Pertama Kali, Tailing PT Freeport Digunakan untuk Material Agregat Jalan di Papua
Logo BeritaSatu

Pertama Kali, Tailing PT Freeport Digunakan untuk Material Agregat Jalan di Papua

Selasa, 15 Desember 2020 | 12:41 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Mimika, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melepas tailing PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 4.000 ton untuk digunakan sebagai material agregat infrastruktur jalan di Merauke, dari Jetty Jembatan 2 Mill Post 11 Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika ke Dermaga Kali Tamu di Merauke, Papua, Selasa (15/12/2020)

Dalam pelepasan tailing PT Freeport Indonesia tersebut, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, bahwa pemanfaatan tailing oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan pemerintah selama berdirinya PT Freeport Indonesia.

Rosa Vivien mengatakan, pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk tailing, merupakan salah satu gagasan penanganan masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia. Melalui roadmap yang ditetapkan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.594/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 juncto Keputusan Menteri LHK Nomor SK.101/Setjen/ PLA.0/I/2019 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, disusun langkah-langkah penanganan masalah lingkungan hidup.

"Termasuk di dalamnya bagaimana mengatasi tailing dengan pendekatan pemanfaatan sebagai sumber daya yang dapat digunakan sebagai material infrastruktur sipil jalan dan bangunan pada internal PTFI, pemerintah dan pemerintah daerah, seperti yang kita saksikan bersama pada hari ini," kata Rosa Vivien.

Pemanfaatan tailing tersebut, lanjut Rosa Vivien, merupakan implementasi dari keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada PT Freeport Indonesia. Melalui izin dimaksud, maka tailing yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat digunakan oleh Kementerian PUPR sebagai material agregat infrastruktur jalan untuk pembangunan jalan di Merauke.

“Bahkan oleh karena telah memenuhi kriteria teknis Standar Nasional Indonesia (SNI) serta pedoman teknis yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka penggunaan sebagai material agregat infrastruktur jalan dapat diakukan secara lebih luas tidak hanya terbatas di Merauke atau di lokasi internal PTFI, namun secara bertahap dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Rosa Vivien

Dorong Pemanfaatan Tailing
Sementara itu, dalam upaya terus mendorong pemanfaatan tailing sebagai sumber daya, Dirjen Rosa Vivien mengatakan, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain ada Keputusan Bersama Menteri LHK, Menteri PUPR, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK.780/Menlhk/Setjen/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Kebijakan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia. Aturan ini memuat kesepakatan bahwa tailing perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan wilayah, infrastruktur, industri dan pertanian.

Kemuduan dalam memperluas peluang pemanfaatan tailing yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai material pendukung infrastruktur melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.550/Menlhk/Setjen/Plb.3/8/2019 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Freeport Indonesia Sebagai Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam memberi ruang pemanfaatan tailing oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui Peraturan Direktur Jenderal PSLB3 Nomor: P.1/PSLB3/Set/Kum.1/1/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan, dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Limbah B3 untuk mengurangi tingkat resiko kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, maka KementerianLHK mengutamakan prinsip ekonomi sirkular sebagai framework dalam kebijakan dan strategi nasional pengelolaan Limbah B3 di Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tak Ada Petugas KPPS di Provinsi Bengkulu Terpapar Covid-19

Anggota KPPS dan Limnas yang bertugas di Pilkada Serentak 2020 lalu tercatat sebanyak 39.069 orang

NASIONAL | 15 Desember 2020

Pilgub Bengkulu, Rohidin Mersyah-Rosjonsyah Dulang Suara di 7 Kabupaten

Perolehan suara sementara masing-masing peserta pilgub Bengkulu melalui penghitungan cepat Sirekap KPU tersebut, sudah mendekati final.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Menteri LHK: Indonesia Punya Target Ambisius Menahan Laju Perubahan Iklim

“Saya ingin semakin memperjelas posisi Indoensia dalam ambisi menurunkan emisi karbon,” tegas Siti Nurbaya.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Dukung Transformasi Digital Indonesia, Pemerintah Bangun Infrastruktur Maju Satu Dekade

Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital Indonesia.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Pemkot Jambi Ingatkan Perayaan Natal Harus Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat

"Perayaan Natal yang dihadiri umat secara meriah seperti sebelum pandemi, sama sekali tidak diperbolehkan,” kata Abubakar.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Jelang Nataru, Masyarakat Diminta Beli Tiket Penyeberangan Lewat Ferizy

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah mengimbau masyarakat untuk membeli tiket angkutan penyeberangan secara daring lewat Ferizy.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Pesta Tahun Baru Ditiadakan di Sumut

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Sumut, tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk merayakan pesta kembang api.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Ditjen Hubdat Gelar Penganugerahan Wahana Adhigana dan Abdi Yasa 2020

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menggelar acara Penganugerahan Wahana Adhigana dan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Nasional Tahun 2020.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Pemprov Luncurkan Aplikasi Samsat Banten Hebat untuk Pembayaran Pajak Online

"Seperti halnya saat ini yang mengembangkan kerja sama dengan Gojek, Lazada, Indomart, Alfamart, dan lain-lain," ungkap Gubernur.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Kasus Suap Izin PLTU 2 Cirebon, KPK Periksa Manajer Keuangan HDEC

Penetapan tersangka terhadap Herry Jung dan Sutikno merupakan pengembangan dari kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Sunjaya.

NASIONAL | 15 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS