuh Pemimpin dengan Program yang Realistis

Program pasangan Pradi-Afifah lebih efisien, efektif dan mudah.

NASIONAL | 3 Desember 2020

SCG Bagikan Beasiswa untuk 468 Siswa Berprestasi

Beasiswa Berprestasi Semen Jawa bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di sekitar area operasi anak perusahaan SCG.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Dibahas Lebih 10 Tahun, Nasib RUU Dwi Kewarganegaraan Belum Jelas

RUU Dwi Kewarganegaraan, yang merupakan revisi dari UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah dibahas selama lebih dari 10 tahun.

NASIONAL | 3 Desember 2020

DPRD Klungkung Dukung Pembangunan Mal Pelayanan Publik

MPP merupakan bangunan yang di dalamnya terdapat sejumlah kantor pelayanan publik.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Bupati Bogor Akui Kerumunan di Megamendung Tidak Terkendali

Kerumunan yang terjadi di Megamendung terjadi karena massa yang begitu besar sehingga tidak dapat dikendalikan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Cegah Manipulasi Suara, Penghitungan Dinilai Wajib Transparan

Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengemukakan, ada beberapa cara mencegah manipulasi suara pada Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS