Kontribusi Kelompok Separatis untuk Masyarakat Papua Dipertanyakan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Kontribusi Kelompok Separatis untuk Masyarakat Papua Dipertanyakan

Kamis, 3 Desember 2020 | 21:54 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Jawa Barat (Jabar), I Nyoman Sudira mempertanyakan kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat. Utamanya pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Sudira menilai selama ini Benny Wenda sama sekali tidak memiliki kontribusi bagi Papua. Sudira pun mempertanyakan rekam jejak Benny Wenda di Papua.

“Selama ini apa catatan yang sudah dilakukan Benny Wenda terhadap Papua yang merasa diwakili? Di dalam teori resolusi konflik, seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kelompok ini masih jauh, masih banyak tahapan yang harus ditempuh,” kata Sudira dalam webinar Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) bertema “Pendekatan Kemanusiaan dan Keamanan Bagi Papua”, di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Dalam kesempatan itu dirinya juga mempertanyakan kepentingan Benny Wenda dan para tokoh separatis lainnya di Papua, termasuk bentuk pemerintahan yang ingin dibangun olehnya.

“Saya masih mempelajari kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Kalau merdeka mau mendirikan negara apa, mau membentuk pemerintah seperti apa, mau bagaimana struktur organisasinya,” ungkapnya.

Disebutkan, ada banyak kelompok separatis di Papua, termasuk di ULMWP. Semuanya membicarakan bagaimana membuat Papua merdeka tanpa melihat seperti apa duduk persoalan di Papua.

“Bicara mengenai Benny Wenda, kita bicara ULMWP. Jangan salah, tokoh ULMWP itu ada empat bisa disebut tiga tokoh besarnya. Ada Benny Wenda di London, Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Austalia,” ujarnya.

Dijelaskan, ULMWP jalur perjuangannya bukan lokal atau nasional, melainkan dari jalur internasional. Biasanya mereka menyuarakan persoalan Papua melalui permasalahan HAM.

“Perjuangan mereka adalah dari sisi apa yang dilakukan selama ini mencari dukungan internasional, paling tidak memberikan support terhadap perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia,” katanya.

Seperti biasa, isu yang digembor-gemborkan di luar negeri adalah HAM. Karena hanya persoalan HAM yang bisa menjadi jembatan kekuatan internasional bisa masuk.

Mantan Kepala BAIS, Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, menilai, deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya kepentingan kelompoknya saja. Kondisi itu, menurutnya, terlihat dari banyaknya kelompok di Papua yang menentang deklarasi tersebut.

“Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua,” kata Soleman.

Sementara itu, Manager Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP, Eveline Cabuy, menilai, saat ini pemerintah perlu untuk meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, kata dia, pemerintah juga masih belum memperhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua.

“Banyak masyarakat Papua yang masih belum merasa aman berada di tanah airnya sendiri. Salah satunya rasa aman, kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum terasa di Papua. Pemerintah belum bisa menangani kasus HAM yang ada di Papua,” kata Eveline.

Pemerintah juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua dalam memperdalam kreatifitasnya, termasuk memberikan ruang untuk anak-anak Papua membuktikan diri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Covid-19 Meningkat, Pemkot Bandung Kembali Terapkan PSBB Proporsional

Pembatasan berkaitan dengan kapasitas serta jam operasional dari berbagai kegiatan. Antara lain, hotel, restoran, tempat hiburan, tempat ibadah, pariwisata.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Golkar Pastikan Kemenangan Pilkada Serentak di Sumut

Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 23 kabupaten/kota di Sumut, akan menentukan peta politik Golkar saat pesta demokrasi selanjutnya.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Kejar MIT, Pimpinan DPR Dukung Perintah Tembak di Tempat

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung perintah tembak di tempat yang dilontarkan Kapolri Idham Azis jika kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melawan.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Misbakhun: Jokowi Tak Kurangi Dana Desa

Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintahan semua negara mencari strategi baru dalam pengelolaan anggaran.

NASIONAL | 3 Desember 2020

SDM Unggul Disebut Kunci Indonesia Jadi Negara Maju 2045

Indonesia disebut dapat menjadi salah satu negara maju atau high income pada 2045.

NASIONAL | 3 Desember 2020

KPK Sita Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita menggeledah empat lokasi di daerah Cimahi, Jawa Barat.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Buru Kelompok MIT, Kerahkan Pasukan yang Punya Pengalaman di Medan Tempur

Mabes Polri perlu mengkonsolidasikan Brimob dan TNI yang memang punya pengalaman di Medan tempur hutan, untuk memburu para teroris MIT itu.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Sahroni Kecam Aksi Persekusi di Rumah Orang Tua Mahfud MD

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengecam aksi persekusi di Pamekasan.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Mantan Bos TPS Food Didakwa Penipuan Pasar Modal

Kali pertama pasal pidana dalam UU Pasar Modal digunakan untuk menjerat direksi perusahaan go public.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Peduli Pilkada, Warga Muda Kawal Isu Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan, harus jadi salah satu fokus dalam master plan kontestan pilkada, demi mewujudkan daerah yang berdaulat di masa depan.

NASIONAL | 3 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS