Difitnah Berperan Penjarakan Edhy Prabowo, Ali Mochtar Ngabalin Lapor Polisi
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-1.45)   |   COMPOSITE 6429.76 (-1.12)   |   DBX 1210.46 (11.83)   |   I-GRADE 190.638 (-1.17)   |   IDX30 545.485 (-1.22)   |   IDX80 146.318 (-0.03)   |   IDXBUMN20 442.834 (-1.36)   |   IDXESGL 150.48 (0.12)   |   IDXG30 147.901 (0.17)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.7)   |   IDXQ30 155.036 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0.26)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-0.36)   |   IDXV30 149.629 (0.56)   |   INFOBANK15 1097.88 (-9.87)   |   Investor33 466.613 (-0.82)   |   ISSI 189.631 (-0.26)   |   JII 670.82 (-0.2)   |   JII70 234.975 (-0.29)   |   KOMPAS100 1301.99 (-1.72)   |   LQ45 1014.85 (-1.31)   |   MBX 1779.94 (-2.98)   |   MNC36 344.694 (-0.62)   |   PEFINDO25 341.155 (-3.37)   |   SMInfra18 331.858 (1.13)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-0.95)   |  

Difitnah Berperan Penjarakan Edhy Prabowo, Ali Mochtar Ngabalin Lapor Polisi

Kamis, 3 Desember 2020 | 22:24 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, melaporkan Muhammad Yunus Hanis dan Bambang Beathor Suryadi, terkait tindak pidana dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik, ke Polda Metro Jaya.

"Saya melaporkan kepada Polda Metro Jaya, menggunakan hak-hak konstitusi saya karena nama baik saya dicemarkan," ujar Ali Ngabalin, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (3/12/2020).

Dikatakan Ali Ngabalin, dirinya merasa difitnah karena disebut memiliki konstribusi sebagai orang yang berperan memenjarakan Edhy Prabowo. "Keluarganya mendengar berita ini sangat sakit sekali. Karena itu saya sampaikan permohonan maaf atas berita bohong ini," ungkapnya.

Kedua, tambah Ali Ngabalin, ada tuduhan bahwa perjalanan dinasnya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Amerika Serikat dibiayai penyuap.

"Saya kira ini butuh satu penyelidikan, dan yang paling sungguh sangat menyakitkan saya itu bahwa berita-berita ini semua tersebar di medsos, sampai kepada keluarga, sahabat, kawan. Sehingga saya merasa terganggu, nama baik saya terganggu. Kemudian saya difitnah, saya merasa bahwa mereka sedang membenturkan saya dengan lembaga negara yang namanya KPK," katanya.

Ali menyampaikan, perkara pencemaran nama baik dan fitnah ini harus diproses untuk memberikan pelajaran kepada orang agar jangan mudah memfitnah orang. "Ini penting untuk harus diproses supaya sekaligus memberikan pembelajaran kepada banyak orang, asal jangan gampang memfitnah orang, jangan gampang mencederai orang dan semua orang harus bertanggungjawab terhadap konsekusi mereka menyampaikan atas memfitnah dan mencemarkan nama baik setiap warga negara, termasuk saya," jelasnya.

Sementara itu, Razman Nasution selaku kuasa hukum Ali Ngabalin mengatakan, kliennya melaporkan dua orang atas nama Muhammad Yunus Hanis dan Bambang Beathor Suryadi, dengan nomor aduan: LP/7209/XI/YAN2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 3 Desember 2020. Kedua terlapor dipersangkakan terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik yang diatur Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

"Pertama saudara Muhammad Yunus Hanis, seorang pengamat politik dan sosial, beliau ini berujar di salah satu media online yang menyudutkan bang Ali, yang menyebut bahwa istana berperan dalam memenjarakan bapak Edhy Prabowo. Ini adalah sebuah tuduhan, ini adalah fitnah keji, di mana bang Ali sama sekali tidak pernah yang namanya berurusan dengan hukum, tidak pernah dan tidak akan mampu memerintah KPK untuk menangkap seseorang apalagi membawa nama istana," katanya.

Razman melanjutkan, terlapor kedua Bambang Beathor Suryadi, menuduh kliennya berangkat ke Amerika Serikat dibiayai penyuap kasus izin ekspor benur, di media online.

"Meskipun diawal kalimat ada praduga tak bersalah, tapi dari kata-kata itu beliau menjustifikasi seorang bapak Ali. Ini menjustifikasi, pasti dibiayai penyuap, nah ini menuduh," tegasnya.

Razman menambahkan, pihaknya juga akan melaporkan dua media online yang memuat pernyataan terlapor ke Dewan Pers.

"Media yang dimaksud juga akan kami laporankan ke Dewan Pers untuk nanti diproses karena mereka melanggaar asas konfirmatif yang seharusnya dilakukan untuk mengklarifikasi sebuah pemberitaan," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kontribusi Kelompok Separatis untuk Masyarakat Papua Dipertanyakan

Kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat dipertanyakan.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Covid-19 Meningkat, Pemkot Bandung Kembali Terapkan PSBB Proporsional

Pembatasan berkaitan dengan kapasitas serta jam operasional dari berbagai kegiatan. Antara lain, hotel, restoran, tempat hiburan, tempat ibadah, pariwisata.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Golkar Pastikan Kemenangan Pilkada Serentak di Sumut

Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 23 kabupaten/kota di Sumut, akan menentukan peta politik Golkar saat pesta demokrasi selanjutnya.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Kejar MIT, Pimpinan DPR Dukung Perintah Tembak di Tempat

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung perintah tembak di tempat yang dilontarkan Kapolri Idham Azis jika kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melawan.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Misbakhun: Jokowi Tak Kurangi Dana Desa

Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintahan semua negara mencari strategi baru dalam pengelolaan anggaran.

NASIONAL | 3 Desember 2020

SDM Unggul Disebut Kunci Indonesia Jadi Negara Maju 2045

Indonesia disebut dapat menjadi salah satu negara maju atau high income pada 2045.

NASIONAL | 3 Desember 2020

KPK Sita Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita menggeledah empat lokasi di daerah Cimahi, Jawa Barat.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Buru Kelompok MIT, Kerahkan Pasukan yang Punya Pengalaman di Medan Tempur

Mabes Polri perlu mengkonsolidasikan Brimob dan TNI yang memang punya pengalaman di Medan tempur hutan, untuk memburu para teroris MIT itu.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Sahroni Kecam Aksi Persekusi di Rumah Orang Tua Mahfud MD

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengecam aksi persekusi di Pamekasan.

NASIONAL | 3 Desember 2020

Mantan Bos TPS Food Didakwa Penipuan Pasar Modal

Kali pertama pasal pidana dalam UU Pasar Modal digunakan untuk menjerat direksi perusahaan go public.

NASIONAL | 3 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS