Mendes PDTT: BUMDes Tidak Boleh Ganggu Ekonomi Warga
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mendes PDTT: BUMDes Tidak Boleh Ganggu Ekonomi Warga

Minggu, 6 Desember 2020 | 10:06 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jombang, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak boleh mengganggu perputaran ekonomi warga.

Mendes PDTT menjelaskan, BUMDes harus mengambil core business yang belum dipilih oleh warga masyarakat di desa tersebut maupun BUMDes lainnya. Pengambilan unit usaha ini agar BUMDes tidak mengganggu ekonomi warga dan menjadi ujung tombak rebound ekonomi desa. B

ahkan tercatat dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 117, BUMDes sebagai badan hukum dibentuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga.

"BUMDes menjadi Badan Hukum setelah lahirnya UU Ciptaker ini dan memang ini telah ditunggu. Kami pun bergerak cepat untuk menyusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat masukan, saran dan pemikiran soal posisi BUMDes sebagai badan hukum," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12/2020).

Menurut Gus Menteri, UU Ciptaker menjadi faktor utama kemajuan BUMDes. Karena sebelumnya BUMDes bukan badan hukum, mereka kesulitan mengakses permodalan. Untuk itu, pihaknya segera menyusun RPP. Lalu, dilanjutkan dengan diskusi lintas kementerian yang akhirnya disepakati jika posisi BUMDes setelah UU Ciptaker sebagai badan hukum entitas baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) maupun BUMN atau BUMD.

Gus Menteri menjelaskan, posisi BUMDes sebagai badan jukum nantinya tidak ada hubungannya dengan kepala desa (kades) atau terlepas dari proses politik yang terjadi di desa. Oleh karena itu, dalam RPP nantinya, masa kepemimpinan BUMDes tidak sama dengan kades.

Adapun RPP yang sudah rampung ini berisi penegasan soal posisi BUMDes yakni kesempatan BUMDes membuat unit usaha berbadan hukum.

"Dalam RPP itu, keabsahan berdirinya BUMDes itu cukup dipayungi oleh Peraturan Desa hasil musyawarah desa," kata Gus Menteri.

Karena BUMDes juga perlu aturan main berskala nasional maka dalam RPP yang disusun, BUMDes harus mendapatkan registrasi dari Kemdes PDTT. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan nama sehingga pencantuman nama desa menjadi sebuah keharusan.

Setelah proses registrasi di Kemdes, kemudian dilanjutkan dengan Kemenkumham untuk didokumentasikan. Ini dilakukan karena sebagai badan hukum, BUMDes bisa membuat badan hukum baru seperti PT.

Gus Menteri menegaskan, satu desa hanya boleh mendirikan satu BUMDes. Dengan ini, dipastikan jumlah BUMDes di seluruh Indonesia tidak melebihi jumlah desa yakni 74.953. Namun, unit usaha bisa dibentuk sebanyak mungkin dengan mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku.

"Makanya di RPP, kita tidak bicarakan soal pembubaran BUMDes tapi hanya pembekuan bagi yang bermasalah. Jika telah diperbaiki semuanya, makanya pembekuan dicabut," kata Gus Menteri.

Satu desa, lanjutnya, juga bisa mendirikan lebih dari satu BUMDes Bersama (BUMDesma) yang didasari keputusan bersama para kades. Pendirian BUMDesma juga tidak dibatasi zonasi maupun wilayah.

Lebih lanjut, Gus Menteri juga menekankan pentingnya village summary (atau keterangan desa) dalam regulasi yang diterbitkan Kemdes PDTT. Penjelasan terkait desa ini bertujuan agar mudah dipahami oleh staf maupun warga desa yang akan menjalankannya.

Hal ini berkaca pada pengalaman Gus Menteri saat menjabat sebagai Ketua DPRD Jombang yang menerima regulasi atau beleid dari pemerintah pusat yang begitu panjang dan kadang justru menyulitkan.

"Kita saja di DPRD susah membaca aturan yang tebal-tebal dan banyak, apalagi masyarakat desa. Olehnya, di Kemdes, saya meminta segala sesuatu itu harus dilengkapi dengan Village Summary agar mudah dipahami dan bisa dijelaskan lebih jauh," tutup Gus Menteri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ungkap Dugaan Korupsi Bansos, KPK Kembali Jawab Keraguan Publik

Kinerja KPK secara kelembagaan sudah cukup untuk menjawab skeptis dan keraguan publik atas kinerja kepemimpinan (baru) di KPK.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati

UU Tipikor mengatur jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Banjir di Desa Tanjung Selamat, Tim Gabungan Cari 2 Korban Hilang

Sampai saat ini, sudah lima korban tewas yang sudah dievakuasi dari lokasi bencana banjir tersebut.

NASIONAL | 5 Desember 2020

PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Hasto: Hukum Menegakkan Keadilan dan Kebenaran

PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT, dan selalu mengingatkan kadernya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Mensos Juliari Diduga Terima Suap Rp 10.000 Per Paket Bansos Covid-19

KPK menduga Juliari menerima fee tiap paket Bansos sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket Bansos.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Tersangka Korupsi Bansos, Mensos Juliari Berharta Rp 47 Miliar

Juliari mengaku memiliki 11 tanah dan bangunan dari Bali hingga Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar.

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Bansos

Tiga tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemsos Matheus Joko Santoso (MJS) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Amankan Rp 14,5 M terkait Korupsi Bansos

KPK mengamankan uang sekitar Rp14,5 miliar terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

NASIONAL | 6 Desember 2020

KPK Jadikan Mensos Juliari Tersangka

KPK menetapkan lima tersangka terkait bansos.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Terima Rp 17 M, Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK

Perkara yang menjerat mensos diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako.

NASIONAL | 6 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS