KPK Bantu Tertibkan Aset Monas, TMII, GBK, dan Kemayoran Senilai Rp 548,2 T
Logo BeritaSatu

KPK Bantu Tertibkan Aset Monas, TMII, GBK, dan Kemayoran Senilai Rp 548,2 T

Senin, 14 Desember 2020 | 23:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengawal penuntasan masalah legalitas aset Monumen Nasional (Monas) dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gelora Bung Karno (GBK), dan Kemayoran senilai total Rp 548,2 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, salah satu wujud upaya pencegahan korupsi adalah penertiban dan optimalisasi pemanfaatan BMN atau Barang Milik Negara. Dengan sistem yang baik, peluang untuk melakukan korupsi melalui manipulasi pengelolaan aset negara bisa ditutup.

“Ada empat aset milik negara yang kita bantu tertibkan, yaitu kawasan GBK senilai Rp347,8 Triliun, Kemayoran senilai Rp143 Triliun, TMII senilai Rp20,47 Triliun, dan Monas senilai Rp37 Triliun. Artinya, KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset tersebut sebesar total Rp548,2 Triliun,” kata Firli dalam acara Penertiban dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/2/2020).

Hadir dalam pertemuan ini adalah Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil; Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali; Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama; Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey; Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto; perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT); Direktur Utama PT PLN; serta Direktur Utama PT Pos Indonesia.

Setya Utama memastikan pihaknya tetap menjaga akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan BMN. Kemsetneg, kata Setya, pada pokoknya berprinsip pada tertib administrasi dan hukum dalam tata kelola aset negara.

“Kami mengelola aset senilai total Rp 576 triliun, yang berupa tanah dan bangunan. Untuk itu kami berprinsip tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan aset. Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaannya, Kemsetneg bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk yang terakhir ini dengan KPK,” ungkap Setya.

Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan, mengurusi aset negara bukanlah perkara yang mudah. Kempora, kata Zainudin, tetap berusaha keras untuk membenahi BMN yang ada dalam pengelolaan kementeriannya.

“Syukur alhamdulillah akhirnya Kantor Kempora punya status. Kami mengapresiasi KPK untuk fungsi koordinasi, terutama untuk pengelolaan BMN. Urusan aset ini bukan urusan gampang, karena banyak aset yang seharusnya milik negara tapi dikuasai pihak lain. Kami berusaha sekuat tenaga untuk membenahi BMN yang ada di Kemenpora,” katanya.

Kempora, ikut dalam pengelolaan GBK. Namun, Zainuddin Amali menyebut masalah utama dalam pengelolaan kawasan GBK adalah Kempora belum memiliki perjanjian pinjam pakai. Meski demikian, Kempora telah menandatangani perjanjian penggunaan sementara. Dalam acara di KPK ini Kempora ikut menandatangani perjanjian penggunaan sementara aset di GBK, yang merupakan BMN Kemsetneg. Lahan tersebut mencapai luas 26.789 meter persegi, atau 2,6 hektar senilai Rp3,3 triliun.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan dalam beberapa tahun terakhir dirasakan penataan aset negara makin baik. Meskipun, tuturnya, masih banyak aset negara yang masih bersengketa dengan pihak lain. Belum lagi, katanya, mafia tanah masih menguasai sejumlah aset negara.

“Saya merasakan penataan aset negara kita semakin baik. Masih banyak sekali aset kita yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi kita berhadapan dengan mafia tanah. Masalah mafia tanah ini masalah besar. Saya yakin benar, perbaikan sistem adalah upaya yang benar untuk pencegahan korupsi,” kata Sofyan.

Terkait optimalisasi pemanfaatan aset Kemsetneg, dilakukan penandatanganan tiga perjanjian antara Kemsetneg dengan tiga kementerian. Pertama, perjanjian penggunaan sementara aset tanah Kemsetneg kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kedua, perjanjian penggunaan sementara lahan untuk Museum Olahraga Kempora. Ketiga, perjanjian penggunaan sementara Museum Batik pada Aset Tanah Kemensetneg kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, dengan pihak pemerintah daerah juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan perjanjian pinjam pakai anjungan pemerintah daerah di TMII kepada Kemsetneg dari tiga pemerintah provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Terakhir, optimalisasi pemanfaatan tanah milik Kemsetneg khususnya untuk museum yang berada di kawasan TMII, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemensetneg dengan 5 (lima) instansi, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN), Pusat Sejarah TNI, Pemprov DKI Jakarta, PT Pos Indonesia (Persero), dan PT PLN (Persero).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Djoko Tjandra Pilih Tommy Sumardi atas Rekomendasi Mantan PM Malaysia Najib Razak

Tommy Sumardi adalah besan mantan PM Malaysia Najib Razak. Djoko mengakui bahwa nama Tommy direkomendasikan oleh Najib.

NASIONAL | 15 Desember 2020

MPR Dorong Milenial Kampanyekan Gerakan Kewirausahaan

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengatakan pendampingan terhadap pelaku UMKM harus terus dilakukan dan jangan pernah berhenti.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Hindari Konsumsi dari Wadah atau Kemasan Mengandung BPA

gangguan hormon pada anak atau balita yang sedang tumbuh serta memicu kanker.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Gubernur Sulut Dukung KPK Tertibkan Aset Negara

KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset BMN sebesar Rp 548,2 triliun.

NASIONAL | 15 Desember 2020

8 Universitas di Selandia Baru Tawarkan Beasiswa Rp 2,9 Miliar

Pemerintah Selandia Baru dan NCUK menghadirkan program pra-kuliah di Indonesia.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Jawaban di Masa Pandemi

Konsep inklusi sosial dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat lewat bermacam aktivitas.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Pengamat: Seorang Pendidik Tidak Boleh Berpikiran Sempit

Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan banyak guru-guru di Jakarta yang masih dirasuki pikiran sempit.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Penghitungan Sirekap KPU, Petahana dan Dinasti di Cilegon Tumbang

Ratu Ati Marliati dan Sokhidin tumbang berdasarkan perhitungan versi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Selasa, Bupati Bogor Jalani Pemeriksaan Kerumunan Megamendung

Bupati Bogor akan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, terkait kerumunan FPI di Megamendung, Bogor, November silam.

NASIONAL | 14 Desember 2020

Pemerintah Larang Kerumunan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021.

NASIONAL | 14 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS