Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati

Minggu, 6 Desember 2020 | 09:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemsos, serta dua pihak swasta bernama Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima menerima fee tiap paket bansos sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket yang diterima warga. Secara total, Juliari diduga menerima Rp 17 miliar.

Atas dugaan korupsi yang dilakukannya, Juliari bisa terancam hukuman mati jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31/1999 Pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan, penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, “Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Dalam beberapa kesempatan, Firli kerap mengancam seluruh pihak agar tak menyalahgunakan bansos lantaran dapat diancam hukuman mati. Apalagi, Menurut Firli, pemerintah juga telah menetapkan pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nonalam.

Untuk itu, Firli mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Juliari. Dikatakan, KPK akan mendalami mekanisme bansos yang diduga telah menjadi bancakan.

“Kita paham juga bahwa pandemi Covid-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana nonalam, sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini, apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19," kata Firli.

Dikatakan Firli, tim penyidik akan bekerja lebih keras untuk bisa memenuhi unsur Pasal 2 UU Tipikor dalam tindak pidana yang diduga dilakukan Juliari. Untuk saat ini, Juliari baru dijerat dengan Pasal 12 UU Tipikor.

"Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31/1999 ini, saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 itu. Dan malam ini yang kita lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara, jadi itu dulu,” kata Firli.

"Fee" Proyek Bansos
Dugaan suap yang menjerat Mensos diawali dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020, dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Proyek itu dituangkan dalam 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Untuk memuluskan itu, Juliari diduga menerima fee Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Matheus dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemsos pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa rekanan, di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke, dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga telah menerima fee sebesar Rp 12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang juga akan digunakan untuk keperluan Juliari.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Matheus dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ardian dan Harry yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Banjir di Desa Tanjung Selamat, Tim Gabungan Cari 2 Korban Hilang

Sampai saat ini, sudah lima korban tewas yang sudah dievakuasi dari lokasi bencana banjir tersebut.

NASIONAL | 5 Desember 2020

PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Hasto: Hukum Menegakkan Keadilan dan Kebenaran

PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT, dan selalu mengingatkan kadernya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Mensos Juliari Diduga Terima Suap Rp 10.000 Per Paket Bansos Covid-19

KPK menduga Juliari menerima fee tiap paket Bansos sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket Bansos.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Tersangka Korupsi Bansos, Mensos Juliari Berharta Rp 47 Miliar

Juliari mengaku memiliki 11 tanah dan bangunan dari Bali hingga Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar.

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Bansos

Tiga tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemsos Matheus Joko Santoso (MJS) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Amankan Rp 14,5 M terkait Korupsi Bansos

KPK mengamankan uang sekitar Rp14,5 miliar terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Jadikan Mensos Juliari Tersangka

KPK menetapkan lima tersangka terkait bansos.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Terima Rp 17 M, Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK

Perkara yang menjerat mensos diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako.

NASIONAL | 6 Desember 2020

14 ASN Kepri Positif Covid-19 Usai Perjalanan Dinas

14 ASN tersebut terpapar Covid-19 usai melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah dengan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, misalnya Kota Batam.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Petisi Tolak Galon Sekali Pakai Dekati 10.000 Dukungan

Bukan rahasia lagi, penanganan sampah plastik masih sulit.

NASIONAL | 5 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS