Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati

Minggu, 6 Desember 2020 | 09:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemsos, serta dua pihak swasta bernama Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima menerima fee tiap paket bansos sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket yang diterima warga. Secara total, Juliari diduga menerima Rp 17 miliar.

Atas dugaan korupsi yang dilakukannya, Juliari bisa terancam hukuman mati jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31/1999 Pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan, penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, “Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Dalam beberapa kesempatan, Firli kerap mengancam seluruh pihak agar tak menyalahgunakan bansos lantaran dapat diancam hukuman mati. Apalagi, Menurut Firli, pemerintah juga telah menetapkan pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nonalam.

Untuk itu, Firli mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Juliari. Dikatakan, KPK akan mendalami mekanisme bansos yang diduga telah menjadi bancakan.

“Kita paham juga bahwa pandemi Covid-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana nonalam, sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini, apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19," kata Firli.

Dikatakan Firli, tim penyidik akan bekerja lebih keras untuk bisa memenuhi unsur Pasal 2 UU Tipikor dalam tindak pidana yang diduga dilakukan Juliari. Untuk saat ini, Juliari baru dijerat dengan Pasal 12 UU Tipikor.

"Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31/1999 ini, saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 itu. Dan malam ini yang kita lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara, jadi itu dulu,” kata Firli.

"Fee" Proyek Bansos
Dugaan suap yang menjerat Mensos diawali dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020, dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Proyek itu dituangkan dalam 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Untuk memuluskan itu, Juliari diduga menerima fee Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Matheus dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemsos pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa rekanan, di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke, dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga telah menerima fee sebesar Rp 12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang juga akan digunakan untuk keperluan Juliari.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Matheus dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ardian dan Harry yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Wagub Riza Yakin Anies dan Prasetio Tidak Terlibat Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi taat hukum terkait pemanggilan KPK soal korupsi tanah.

NASIONAL | 20 September 2021

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Selasa (21/9/2021) besok.

NASIONAL | 20 September 2021

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021

Ibu Ageng Mertua SBY Akan Dikebumikan di Purworejo

Mertua SBY meninggal dunia dan akan dikebumikan di Purworejo, Jawa Tengah.

NASIONAL | 20 September 2021

Hakim Tolak Eksepsi Kasus Investasi Bodong Mantan Pegawai Perusahaan Minyak

Majelis hakim tolak eksepsi terdakwa dalam kasus penipuan serta penggelapan dan juga investasi bodong jual beli kelapa sawit.

NASIONAL | 20 September 2021

Kenang Sang Eyang, AHY: Panutan yang Selalu Bijaksana

AHY mengenang sosok sang eyang, Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo yang meninggal dunia.

NASIONAL | 20 September 2021

Ibu Ageng, Mertua SBY Meninggal Dunia

Ibu mertua SBY, Hj. Sunarti Sri Hadiyah Sarwo Edhie Wibowo atau Ibu Ageng meninggal dunia.

NASIONAL | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Menko Airlangga Raih Penghargaan Internasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Menko Airlangga Raih Penghargaan Internasional Terkait Pemulihan Ekonomi

EKONOMI | 18 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings