KPK Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Suap Bansos
Logo BeritaSatu

KPK Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Suap Bansos

Selasa, 8 Desember 2020 | 13:12 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang telah menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Dokumen-dokumen itu disita tim penyidik saat menggeledah tiga lokasi pada Senin (7/12/2020). Ketiga lokasi yang digeledah tim penyidik, yakni Kantor Kementerian Sosial (Kemsos), serta dua rumah milik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono yang telah menyandang status tersangka.

"Senin (7/12/2020) dimulai sore hingga dini hari Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga tempat dan lokasi yang berbeda yaitu di Kantor Kemsos RI, rumah tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono). Dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020).

Tim penyidik akan menganalisis sejumlah dokumen penting tersebut. Selain itu, tim penyidik juga bakal mengonfirmasi dokumen-dokumen tersebut kepada para saksi yang diperiksa nantinya.

"Berikutnya dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis untuk selanjutnya dilakukan penyitaan dan kemudian akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik," kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19. Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

VDNI dan OSS Komitmen Rekrut 5.000 Tenaga Kerja Lokal

Saat ini, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) telah merekrut sebanyak 3.300 tenaga kerja lokal.

NASIONAL | 8 Desember 2020

Tembak Laskar FPI, Langkah Polisi Dinilai Heroik

Menurut Serfasius, tindakan kepolisian tersebut telah menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan.

NASIONAL | 8 Desember 2020

220 penyelenggara Pilkada Tasikmalaya Reaktif Covid-19 Hasil Tes Cepat

Petugas yang hasil tes cepatnya reaktif, kata Isti'anah, langsung dilakukan tes usap dan wajib menjalani isolasi sampai menunggu hasil tes usapnya diketahui.

NASIONAL | 8 Desember 2020

2021, Jawa Barat Siap Laksanakan Vaksinasi Pneumonia Gratis

Jawa Barat siap melaksanakan program imunisasi pneumococcal conjugate vaccine (PCV) bersama tiga provinsi pada Januari 2021.

NASIONAL | 8 Desember 2020

Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Ketua BPK Ditunggu Deputi Penindakan KPK

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/12/2020)

NASIONAL | 8 Desember 2020

Jaksa Kembalikan Berkas Tersangka Beredarnya Video Syur Mirip Gisel

Perkara ini diawali dengan tersebarnya video asusila diduga salah satu publik figur melalui akun Twitter.

NASIONAL | 8 Desember 2020

3.551 Personel Polda Bengkulu Dikerahkan Amankan Pilkada Serentak

Personel yang ditugaskan ke Pulau Enggano sudah diberangkat lebih awal menggunakan kapal laut.

NASIONAL | 8 Desember 2020

PDIP Dukung Sikap Tegas Polisi

mendukung ketegasan Kepolisian terkait peristiwa kericuhan yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

NASIONAL | 8 Desember 2020

Distribusi Logistik Pilkada ke Daerah Terpencil Lancar di Seluma, Bengkulu

Pada H-1 pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, seluruh logistik pilkada sudah harus sampai di TPS.

NASIONAL | 8 Desember 2020

Kronologi Versi FPI Bantah Keterangan Polisi

Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam melansir kronologis penembakan 6 orang pengawal Mohammad Rizieq Shihab di tol Jakarta Cikampek Senin (7/12/2020)

NASIONAL | 8 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS