Diadang FPI, Kapolri: Kita Sikat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diadang FPI, Kapolri: Kita Sikat

Kamis, 3 Desember 2020 | 20:22 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan Idham dalam keterangan tertulisnya terkait pengadangan terhadap aparat kepolisian oleh Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Mohammaf Rizieq Syihab, di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," kata Idham, Kamis (3/12/2020).

Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh stakeholder ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," ujar Idham.

Disisi lain, Idham memastikan, Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

"Polri selalu mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi," tandas mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

Sekadar diketahui, Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sebagaimana diketahui Pasal 160 KUHP sendiri berbunyi bahwa 'Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNN Sumut Tangkap Eks Polisi Bawa Sabu 20 Kg

Petugas BNN mensinyalir, ketiga tersangka ini mempunyai banyak jarangan narkoba, yang termasuk di luar daerah Sumut.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Ditahan, Eks Anggota BPK Janji Bantu KPK Bongkar Kasus Proyek Air Minum

Rizal bakal mendekam di sel tahanan Rumah Tahanan (Rutan) KPK di belakang Gedung Merah Putih.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Kepala Cabang Honda Daan Mogot

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi terkait dugaan korupsi Jiwasraya yang dilakukan untuk pembuktian tersangka Pieter Rasiman

NASIONAL | 3 Desember 2020

Ini Konsekuensi Jika Rizieq Syihab Terus Mangkir dari Pemeriksaan

Jika terus menerus mangkir sesuai ketentuan perundang-undangan kepolisian tentu bisa dan berwenang untuk menjemput paksa Rizieq.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Miliki Harta Rp 5,43 Miliar

Dalam laporan harta kekayaannya yang disampaikan ke KPK, Wenny mengklaim memiliki harta Rp 5.435.500.000 atau Rp 5,43 miliar.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Ditangkap KPK, Wenny Bukamo Calon Petahana di Pilkada Banggai Laut

Wenny merupakan calon petahana dalam Pilkada Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

NASIONAL | 3 Desember 2020

KPK Tahan Eks Anggota BPK Rizal Djalil

Rizal Djalil ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan SPAM di Kempupera.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Polisi Ciduk Penyebar Video Azan Ajakan Jihad

Tersangka H diamankan di wilayah Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, sekitar pukul 04.30 WIB,

NASIONAL | 3 Desember 2020

Polri Siapkan 456.141 Personel Amankan Pilkada

Kekuatan pengamanan diseluruh pentahapan ada 456.141 personel yang dibagi dalam setiap tahap.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Cabup Nichodemus Harap Masyarakat Paryem Tidak Salah Pilih Pemimpin

Nichodemus Ronsumbre yang berpasangan dengan Yan Imbab di Pilbup Supiori ini meminta masyarakat memperhatikan aspek kualitas untuk menentukan pilihan.

NASIONAL | 3 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS