Kasus Mensos, KPK Dalami Pasal Ancaman Hukuman Mati
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Kasus Mensos, KPK Dalami Pasal Ancaman Hukuman Mati

Minggu, 6 Desember 2020 | 20:48 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penerapan pasal dengan ancaman pidana mati dalam kasus korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) bersama empat orang lainnya sebagai tersangka.

"Saya memahami, kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasal khususnya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan terkait pengadaan barang jasa," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (6/12/2020).

Hal tersebut dikatakannya di sela jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu terkait penahanan Juliari dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Adi Wahyono (AW).

"Karena unsur-unsurnya adalah satu setiap orang artinya ada pelaku, kedua ada perbuatan ada sifat melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu kita dalami tentang proses pengadaan barangnya," kata Firli menambahkan.

Namun, ia mengatakan bahwa saat ini lembaganya masih fokus terhadap kasus suap yang menjerat Juliari dan kawan-kawan tersebut.

"Tetapi perlu diingat yang kami sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau untuk menggerakkan seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu yang kita gelar hari ini," ucap Firli.

Sebelumnya, Firli sempat mengingatkan bahwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana seperti wabah Covid-19 yang terjadi saat ini, dapat diancam dengan hukuman mati.

"Apalagi di saat sekarang, kita sedang menghadapi wabah Covid-19. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," ujar Firli beberapa waktu lalu.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1 miliar (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tanggapi Riset SMRC, Ketua KPU Ajak Masyarakat Kembali Disiplin Gunakan Masker dan Cuci Tangan

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya berharap kerja sama dari berbagai pihak untuk menegakkan aturan protokol kesehatan saat Pilkada 2020.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Walau Takut Tertular atau Menularkan Covid-19, Mayoritas Warga Ingin Pilkada 2020 Tetap Digelar

Walau takut dengan potensi penularan Covid-19, ternyata mayoritas warga masyarakat ingin dan bersedia memilih saat pencoblosan Pilkada 2020.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Ditahan KPK, Juliari: Mohon Doanya

Juliari Batubara meminta doa dari para peliput saat ditanyai mengenai proses hukum di KPK.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Tidak Disiplin Isolasi Mandiri, Kasus Harian Covid-19 DIY Capai 224

Pemda DI Yogyakarta mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif Covid-19 harian pada Minggu (6/12/2020) mencapai 224 kasus.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Tim Pengacara Danny Pomanto Laporkan Penyebar Rekaman

Pelaku berinisial SM diduga merekam dan menyebarkan rekaman suara Danny Pomanto yang viral di media sosial terkait Jusuf Kalla.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Bawaslu: Pastikan Petugas di TPS Sehat dan Tidak Positif Covid-19

Seluruh petugas di TPS harus dipastikan sehat dan tidak terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Wakil Ketua Komisi III Sebut Ari Batubara Bisa Dituntut Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Mati

Pangeran Khairul Saleh menyatakan Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara bisa dikenakan hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Penyidik Pasang KPK Line di 5 Lokasi Terkait Kasus Suap Bansos

KPK bergerak cepat mengusut kasus dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

NASIONAL | 6 Desember 2020

Besok Rizieq Diundang Polisi, Bagaimana Sikap FPI?

Rizieq sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemerikaaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (1/12/2020).

NASIONAL | 6 Desember 2020

Bawaslu Patroli Cegah Politik Uang Selama Masa Tenang Pilkada Serentak

Bawaslu di empat kabupaten/kota di Banten, melakukan patroli untuk mencegah praktik politik uang.

NASIONAL | 6 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS