Deklarasikan Pemerintahan Papua, Benny Wenda Langgar Sistem Hukum Indonesia
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Deklarasikan Pemerintahan Papua, Benny Wenda Langgar Sistem Hukum Indonesia

Kamis, 3 Desember 2020 | 12:48 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, menegaskan, pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda tidak punya wewenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Menurut Agus, tidak ada satu pun di dunia negara berdiri di dalam sebuah negara. Karena itulah, apa yang sudah dilakukan Benny Wenda merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang perlu mendapat perhatian.

"Saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa deklarasikan kemerdekaan yang dia katakan sebagai negara di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia dan tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap sistem hukum di Indonesia," kata Agus Widjojo sesaat setelah Peluncuran Buku Lemhannas "Kiprah Lemhannas RI", " Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji", "Skenario Indonesia 2035", dan Soft Launching Buku "Tentara Koq Mikir? Inspirasi Out of The Box Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Dirinya meyakini, jika apa yang sudah dilakukan Benny Wenda merupakan sebuah pelanggaran hukum, maka akan mendapat tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum. "Kalau ada pelanggaran dia (Benny Wenda) akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum," ucap Agus.

Deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat yang dinyatakan oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda pada 1 Desember 2020 lalu. Tindakan tersebut diyakini sebagai salah satu upaya menarik perhatian dunia internasional.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

93 Mahasiswa Sekolah Teologi di Kepulauan Nias Terpapar Covid-19

Yurniati mengatakan, Satgas Covid-19 bersama dengan tenaga kesehatan sudah melakukan testing, tracing dan treatment.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Hipmi Dukung Vaksinasi Covid-19 Mandiri Bagi Masyarakat Mampu

Hipmi mendorong masyarakat yang mampu untuk bergotong royong ikut melakukan subsidi agar vaksinasi berjalan lancar dan pandemi segera teratasi.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Ratusan Rumah Warga di Serang Terendam Banjir

Banjir tersebut sudah merendam sekitar 120 rumah warga di tiga blok yang ada di Perumahan Citra Gading.

NASIONAL | 3 Desember 2020

BPK: Tidak Ada Satu Rupiah Pun yang Terlepas dari Pemeriksaan

BPK mempertegas komitmennya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Jokowi: Kerja Keras Kita Mulai Tampakkan Hasil Positif

Begitu juga dengan tingkat kesembuhan juga makin membaik, mencapai angka 84,02 persen.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Makassar Punya Bus Wisata Metro Kota, Gratis!

Dalam tahap awal, Bus Wisata Metro Kota Makassar ada tiga unit.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Kasus Edhy Prabowo, KPK Periksa Petinggi PT ACK dan PT Dua Putra

PT ACK dan PT Dua Putra Perkasa terkait erat dengan sengkarut kasus suap izin ekspor ini.

NASIONAL | 3 Desember 2020

LPSHAM Sulteng Beberkan 3 Peran Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora di Poso

"Jadi menumpas semua kelompok di gunung tidak memberi jaminan kasus terorisme di Poso berakhir,” ujar Affandi.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Jaksa Agung: Peran Pers dalam Penegakan Hukum Sangat Penting

Kejaksaan sangat membutuhkan kehadiran pers dalam memerangi berbagai macam berita yang tidak tepat, fitnah, dan ujaran kebencian.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Otsus Terobosan Besar Negara Majukan Orang Asli Papua

Kalau pun ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.

NASIONAL | 2 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS