Ungkap Dugaan Korupsi Bansos, KPK Kembali Jawab Keraguan Publik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ungkap Dugaan Korupsi Bansos, KPK Kembali Jawab Keraguan Publik

Minggu, 6 Desember 2020 | 09:20 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial (bansos). Penetapan status tersangka jabatan Mensos ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya KPK menetapkan status tersangka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji, menegaskan, UU KPK baru yang melandasi KPK dalam bekerja lagi-lagi tidak terbukti menjadi salah satu faktor pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

"Sejak awal saya tegaskan bahwa UU KPK baru tidak menciptakan stigma pelemahan KPK, dan OTT yang dianggap publik sebagai senjata utama KPK tetap berjalan dalam konteks penegakan hukum," kata Indriyanto, menanggapi pengungkapan dugaan korupsi di Kemsos, Minggu (6/12/2020) di Jakarta.

Artinya, menurut Indriyanto, kinerja KPK secara kelembagaan sudah cukup untuk menjawab skeptis dan keraguan publik atas kinerja kepemimpinan (baru) di KPK.

"Penetapan dua tersangka dengan jabatan Menteri pada rentang waktu satu minggu ini membuktikan bahwa KPK tetap memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan yang paralel berimbang dengan kemampuan prevensi (pencegahan)," ucapnya.

Lebih lanjut, diingatkan Indriyanto, langkah KPK mengungkap dugaan korupsi di Kemsos juga sekaligus peringatan keras agar siapapun di masa darurat bencana nasional pandemi Covid-19 ini untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi keuangan negara dalam bentuk apapun, baik suap, gratifikasi, melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang.

"Siapapun akan terancam pidana mati bila diterapkan Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi," ujar pakar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana itu.

KPK telah menetapkan Juliari sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari rekanan pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

"JPB (Juliari P Batubara) selaku menteri sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai pejabat pembuat komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan," kata Firli.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

"Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos," tambah Firli.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan, di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

"Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SH (Shelvy N) selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari Peter Batubara)," lanjut Firli.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu, 5 Desember 2020, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp 243 juta).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati

UU Tipikor mengatur jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Banjir di Desa Tanjung Selamat, Tim Gabungan Cari 2 Korban Hilang

Sampai saat ini, sudah lima korban tewas yang sudah dievakuasi dari lokasi bencana banjir tersebut.

NASIONAL | 5 Desember 2020

PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Hasto: Hukum Menegakkan Keadilan dan Kebenaran

PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT, dan selalu mengingatkan kadernya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Mensos Juliari Diduga Terima Suap Rp 10.000 Per Paket Bansos Covid-19

KPK menduga Juliari menerima fee tiap paket Bansos sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket Bansos.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Tersangka Korupsi Bansos, Mensos Juliari Berharta Rp 47 Miliar

Juliari mengaku memiliki 11 tanah dan bangunan dari Bali hingga Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar.

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Bansos

Tiga tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemsos Matheus Joko Santoso (MJS) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Amankan Rp 14,5 M terkait Korupsi Bansos

KPK mengamankan uang sekitar Rp14,5 miliar terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Jadikan Mensos Juliari Tersangka

KPK menetapkan lima tersangka terkait bansos.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Terima Rp 17 M, Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK

Perkara yang menjerat mensos diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako.

NASIONAL | 6 Desember 2020

14 ASN Kepri Positif Covid-19 Usai Perjalanan Dinas

14 ASN tersebut terpapar Covid-19 usai melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah dengan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, misalnya Kota Batam.

NASIONAL | 6 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS