Kasus Edhy Prabowo, KPK Periksa Petinggi PT ACK dan PT Dua Putra
Logo BeritaSatu

Kasus Edhy Prabowo, KPK Periksa Petinggi PT ACK dan PT Dua Putra

Kamis, 3 Desember 2020 | 11:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi-saksi kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada hari ini, Kamis (3/12/2020), tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa lima orang saksi untuk mengusut kasus ini, yaitu Direktur Utama PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Amri dan Komisaris PT ACK Achmad Bahtiar. Selain keduanya, penyidik menjadwalkan memeriksa Manajer Kapal PT Dua Putra Perkasa (PT DPP), Agus Kurniawanto; Manajer PT DPP, Ardi Wijaya; dan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT DPP, M. Zainul Fatih. Kelima saksi itu diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Edhy Prabowo.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (3/12/2020).

PT ACK dan PT Dua Putra Perkasa terkait erat dengan sengkarut kasus suap izin ekspor ini. PT ACK merupakan perusahaan yang memonopoli jasa pengangkutan benur ke luar negeri atas restu Edhy Prabowo dengan tarif Rp 1.800 per ekor. Edhy Prabowo sendiri diduga memiliki saham di PT ACK dengan meminjam nama atau nomimee Amri dan Ahmad Bahtiar yang hari ini dijadwalkan diperiksa penyidik.

Dalam konstruksi perkara yang dibeberkan KPK, Amri dan Ahmad Bahtiar menerima transfer sebesar Rp 9,8 miliar dari PT ACK yang diduga terkait suap izin ekspor dari sejumlah eksportir, salah satunya Chairman PT Dua Putra Perkasa, Suharjito yang telah menyandang status tersangka.

Sebagian uang suap yang diterima dari PT ACK atau sebesar Rp 3,4 miliar kemudian dikirimkan Amri dan Ahmad Bahtiar ke staf istri Edhy Prabowo bernama Ainul Faqih. Dari jumlah itu, sekitar Rp 750 juta dipergunakan Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi berbelanja sejumlah barang mewah saat kunjungan kerja ke Hawaii Amerika Serikat.

Sementara PT DPP yang didirikan oleh Suharjito diduga mendapat izin untuk mengekspor benur. Atas kegiatan ekspor benur yang dilakukannya, Suharjito yang disebut calon besan Ketua MPR Bambang Soesatyo diduga telah memberikan uang sebesar Rp 731 juta yang ditransfer ke rekening PT Aero Citra Kargo (ACK). Selain itu, Suharjito juga memberikan uang sebesar US$ 100.000 kepada Edhy Prabowo melalui staf khususnya Safri dan seorang swasta Amiril Mukminin.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang hanya dapat menggunakan jasa pengangkutan PT Aero Citra Kargo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

LPSHAM Sulteng Beberkan 3 Peran Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora di Poso

"Jadi menumpas semua kelompok di gunung tidak memberi jaminan kasus terorisme di Poso berakhir,” ujar Affandi.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Jaksa Agung: Peran Pers dalam Penegakan Hukum Sangat Penting

Kejaksaan sangat membutuhkan kehadiran pers dalam memerangi berbagai macam berita yang tidak tepat, fitnah, dan ujaran kebencian.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Otsus Terobosan Besar Negara Majukan Orang Asli Papua

Kalau pun ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.

NASIONAL | 2 Desember 2020

Polsek Medan Helvetia Bantah Lakukan Pemerasan Kasus Mobil Bodong

Penangkapan mobil itu atas laporan dari masyarakat tentang peredaran mobil bodong.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, Istana: Melawan Hukum NKRI

ULMWP secara sepihak mendeklarasikan terbentuknya pemerintah sementara di Papua Barat pada 1 Desember 2020.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Transformasi Layanan Rehabilitasi Sosial dan Inovasi Digital bagi Penyandang Disabilitas

Perlu ada kerja sama lintas sektoral dengan lembaga lain untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Depok Butuh Pemimpin dengan Program yang Realistis

Program pasangan Pradi-Afifah lebih efisien, efektif dan mudah.

NASIONAL | 3 Desember 2020

SCG Bagikan Beasiswa untuk 468 Siswa Berprestasi

Beasiswa Berprestasi Semen Jawa bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di sekitar area operasi anak perusahaan SCG.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Dibahas Lebih 10 Tahun, Nasib RUU Dwi Kewarganegaraan Belum Jelas

RUU Dwi Kewarganegaraan, yang merupakan revisi dari UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah dibahas selama lebih dari 10 tahun.

NASIONAL | 3 Desember 2020

DPRD Klungkung Dukung Pembangunan Mal Pelayanan Publik

MPP merupakan bangunan yang di dalamnya terdapat sejumlah kantor pelayanan publik.

NASIONAL | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS