Jadi Tersangka Suap Bansos, Mensos Juliari Abaikan Ultimatum KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jadi Tersangka Suap Bansos, Mensos Juliari Abaikan Ultimatum KPK

Minggu, 6 Desember 2020 | 11:41 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara telah mengabaikan berbagai peringatan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melakukan korupsi, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos) di masa pandemi corona atau Covid-19.

Juliari bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos justru diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari rekanan pengadaan paket bansos di Kemsos. Akibat perbuatannya, KPK menjerat Juliari dan kedua anak buahnya sebagai tersangka penerima suap.

"KPK selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi. Namun, jika masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK melalui upaya penindakan akan menindak dengan tegas," kata Ketua KPK, Fili Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Dalam sejumlah kegiatan, KPK telah memperingatkan setiap pihak tidak melakukan korupsi di tengah pandemi. Tak hanya secara lisan, peringatan itu juga disampaikan KPK melalui sejumlah surat edaran seperti, SE Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian SE Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyakarat serta Surat KPK terkait pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi.

"Surat edaran tersebut menjadi panduan dan rambu-rambu agar tidak terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan pemetaan KPK atas titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Firli.

Bahkan, Firli berulang kali mengingatkan korupsi di tengah pandemi dapat diancam hukuman mati. Ancaman tersebut berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi."

"Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati," kata Firli.

Apalagi, kata Firli, pemerintah telah menetapkan pandemi virus corona Covid-19 ini sebagai bencana nonalam.
Untuk itu, Firli mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Juliari. Dikatakan, KPK akan mendalami mekanisme bansos yang diduga telah menjadi bancakan Juliari.

"Kita paham juga bahwa pandemi Covid-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana nonalam, sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini, apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19," kata Firli.

Dikatakan Firli, tim penyidik akan bekerja lebih keras untuk bisa memenuhi unsur Pasal 2 UU Tipikor dalam tindak pidana yang diduga dilakukan Juliari. Untuk saat ini, Juliari baru dijerat dengan Pasal 12 UU Tipikor.

"Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 ini, saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 itu. Malam ini yang kita lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara, jadi itu dulu," kata Firli.

Firli berharap kasus yang menjerat Juliari sebagai peringatan terakhir agar tidak ada lagi pihak yang melakukan korupsi dengan memanfaatkan pandemi Covid-19.

"KPK juga mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi dengan mengedepankan kerja-kerja yang menerapkan prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat," kata Firli.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengamini KPK berulang kali mengingatkan setiap pihak untuk tidak melakukan korupsi dalam pengelolaan bansos, bahkan KPK sempat memantau langsung proses penyaluran bansos. Namun, berbagai peringatan itu ternyata hanya dianggap lalu oleh Juliari.

"Sudah bolak-balik kita ingat kan. Tapi dianggap persahabatan kali. KPK kan sudah memantau langsung ke Kemsos. Bahkan beberapa kali ceramah," kata Ghufron.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jerat 2 Menteri dalam 10 Hari, KPK Tidak Pandang Bulu

KPK berkomitmen menjalankan amanah dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Dua Menteri Ditangkap KPK, Pakar: Shock Therapy Pejabat Negara

Revisi UU KPK bukan berarti membuat KPK tidak bisa melakukan penindakan.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Sungaipenuh Dominasi Pelanggaran Prorokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Tidak ada pelanggaran protokol kesehatan tersebut yang diproses secara hukum maupun denda materi.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Selama Sepekan Terjadi 38 Kali Gempa di Sumut dan Aceh

Kekuatan gempa bervariasi dengan magnitudo terendah 2.0 dan terbesar magnitudo 4.9.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Mensos Tersangka Suap, LPSK Minta Saksi Tidak Perlu Takut

Menurut Hasto, anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program bansos corona cukup besar dan melibatkan banyak pihak sehingga rawan korupsi.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Pengamat: 2 Menteri Ditahan KPK, Presiden Harus Evaluasi Kabinet

Penjelasan terbuka Presiden terhadap kabinet sangat diperlukan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

NASIONAL | 6 Desember 2020

11 Nakes di Puskesmas Negeri Lama, Labuhan Batu Terpapar Covid-19

Seluruh nakes yang dinyatakan terpapar virus corona itu berdasarkan hasil swab test dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

NASIONAL | 6 Desember 2020

Anak Buah Mensos Serahkan Diri ke KPK

Sebelumnya, Juliari telah menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 02.50 WIB.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Operator Alat Berat Jatuh di Jurang Tapanuli Selatan Belum Ditemukan

Proses pencarian terhadap Afwan Ritonga memiliki banyak kendala.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Survei SMRC, Bobby Nasution Lebih Unggul dari Akhyar Nasution

Masalah mendesak menurut warga Medan, katanya, beberapa di antaranya adalah susah mencari lapangan kerja sebanyak 22,6 persen.

NASIONAL | 6 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS