Pengamat: Seorang Pendidik Tidak Boleh Berpikiran Sempit
Logo BeritaSatu

Pengamat: Seorang Pendidik Tidak Boleh Berpikiran Sempit

Senin, 14 Desember 2020 | 22:26 WIB
Oleh : Hotman Siregar / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan banyak guru-guru di Jakarta yang masih dirasuki pikiran sempit. Padahal sebagai pendidik seorang guru harus berwawasan luas. Pandangan Darmaningtyas tersebut mengacu pada soal ujian yang dibuat oleh guru yang memakai nama dua tokoh, yakni Anies dan Mega.

"Kalau guru berkualitas tak akan buat soal ujian seperti itu. Selain tidak berkualitas gurunya juga partisan. Sebetulnya hal itu tak boleh dilakukan karena kalau bikin contoh figur publik atau tokoh, harusnya tidak menimbulkan kontroversi,” ujar Darmaningtyas kepada Suara Pembaruan di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Menurut Darmaningtyas, saat ini bukan hal yang mengagetkan lagi jika institusi pendidikan sudah dirasuki oleh orang-orang yang berpikiran sempit yang menonjolkan politik identitas. Hal itulah yang membuat kemunduran dari sistem pendidikan Indonesia.

Terkait dengan sanksi karena hal serupa juga terjadi sebelumnya di SMAN 58 Jakarta, Darmaningtyas mengatakan, sanksi bagi guru yang tak memiliki integritas dan partisan masih tidak jelas.

"Sanksi enggak ada. Mau beri sanksi bagaimana. Sudah itu belum ada aturan. Ditambah lagi panduan membuat soal itu tidak menyebut soal-soal yang bagaimana yang enggak boleh. Panduannya membuat soal itu normatif sekali baik bahasa dan sebagainya,” katanya.

Sementara yang bertanggung jawab atas soal ulangan yang kontroversi itu adalah yang guru yang bersangkutan.

"Kalau ujian sekolah sepenuhnya tanggung jawab kepala sekolah,” katanya.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Mochamad Roji juga menyayangkan munculnya soal ujian ulangan kelas 7 SMPN 250 Cipete, Jakarta Selatan yang berbau konten politik. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah di wilayah itu untuk memberikan arahan agar hal seperti itu tak terulang lagi di masa mendatang.

"Kita sangat menyayangkan tindakan oknum guru tersebut. Itu memang soal ulangan SMP kelas 7, yang diujikan secara daring. Soal ulangan itu dibuat oleh guru agama Islam," ujar Roji kepada Suara Pembaruan.

Menurut Roji, tak selayaknya seorang guru memilih tokoh politik salam membuat soal ulangan. Namun, dari hasil penelusuran awal, guru tersebut mengaku tidak menyangka soal ulangan tersebut viral di media sosial.

Terkait dengan sanksi, Roji mengatakan, kepala sekolah SMPN 250 yang akan memberi sanksi. Sebab, yang bertanggung jawab di sekolah adalah kepala sekolah.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penghitungan Sirekap KPU, Petahana dan Dinasti di Cilegon Tumbang

Ratu Ati Marliati dan Sokhidin tumbang berdasarkan perhitungan versi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Selasa, Bupati Bogor Jalani Pemeriksaan Kerumunan Megamendung

Bupati Bogor akan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, terkait kerumunan FPI di Megamendung, Bogor, November silam.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Pemerintah Larang Kerumunan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021.

NASIONAL | 14 Desember 2020

PVK Award 2020 Berikan Penghargaan Insan Pariwisata

PVK menggelar event pemberian penghargaan kepada seluruh instansi yang berkecimpung di bidang industri pariwisata lewat ajang PVK Award 2020.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Bobby Pemimpin Semua Golongan, MUI Kawal Program Keumatan

Bobby juga mendapatkan nasihat saat bersilaturahmi dengan Ketua MUI Kota Medan, HM Hatta.

NASIONAL | 14 Desember 2020

32 Perusahaan Terima Anugerah Proper Emas dari Kementerian LHK

Prinsip untuk membangun kepedulian untuk berbagi menjadi penting terutama di masa pandemi.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Polisi Masih Kejar Empat Laskar FPI

Polisi masih mengejar empat laskar Front Pembela Islam (FPI) yang melarikan diri usai insiden bentrok di kawasan Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Risma: Belum Ada yang Menawari Saya Jadi Menteri Sosial

Risma menambahkan, tidak langsung begitu saja menyatakan kesanggupannya, jika ada tawaran jabatan. Yang bisa mengukur kemampuannya adalah dia sendiri.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Komnas HAM Hormati Rekonstruksi Polri

Komnas HAM menyatakan menghormati proses rekonstruksi yang dilakukan kepolisian terkait bentrokan antara anggota kepolisian dengan Laskar FPI.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Hari Pencoblosan, Sirekap Bisa Tampilkan 52,8 Persen Perhitungan di TPS

KPU menyebut pada hari pencoblosan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 lalu, ada 52,8 persen hasil perhitungan di TPS bisa tampil di aplikasi Sirekap.

NASIONAL | 14 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS