Otsus Dorong Kemajuan dan Kesejahteraan Papua
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-0.05)   |   COMPOSITE 6389.83 (-37.46)   |   DBX 1207.48 (3.08)   |   I-GRADE 186.044 (-1.17)   |   IDX30 536.499 (-2.63)   |   IDX80 144.214 (-1.01)   |   IDXBUMN20 435.358 (-7.09)   |   IDXESGL 149.259 (-0.13)   |   IDXG30 145.988 (-0.98)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-2.76)   |   IDXQ30 152.642 (-0.59)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-3.07)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-3.96)   |   IDXV30 148.997 (-0.75)   |   INFOBANK15 1075.9 (-5.89)   |   Investor33 460.647 (-1.35)   |   ISSI 189.211 (-0.9)   |   JII 668.85 (-4.09)   |   JII70 234.095 (-1.52)   |   KOMPAS100 1287.09 (-6.92)   |   LQ45 998.257 (-5.79)   |   MBX 1767.88 (-12.62)   |   MNC36 340.661 (-1.09)   |   PEFINDO25 338.558 (-1.47)   |   SMInfra18 329.085 (-2.93)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-0.78)   |  

Otsus Dorong Kemajuan dan Kesejahteraan Papua

Sabtu, 5 Desember 2020 | 15:12 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Ketua Ikatan Mahasiswa Bintuni Jabodetabek, Malkin Kosepa mengatakan, pemerintah telah menjamin otsus tidak hilang, hanya dilakukan evaluasi perbaikan, agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Sekarang ini Otsus dievaluasi lagi, bukan berakhir, sepanjang undang-undang tidak dicabut, dibatalkan akan tetap berlanjut. Diberikan kewenangan khusus oleh negara, namun implementasinya perlu di evaluasi menyeluruh,” kata Malkin dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (5/12/2020).

Pemerintah telah memberikan Undang-undang (UU) Otsus Papua melalui UU Nomor 21/2001 dan Otsus Papua Barat melalui UU Nomor 35/2008. Adapun UU tersebut dibuat untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lainnyaa.

"Semangat atau spirit penetapan status otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua sehingga hak mereka terlindungi," kata Malkin.

Akademisi Papua, Ujang Rahmat Mokan mengatakan, saat ini merupakan waktu tepat untuk dilakukan evaluasi otsus agar lebih baik ke depan. Kelompok masyarakat perlu duduk bersama agar apa yang dilaksanakan diamanatkan oleh negara memberi dampak positif dari sisi ekonomi, kesejahteraan. Jika pun ada penolakan dinilai sebagai hal yang wajar, karena penerapan otsus masih perlu perbaikan.

"Kami berharap, ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan otsus dikelola pemprov. Dari situ bisa diketahui, apakah dieksekusi, dilaksanakan, dengan tepat sasaran. Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan otsus. Ini perlu diperbaiki ke depan,” kata Mokan.

Sementara, Sekjen Nasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rajid Patiran menilai, apabila otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu refrendum. Sejatinya, sekarang ini yang terpenting adalah membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

"Karena itu, dana otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur," tandasnya.

Menurut Rajid, otsus memang perlu di evaluasi agar kebijakan di level provinsi ke kabupaten bisa seragam karena seringkali terjadi dualisme. "Sehingga, anggaran tidak bisa dieksekusi di level kabupaten. Ini terjadi karena kabupaten sering tidak memiliki akses terhadap kebijakan otsus," kata Rajid.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ahli Waris Tanah Bantah Gories dan Karni Terlibat

Gabriel Mahal memastikan Gories dan Karni tidak ada memiliki kaitan apa pun H Adam Djudje yang mengklaim memiliki hak atas tanah di Toroh Lemma Batu Kalo.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan Terlibat Korupsi Ekspor Benur

Rahayu Saraswati berang ketika namanya disebut dalam kasus korupsi ekspor benih lobster (benur) yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Longsor di Sipirok, Operator dan Eskavator Masuk Jurang

Bencana tanah longsor terjadi di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Eskavator dan operatornya dilaporkan jatuh ke dalam jurang.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Enam Orang Ditangkap KPK

Seorang pejabat Kementerian Sosial dan sejumlah pihak diamankan tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT).

NASIONAL | 5 Desember 2020

RS Gading Medika Bengkulu Raih Penghargaan BKKBN

Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu meraih penghargaan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas pelayanan terhadap peserta KB MOW.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Kecamatan Medan Maimun Kembali Dilanda Banjir

Setelah ketinggian air menyurut, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara (Sumut), kembali dilanda banjir.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Jadi Tersangka Pelanggaran Kampanye, Cagub Sumbar Dipanggil Bareskrim

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memanggil Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi, pada Senin (7/12/2020).

NASIONAL | 5 Desember 2020

Pahlawan Citarum Kolonel Ckm dr Is Priyadi Berpulang

Almarhum Is Priyadi adalah salah satu pahlawan program Citarum Harum.

NASIONAL | 5 Desember 2020

Kepala BNN Belum Diganti, Ada Tarik-menarik Bursa Pencalonan Kapolri?

IPW menyayangkan buruknya sistem mutasi di tubuh Polri, karena bisa menggangu kepercayaan internal kepolisian kepada pimpinannya.

NASIONAL | 5 Desember 2020

KPK Tangkap Pejabat Program Bansos Kementerian Sosial

Pejabat Kemsos dan sejumlah pihak ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap.

NASIONAL | 5 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS