Dessi Arryani dan Kawan-kawan Didakwa Rugikan Negara Rp 202,2 Miliar
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dessi Arryani dan Kawan-kawan Didakwa Rugikan Negara Rp 202,2 Miliar

Kamis, 10 Desember 2020 | 16:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani bersama empat orang mantan pejabat PT Waskita Karya didakwa melakukan korupsi terkait pekerjaan subkontraktor fiktif. Kelimanya didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 202.296.416.008. Keempat mantan pejabat di perusahaan pelat merah itu.

Mereka adalah mantan Kepala Divisi (Kadiv) II Fathor Rachman; mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarot Subana; mantan Wakadiv Sipil Fakih Usman; serta mantan Kabag Keuangan Yuly Ariandi Siregar. Saat perkara ini bergulir, Desi menjabat Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum," kata Jaksa KPK Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan terhadap Desi dan keempat terdakwa lainnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Jaksa mendakwa kelimanya telah memperkaya diri sendiri dan orang lain terkait pekerjaan subkontraktor fiktif. Jaksa menyebut Desi Arryani diperkaya Rp 3,4 miliar; Fathor Rachman Rp 3,6 miliar; Jarot Subana Rp 7,1 miliar; Fakih Usman Rp 8,8 miliar; dan Yuly Ariandi Siregar Rp 47,3 miliar.

Jaksa membeberkan, terhadap pembuatan 41 kontrak subkontrakor fiktif yang dibuat seolah-olah benar oleh para pegawai dan pejabat Divisi Sipil atas sepengetahuan dan persetujuan dari kelima terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pemilihan dan penunjukan terhadap empat perusahaan yakni PT Safa Sejahteta Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT Mer Engineering dan PT Aryana Sejahteta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008.

Akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Desi Arryani bersama-sama dengan Fathor Rachman, Jarot Subana, Fakih Usman dan Yuly Ariandi Siregar dalam melakukan pengambilan dana melalui pekerjaan subkontraktor fiktif untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Atas perbuatan kelima terdakwa, keuangan negara dirugikan senilai Rp 202,2 miliar berdasakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Surat BPK Nomor 09/LHP/XXI/07/2020 tertanggal anggal 01 Juli 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Subkontraktor Fiktif.

"Yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp202.296.416.008, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," kata Jaksa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RDP dengan Keluarga Laskar FPI, Pimpinan Komisi III DPR Sampaikan Belasungkawa

Pimpinan Komisi III DPR menyampaikan belasungkawa kepada keluarga enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak polisi saat mengawal MRS.

NASIONAL | 10 Desember 2020

Rohidin Mersyah-Rosjonsyah Menangi Pilgub Bengkulu

Rohidin Mersyah-Rosjonsyah mendapat dukungan sebanyak 356.413 suara atau 41% dari suara sah sampai Kamis (10/12//2020).

NASIONAL | 10 Desember 2020

Hitung Cepat Charta Politika di Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Gagal Ungguli Sahbirin-Muhidin

Denny Indrayana-Difriadi gagal mengalahkan pasangan petahana Sahbirin Noor-Muhidin dalam dalam Pilkada Kaliman Selatan.

NASIONAL | 10 Desember 2020

Ini Peringatan KPK untuk Kepala Daerah Terpilih

Hingga Oktober 2020, KPK telah menjerat 143 kepala daerah yang terdiri dari 21 gubernur dan 122 bupati/ wali kota.

NASIONAL | 10 Desember 2020

Keluarga Anggota FPI yang Tewas Didor Polisi Mengaku Bersyukur

Anandra, kakak Reza Qadhavi, salah satu anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak hingga tewas karena menyerang polisi, mengaku bersyukur.

NASIONAL | 10 Desember 2020

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Ungkap Penyebar Sprindik Palsu

Bahas kasusnya pun KPK tidak pernah.

NASIONAL | 10 Desember 2020

Erick Kembangkan Wisata Medis, Pengamat: Langkah Strategis dan Inovatif

Pemerintah akan memulai mengembangkan wisata medis di Tanah Air dengan menggandeng perusahaan asal Jepang Mitsui & Co. Ltd.

NASIONAL | 10 Desember 2020

KBRI Moskwa Fasilitasi Kerja Sama Universitas RI-Rusia

Penandatanganan kerja sama antara UPN Veteran dan TSU ini juga sebagai bagian yang memperkaya eratnya hubungan diplomatik kedua negara.

NASIONAL | 10 Desember 2020

Usai Pilkada, Pemprov Jambi Kembali Salurkan Bantuan JPS Covid-19

Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Covid-19 di Provinsi Jambi kembali diberikan.

NASIONAL | 10 Desember 2020

Tak Penuhi Panggilan Polisi, Cagub Sumbar Terancam Ditangkap

Ia dijerat karena kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) UU No 6/2020.

NASIONAL | 10 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS