Hashim Pastikan Perusahaannya Tidak Terlibat Korupsi Benih Lobster
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Hashim Pastikan Perusahaannya Tidak Terlibat Korupsi Benih Lobster

Sabtu, 5 Desember 2020 | 09:46 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisaris PT Bima Sakti Mutiara, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa perusahaannya hingga saat ini belum mendapatkan izin ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Bima Sakti Bahari tersebut baru mendapat izin budidaya benur, dan belum mendapat izin ekspor.

Oleh karena itu, adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut membantah dengan tegas segala tuduhan yang mengaitkan perusahaan dan keluarganya dengan perkara korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Perusahaan kami saat ini tengah melakukan beberapa aktivitas budidaya benur, karena proses budidaya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bisa sekitar satu tahun lebih. Kami mendapat izin budidaya itu Juni 2020. Tidak mungkin kami bisa melakukan ekspor benur," kata Hashim di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Oleh karena itul, menurut Hashim, perusahaannya tidak mungkin menerima aliran dana jika izin ekspor belum punya.

Hashim melanjutkan, meski Edhy Prabowo yang kini sudah menjadi tahanan KPK merupakan rekannya di Partai Gerindra, hal itu tidak lantas membuat perusahaannya yang telah berdiri sejak tahun 1986 dengan mudah memperoleh izin ekspor benur. "Silakan dicek, perizinan kami proses semuanya melalui tim dari KKP, ada tim verifikasi lengkap dari KKP dan semua sesuai prosedur," ujar Hashim.

Tidak hanya itu, Hashim dan perusahaannya juga siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibutuhkan untuk membongkar praktik korupsi meski itu melibatkan kader Gerindra. "Demi keberlangsungan dunia usaha di sektor kelautan dan perikanan ke depan, jika keterangan dibutuhkan, kami akan kooperatif dan terangkan semua ke KPK," katanya.

Hashim Djojohadikusumo memang sudah menjalankan bisnis di sektor kelautan selama lebih 34 tahun dengan budidaya mutiara dan budidaya siput. Sejak saat itu, perusahaannya sudah berurusan dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dulunya adalah Direktorat Jendral Perikanan.

Namun 5 tahun lalu, akibat lemahnya pasar dunia, usaha mutiara ini mengalami kerugian. Demi menyelamatkan perusahaan dan karyawan yang jumlahnya ratusan, Hashim memilih melakukan diversifikasi usaha, tetapi tetap di bidang yang sama, yaitu kelautan dan budidaya, yaitu lobster, tripang, dan kepiting.

Senada dengan Hashim, Direktur PT Bima Sakti Bahari, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjelaskan perusahaannya hingga saat ini belum melakukan kegiatan ekspor benur. "Saya bisa pastikan sampai saat ini perusahaan kami belum melakukan ekspor benur sama sekali," kata Sara.

Sara yang saat ini tidak aktif menjadi Direktur PT Bima Sakti Bahari karena mengikuti Pilwalkot Tangerang Selatan, mengatakan perusahaannya baru saja melakukan pelepasliaran benih lobster ke alam.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ulang Tahun Ke-53, Tung Desem Beri Seminar Gratis dan Hadiah Ratusan Juta

Seminar pada 11-13 Desember senilai Rp 5,8 juta diberikan gratis.

NASIONAL | 5 Desember 2020

KWI: Umat Katolik Harus Gunakan Hak Suara Secara Benar

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Melacak Dampak Klaster Covid-19 MAN 22 Jakbar dengan Jogja Pass

Wisatawan yang memasuki Yogyakarta untuk mendaftar di aplikasi Jogja Pass.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Klaster Covid-19 MAN 22 Jakbar, Antara Wisata dan Ganasnya Wabah

Mengantar Kepala Sekolah lama yang purna tugas ke Yogyakarta, berubah menjadi malapetaka.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Haedar Nashir Tekankan Pentingnya Spirit Kapitalisme Umat Islam

Untuk jangka panjang, Muhammadiyah pentingnya menanamkan spirit kapitalisme kepada umat Islam

NASIONAL | 5 Desember 2020

Angin Segar Dunia Usaha Bernama Vaksin

Kehadiran vaksin COVID-19 nantinya diperkirakan akan dapat segera memulihkan dunia usaha.

NASIONAL | 5 Desember 2020

PP Muslimat: Ulama Panutan Umat Harus Tunjukkan Sikap Baik

Ia berharap masyarakat bisa memilah ulama-ulama dari tutur kata dan cara bersikapnya

NASIONAL | 5 Desember 2020

FKPPI Surakarta Tegaskan Sikap Netral di Pilkada 2020

FKPPI berkomitmen turut menjaga dan mendukung Pilwakot Solo berjalan lancar, aman, dan kondusif.

NASIONAL | 4 Desember 2020

DIY Usulkan 6000-an Guru Honorer Diangkat Menjadi ASN

Guru honorer di Yogyakarta diusulkan jadi PNS.

NASIONAL | 4 Desember 2020

Amankan Pilgub, 250 Personel Polres Bengkulu Jalani Rapid Test

Anggota Polres Bengkulu sebanyak 250 orang tersebut, akan ditugaskan melakukan pengamanan di 791 TPS yang ada di 9 kecamatan.

NASIONAL | 4 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS