Minimnya Pembangunan Infrastruktur Dinilai Jadi Penghambat Kemajuan Sumbawa
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Minimnya Pembangunan Infrastruktur Dinilai Jadi Penghambat Kemajuan Sumbawa

Jumat, 4 Desember 2020 | 09:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Permasalahan infrastruktur jalan menjadi salah satu penghambat kemajuan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lambannya pembangunan infrastruktur dinilai sebagai penanda tidak adanya political will atau kemauan politik pemerintah daerah terkait. Padahal, sejatinya keberadaan jalan penghubung antar wilayah adalah kebutuhan primer untuk pembangunan di segala sektor.

Pengamat Kebijakan Trubus Rahadiansyah mengatakan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak dapat menjadi alasan pemerintah daerah jika memang memiliki kemauan politik untuk membangun dan memajukan daerahnya.

“Saya kira ini masalah political will-nya, tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD untuk secara bertahap,” kata Trubus Rahadiansyah, Jumat (4/12/2020).

Trubus mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan memberikan kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga menjadi dasar masuknya infrastruktur listrik, dalam hal ini PLN. Ditekankan, PLN tidak mungkin menjangkau wilayah yang tidak didukung akses jalan.

“PLN itu kan infrastruktunya berteknologi tinggi ya, ada unsur perawatan dan pembiayaan yang besar, memang infrastruktur jalan sangat penting. Harusnya, pemerintah daerah bisa punya kebijakan kolaborasi dengan pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya.

Dikatakan, saat ini banyak pemerintah daerah yang menggunakan skema Public Private Partnership atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dalam bentuk CSR. Dengan berbagai skema tersebut pemerintah daerah tidak perlu mengandalkan APBD untuk membantu infrastruktur.

“Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada alasan bagi daerah. Apalagi kan ada tuh wakil rakyat baik di DPRD maupun DPR, bisa diajak berupaya bersama-sama ikut membantu membangun infrastruktur, jadi banyak sekali caranya,” kata Trubus.

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menyayangkan kondisi jalan di Sumbawa. Padahal, kata Ujang, Sumbawa dan juga NTB secara keseluruhan merupakan daerah yang memiliki potensi wisata.

“Harusnya infrastruktur harus baik. Bagaimana wisatawan mau ke NTB dan Sumbawa kalau infrastukturnya masih memprihatinkan. Saya beberapa kali ke sana dan infrastrukturnya kurang baik. Yang masih kurang baik itu infrasruktur PLN. Di sana mati terus,” ucapnya.

Minimnya pembangunan infrastuktur, kata Ujang sudah seharusnya menjadi catatan bagi masyarakat di NTB dan Sumbawa ke depannya. Jangan sampai wilayahnya menjadi seperti tidak diurus. Untuk itu, kepala daerahnya perlu diingatkan untuk segera memperbaiki masalah infrastruktur ini.

Sementara itu, peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai lambannya pembangunan infrastruktur di daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah kerap kali kehilangan orientasi dalam menyusun APBD. Akibatnya, penyusunan anggaran hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.

“Yang ada keputusan keputusan politis, ada yang orientasinya dan proyek itu kan. Dan orientasinya lagi hanya sekedar penyerapan anggaran,” kata Enny.

Kepala daerah, kata dia, karena hanya fokus penyerapan anggaran akhirnya berpikir melakukan kegiatan apa yang bisa habis sampai akhir tahun. “Mereka penyerapan anggarannya berapa persen hanya untuk mengerjakan itu. Enggak mampu selalu tidak sampai,” katanya.

Enny menegaskan, pembangunan infrastruktur yang lambat menghambat laju perekonomian masyakarat. Padahal, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah sepatutnya fokus pada pembangunan infrastruktur yang mampu menopang atau memberikan nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi.

“Jelas itu kan butuh perencanaan yang matang, stepnya jelas dan multiyears. Persoalannya setiap anggaran-anggaran itu selalu potensial. Tetapi ya kembali lagi akhirnya birokrasi kita balik lagi ya fokus penyerapan anggaran,” kata Enny.

Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumbawa saat ini melamban bahkan terkesan jalan di tempat. Infrastruktur dasar seperti jalan, instalasi air bersih bahkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan listrik masih jauh dari harapan masyarakat.

Infrastruktur jalan misalnya, masih banyak desa-desa terpencil yang belum menikmati jalan yang layak seperti di Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Moyo Utara dan beberapa kecamatan lainnya. Demikian juga instalasi air bersih, bahkan di pusat kota masih ada warga yang mengeluh tidak mendapat air bersih. Listrik juga demikian, sekitar 44 dusun di Kabupaten Sumbawa belum menikmati aliran listrik dan hanya mengandalkan tenaga surya yang kapasitasnya sangat kecil.

Salah satu paslon peserta pilkada di wilayah ini, Jarot-Mokhlis mengamini berbagai keluhan masyarakat Sumbawa. Pasangan ini berjanji akan membangun infrastruktur konektivitas antara wilayah yang akan memperlancar akses masyarakat dari desa ke desa dan desa ke kota.

“Kami akan membangun infrastruktur konektiviti antara wilayah yaitu jalan-jalan penghubung dan pelabuhan. Efek domino dari sulitnya akses jalan akan menghambat pembangunan sarana dan prasarana, hal ini juga akan berdampak pada segala bidang contoh saja pendidikan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya,” kata Jarot.

Selain infrastruktur jalan, Jarot-Mokhlis berjanji akan membangun konektivitas atau infrastruktur pelabuhan penunjang pariwisata dan nelayan yang ada di sejumlah wilayah yang memiliki potensi besar seperti di Pulau Moyo dan lokasi lainnya yang bisa dikembangkan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Periksa Azis Syamsuddin, KPK Bakal Kerja Profesional

KPK menegaskan bakal bekerja profesional terkait kegiatan pemeriksaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

NASIONAL | 24 September 2021

Dijemput Paksa, Azis Syamsuddin Telah Berstatus Tersangka KPK

KPK menjemput paksa menjemput paksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Jumat (24/9/2021). Azis telah berstatus tersangka suap penanganan perkara di Lampung Tengah

NASIONAL | 24 September 2021

Persiapan G20 2022, Sandiaga Uno Pesan 120 Kain Tenun Gringsing

Sandiaga Uno memesan 120 kain tenun Gringsing untuk dihadiahkan kepada para pemimpin dunia yang akan hadir pada perhelatan G20 di Bali tahun depan.

NASIONAL | 24 September 2021

Azis Syamsuddin Dijemput Paksa, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Golkar menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Hal ini disampaikan Ketua DPP Golkar, Supriansa menanggapi langkah KPK menjemput paksa Azis Syamsuddin.

NASIONAL | 24 September 2021

Firli Bahuri: KPK Junjung Tinggi HAM dalam Penangkapan Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, tim KPK sejak pukul 16.00 WIB tadi mencari keberadaan Azis Syamsuddin dan menangkap yang bersangkutan pada pukul 19.10 WIB.

NASIONAL | 24 September 2021

UPH Tutup Festival "Go Beyond Celebration 2021"

UPH resmi menutup rangkaian UPH Festival "Go Beyond Celebration 2021" dengan menampilkan berbagai pertunjukan menarik.

NASIONAL | 24 September 2021

Ketua KPK: Tes Covid-19 Azis Syamsuddin Negatif

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, berdasarkan hasil tes, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin negatif Covid-19. Atas dasar itu, KPK pun membawa Azis ke Gedung KPK

NASIONAL | 24 September 2021

Juliari Batubara Resmi Menghuni Lapas Kelas I Tangerang

Mantan Mensos Juliari Batubara resmi menghuni Lapas Kelas 1 Tangerang sejak Rabu, 22 September 2021.

NASIONAL | 24 September 2021

Dijemput Paksa, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung KPK

KPK menemukan keberadaan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Tim penyidik pun membawa Azis ke Gedung KPK.

NASIONAL | 24 September 2021

Labuan Bajo Terus Bersiap Sambut KTT G-20 2022

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menjadi tempat penyelenggaraan KTT G-20 2022 terus bersiap diri dan bersinergi dengan pihak terkait.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Bank Sentral Tiongkok: Semua Transaksi Kripto Ilegal

Bank Sentral Tiongkok: Semua Transaksi Kripto Ilegal

DUNIA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings