Indeks HAM 2020 Menurun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Indeks HAM 2020 Menurun

Kamis, 10 Desember 2020 | 14:44 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Skor rata-rata untuk seluruh variabel pada Indeks HAM 2020 sebesar 2,9 dan menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,2.

Dalam indeks ini, skala pengukuran ditetapkan dengan rentang nilai 1-7, dimana angka 1 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling rendah dan angka 7 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling tinggi.

"Ini skor terburuk, penurunan yang cukup signifikan. Angka moderat atau baik itu 4 sampai 3,5. Tapi ini 2,9. Perlu kita pertanyakan ada hal apa," kata Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam Peluncuran Indeks HAM 2020, di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Penurunan indeks HAM Indonesia, dikatakan Tigor, juga sangat dipengaruhi oleh tidak dijadikannya permasalahan HAM sebagai prioritas di pemerintahan Jokowi. Selama ini, secara implisit pemerintah memprioritaskan ekonomi dan pembangunan.

"Selain itu, dalam tahun ini pandemi juga berdampak besar. Sejak reformasi, pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya cukup baik. Tekanan pandemi, skor itu mengalami tekanan dan penurun dengan drastis. Termasuk hak kesehatan. Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah karena terjadinya pandemi," ucapnya.

Peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menjelaskan, rincian penurunan skor terdapat pada variabel hak sipil dan politik (sipol) sebesar 0,2 dan pada hak ekonomi, sosial dan budaya sebesar 0,4. Penurunan angka indeks tersebut disebabkan oleh adanya UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja yang secara normatif telah mengikis jaminan hak asasi manusia.

"Proses pembentukan UU Cipta Kerja dan penanganan penolakan oleh warga negara telah berdampak pada pelanggaran hak sipil dan politik. Sedangkan norma-norma dalam UU Cipta Kerja secara normatif tidak supportif pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya," kata Sayyidatul Insiyah.

Di dalam pengukuran indeks HAM diketahui, Hak Sipil dan Politik memiliki skor 2,8. Rinciannya yaitu Hak hidup sebesar 2,4, hak Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebesar 2,5, hak memperoleh keadilan 3,2, hak atas rasa aman 3,1. Kemudian Hak turut serta dalam pemerintahan sebanyak 4.

Sedangkan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebesar 1,7, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya 3,1. Rinciannya Hak atas kesehatan 3,6, Hak atas pendidikan 4,5 Hak atas pekerjaan 2,8 Hak tanah 2,9 dan Hak atas budaya 2,1, sehingga total Skor Indeks sebesar 2,9.

Dari keenam indikator yang digunakan dalam hak sipil dan politik, hanya satu indikator yang mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020, yaitu untuk indikator kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun demikian, kenaikan tersebut tidak cukup signifikan karena angka kenaikan hanya sebesar 0,1 poin.

Sayyidatul menilai, peningkatan tersebut didorong oleh munculnya sejumlah prakarsa di tingkat lokal dalam pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan dan inisiatif pemerintah pusat untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang diskriminatif terkait pendirian tempat ibadah.

Vonis mati dan pelanggaran atas hak hidup juga menjadi catatan kritis pemerintah pada tahun ini. Terdapat peningkatan tajam jumlah vonis mati atas terdakwa berbagai kejahatan.

Membandingkan dengan tahun 19 yang hanya mencatat 16 vonis, pada tahun 2020 terdapat 96 vonis mati yang dijatuhkan pengadilan. Vonis mati sepanjang 2020 telah menjadi antitesis dari upaya perlindungan hak hidup di tengah pandemi Covid-19.

"Persidangan melalui teleconference menjadi faktor utama adanya keraguan kualitas persidangan sehingga hakim menjatuhkan vonis mati," ucapnya.

Beberapa isu yang berpotensi menurunkan kualitas persidangan adalah proses pembuktian dalam persidangan teleconference, keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, hakim yang tidak dapat benar-benar memastikan apakah saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta, hingga hak terdakwa untuk memeriksa secara langsung bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan.

Berbagai kendala tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan sehingga sangat dimungkinkan pula mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.

"Selain itu, peningkatan jumlah vonis mati di Indonesia juga tidak selaras dengan tren global dimana banyak negara-negara yang justru tengah berupaya menuju moratorium hingga penghapusan hukuman mati baik secara de facto maupun termanifestasi dalam regulasi negaranya," ujarnya.

Konflik berbasis masyarakat juga menjadi isu yang masih terus bergulir. Pembentukan Pam Swakarsa melalui Peraturan Kepolisian No 4 Tahun 2020 telah mengulang kembali sejarah kelam pembentukan Pam Swakarsa pada tahun 1998 yang pada saat itu justru menjadi pasukan baru yang turut serta melakukan dehumanisasi masyarakat sipil dalam peristiwa 1998.

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di tahun ini juga diyakini semakin mengarah pada upaya pengerdilan sistematis. Pembubaran diskusi yang diselenggarakan Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM pada Mei 2020 telah menunjukkan rendahnya kualitas penghargaan dan penghormatan kebebasan berpendapat khususnya dalam lingkup akademis.

"Pembubaran diskusi oleh aparat juga dijumpai seiring berjalannya penolakan terhadap UU yang disahkan pemerintah lainnya," kata Sayyidatul.

Kembali pada Nawa Cita

Menyikapi penurunan indeks HAM nasional, Setara Institute pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya Presiden Jokowi diminta kembali kepada Nawa Cita dan visi-misi yang dikampanyekan pada 2019 lalu sebagai basis penyusunan perencanaan kerja.

Kemudian Presiden Jokowi perlu untuk mengagendakan pengesahan Perpres tentang RANHAM 2020-2025 dan menyiapkan perangkat dan anggaran yang memadai bagi berjalannya berbagai rencana yang telah ditetapkan.

"Presiden bersama dengan DPR segera menuntaskan agenda pembahasan berbagai rancangan undang-undang yang berperspektif HAM seperti RUU KUHAP, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara," kata Sayyidatul.

Kemudian Presiden Jokowi memastikan jalannya pengarusutamaan prinsip toleransi dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive government).

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyiapkan kerangka regulasi dan pelembagaan strategi mitigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh sejumlah UU yang telah disahkan secara kontroversial, seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU 3/2020 tentang Mineral dan Batubara.

"Ambisi investasi harus diiringi dengan langkah-langkah yang berparadigma HAM guna mencapai keseimbangan antara target pembangunan nasional dengan penghormatan dan penegakan HAM," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Rimbun Air Klaim Pesawat Jatuh di Papua Layak Terbang

Rimbun Air sebut kondisi pesawat kargo seri Twin Other 300 PK-OTW yang jatuh di Gunung Wabu, Papua dalam kondisi layak terbang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pemkot Denpasar Raih Anugerah Humas Indonesia

Pemkot Denpasar berhasil meraih penghargaan Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media Digital tahun 2021.

NASIONAL | 17 September 2021

Pemerintah Dorong Kampus Kolaborasi dengan 100 Perguruan Tinggi Tiongkok

Kemdikbudristek mendorong kampus Indonesia berkolaborasi dengan 100 perguruan tinggi top besar dunia di Tiongkok.

NASIONAL | 17 September 2021

Dipanggil Satgas BLBI, Nirwan Bakrie Kirim Perwakilan

Dalam panggilan penagihan ini, PT Usaha Mediatronika Nusantara dihadiri oleh Sri Hascaryo dari Bakrie Grup yang menerima kuasa dari Nirwan Dermawan Bakrie.

NASIONAL | 17 September 2021

Muhammad Kece Dianiaya di Rutan Bareskrim Polri

Laporan Kece sudah ditindaklanjuti penyidik Bareskrim Polri, kasusnya telah masuk dalam tahap penyidikan.

NASIONAL | 17 September 2021

Komunitas Loro Blonyo Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta

Komunitas Loro Blonyo turut berperan penting dalam percepatan capaian vaksinasi di Yogyakarta, khususnya di wilayah Gunungkidul.

NASIONAL | 17 September 2021

Soal Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Ini Respons Kemkes

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara Jakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

Vaksinasi Covid-19 dan Peremajaan Tanaman, Seiring Sejalan

Sinar Mas Agribusiness & Food bersama Eka Tjipta Foundation (ETF) mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19 berikut peremajaan perkebunan sawit rakyat.

NASIONAL | 17 September 2021

Jokowi dan Anies Diminta Patuhi Putusan Pengadilan Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Presiden Jokowi, Gubernur DKI Anies Baswedan dan lima pejabat lain yang menjadi tergugat diminta mematuhi putusan PN Jakpus memperbaiki kualitas udara Jakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

Patroli di Laut Natuna Utara, TNI AL Tidak Temukan Ribuan Kapal

TNI AL tidak menemukan ribuan kapal asing berlayar di Perairan Laut Natuna Utara saat melaksanakan patroli di batas landas kontinen.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Pembalap Alexandra Asmasoebrata: Tak Ada Kata Lelah Saat Bela Indonesia

Pembalap Alexandra Asmasoebrata: Tak Ada Kata Lelah Saat Bela Indonesia

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings