LPSHAM Sulteng Beberkan 3 Peran Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora di Poso
Logo BeritaSatu

LPSHAM Sulteng Beberkan 3 Peran Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora di Poso

Kamis, 3 Desember 2020 | 10:56 WIB
Oleh : John Lory / JEM

Palu, Beritasatu.com - Pemerintah diminta mengevaluasi kembali secara menyeluruh pelaksanaan Operasi Tinombala dalam upaya menumpas gerakan terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang berbasis di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sejak operasi militer itu dilakukan tahun 20015 hingga saat ini, dinilai tidak mampu menuntaskan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan para terduga terorisme dan telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa, baik di pihak warga sipil maupun aparat keamanan TNI dan Polri.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Lembaga Pengembangan Studi dan Hak Asasi Manusia (LPSHAM) Sulawesi Tengah Mohamad Affandi, dalam wawancara dengan BeritaSatu.com, Kamis (3/12/2020).

“Dimulai dengan Operasi Camar Maleo pada 2015 dan dilanjutkan dengan Operasi Tinombala 2016 sampai 2020, saya melihat operasi ini gagal memberikan keamanan bagi warga sipil. Buktinya korban terus berjatuhan, dan kehidupan masyarakat terus dipenuhi ketakutan,” kata Affandi.

Dalam catatan LPSHAM, kata Affandi, tidak kurang dari 15 orang warga sipil yang telah menjadi korban kekejaman kelompok MIT pimpinan Ali Kalora sejak akhir 2014. Para korban adalah penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi, wilayah-wilayah yang diduga telah menjadi daerah pergerakan kelompok terorisme tersebut.

Affandi mengatakan, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi atas operasi-operasi keamanan yang telah berlangsung dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam evaluasi tersebut.

Affandi lebih jauh menjelaskan, pergerakan MIT pimpinan Ali Kalora di wilayah Poso dan sekitarnya, terdiri dari tiga komponen yang bergerak.

“Yang pertama adalah kelompok hitam, kedua adalah kelompok putih, dan ketiga adalah kelompok yang berada di gunung (hutan),” paparnya.

Dijelaskan, kelompok hitam adalah kelompok yang "bermain" atau bergerak di kota dengan melakukan teror hingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan bagi masyarakat.

Sedangkan kelompok putih, lanjut Affandi, adalah kelompok khusus yang menggalang dukungan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang berada di gunung.

Diperkirakan, kata Affandi, jumlah kelompok yang ada di gunung atau di hutan hanya sekitar 11 orang, sebagaimana yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh aparat keamanan.

“Kelompok ini berhubungan satu sama lain. Kalau yang di gunung tidak menyebarkan paham radikal. Yang menyebarkan paham radikal adalah kelompok hitam dan kelompok putih yang berada di kota atau di tengah masyarakat. Jadi menumpas semua kelompok di gunung tidak memberi jaminan kasus terorisme di Poso berakhir,” ujar Affandi.

Affandi menambahkan, selain aksi kekerasan di pinggiran kota, juga terjadi kontak tembak di tengah kota melibatkan para terduga terorisme itu. Seperti yang terjadi di depan kantor Bank Syariah Mandiri Poso di Kota Poso, pada April 2020 lalu. Kontaknya jelas di tengah kerumunan masa di tempat fasilitas umum.

Menurut Affandi, kelompok-kelompok tersebutlah yang seharusnya diundang untuk berdialog kemudian dimintai apa keinginan mereka. Karena kelompok ini tidak bicara lagi tentang kasus-kasus konflik tapi murni menyebarkan paham radikal yang berbuntut kepada aksi-aksi terororisme.

“Cara penyebaran informasinya pun melalui media sosial. Kalau bertemu secara langsung agak susah karena ketatnya penjagaan oleh aparat keamanan,” ujarnya.

Affandi mengaku, pihaknya pernah ditawarkan untuk ikut membantu menurunkan Santoso (pemimpin MIT yang sudah tewas ditembak aparat), waktu Santoso masih hidup. Namun, belum sempat rencana itu terlaksana, kata Affandi, Santoso sudah ditembak mati oleh aparat dalam suatu operasi Satgas Tinombala di wilayah Poso.

Setelah kematian Santoso pada 2016, pimpinan kelompok MIT kemudian diambil alih oleh Ali Kalora hingga saat ini.

Menurut Affandi, peristiwa pembunuhan yang menewaskan empat warga sipil di Dusun Lewonu, Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, pada 27 November 2020 lalu, merupakan bentuk tindakan untuk menarik perhatian publik atas keberadaan para terduga terorisme tersebut.

“Saya menduga mereka sengaja ingin membuat aksi di sana untuk menarik perhatian internasional,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jaksa Agung: Peran Pers dalam Penegakan Hukum Sangat Penting

Kejaksaan sangat membutuhkan kehadiran pers dalam memerangi berbagai macam berita yang tidak tepat, fitnah, dan ujaran kebencian.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Otsus Terobosan Besar Negara Majukan Orang Asli Papua

Kalau pun ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Polsek Medan Helvetia Bantah Lakukan Pemerasan Kasus Mobil Bodong

Penangkapan mobil itu atas laporan dari masyarakat tentang peredaran mobil bodong.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, Istana: Melawan Hukum NKRI

ULMWP secara sepihak mendeklarasikan terbentuknya pemerintah sementara di Papua Barat pada 1 Desember 2020.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Transformasi Layanan Rehabilitasi Sosial dan Inovasi Digital bagi Penyandang Disabilitas

Perlu ada kerja sama lintas sektoral dengan lembaga lain untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Depok Butuh Pemimpin dengan Program yang Realistis

Program pasangan Pradi-Afifah lebih efisien, efektif dan mudah.

NASIONAL | 3 Desember 2020

SCG Bagikan Beasiswa untuk 468 Siswa Berprestasi

Beasiswa Berprestasi Semen Jawa bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di sekitar area operasi anak perusahaan SCG.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Dibahas Lebih 10 Tahun, Nasib RUU Dwi Kewarganegaraan Belum Jelas

RUU Dwi Kewarganegaraan, yang merupakan revisi dari UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah dibahas selama lebih dari 10 tahun.

NASIONAL | 3 Desember 2020

DPRD Klungkung Dukung Pembangunan Mal Pelayanan Publik

MPP merupakan bangunan yang di dalamnya terdapat sejumlah kantor pelayanan publik.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Bupati Bogor Akui Kerumunan di Megamendung Tidak Terkendali

Kerumunan yang terjadi di Megamendung terjadi karena massa yang begitu besar sehingga tidak dapat dikendalikan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS