Pinangki Tutupi Inisial dalam Action Plan Djoko Tjandra
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pinangki Tutupi Inisial dalam Action Plan Djoko Tjandra

Rabu, 16 Desember 2020 | 23:59 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari terkesan menutupi inisial-inisial yang tercantum dalam action plan Djoko Tjandra. Action plan merupakan 10 langkah aksi permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi berdasarkan putusan PK tahun 2009 atas perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Saat dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan suap dan pemufakatan jahat pengurusan permintaan fatwa ke MA dengan terdakwa Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020), Pinangki mengaku tak paham saat ditanya Majelis Hakim mengenai inisial-inisial yang tercantum dalam action plan. Pinangki mengklaim inisial itu bukan dibuat olehnya.

"Tidak paham karena yang buat bukan saya," kata Pinangki di persidangan.

Ketua Majelis Hakim Ignasius Eko Purwanto pun mencecar Pinangki mengenai klaimnya tersebut. Hal ini lantaran Pinangki menulis inisial-inisial itu dalam percakapannya dengan Anita Kolopaking. Hakim Ketua Eko mengingatkan Pinangki untuk memberikan kesaksian sejujurnya.

"Ini ada inisial-inisial JC, IR, AK, BR, HA. Dari mana saudara mencantumkan inisial dalam percakapan dengan Anita Kolopaking kalau tidak paham inisial itu? Saya ingatkan, sumpah harus dipegang teguh jangan seolah-olah sumpah tidak ada artinya maka saya ingatkan ke saudara jujurlah," tegas Hakim Ketua Eko.

Pinangki kemudian mengungkap sejumlah inisial.

"AK itu Anita Kolopoking, DK itu lawyer-nya Pak Djoko tapi orangnya saya belum pernah ketemu, untuk IR itu Irfan," kata Pinangki.

Hakim Eko mengingatkan Pinangki untuk memberikan keterangan sebenarnya. Menurutnya, tidak masuk akal Pinangki tidak mengetahui inisial-inisial tersebut. Hal ini lantaran Pinangki mengakui nomor telepon yang digunakannya untuk bercakap dengan Anita. Bahkan, inisial-inisial itu ditulis sendiri oleh Pinangki.

Pinangki mengaku tidak mengetahui pihak yang membuat action plan itu. Pinangki mengklaim pertemuannya dengan Djoko Tjandra hanya sebatas mengenalkan Anita Kolopaking.

"Saya kurang paham (pembuat action plan), karena peran saya adalah untuk meyakinkan Djoko Tjandra supaya tetap pakai Anita sebagai lawyer," ucap Pinangki.

Diketahui, Andi Irfan Jaya yang merupakan mantan politikus Nasdem didakwa menjadi perantara suap kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar USD 500.000 dari yang dijanjikan Joko Tjandra sebesar USD 1 juta.

Selain itu, Andi Irfan Jaya juga didakwa bersama-sama Pinangki dan Djoko Tjandra telah bermufakat jahat untuk memberikan suap kepada pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) dan MA sebesar USD 10 juta terkait permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung.

Rencana aksi untuk meminta fatwa ke MA itu disusun dalam action plan yang diserahkan dan dijelaskan Andi Irfan Jaya, Pinangki dan advokat Anita Kolopaking saat bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019.

"Terdakwa Andi Irfan Jaya, Pinangki Sirna Malasari dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa action plan kepada Djoko Soegiarto Tjandra untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung," kata Penuntut Umum (JPU) Didi Kurniawan saat membacakan surat dakwaan terhadap Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, 4 November 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Irfan Jaya menjelaskan action plan yang diberi nama Action Plan Case JC dan terdiri dari 10 poin tersebut kepada Djoko Tjandra. Action plan pertama mengenai penandatanganan security deposit atau akta kuasa jual yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi.

Dalam action kedua, Jaksa Penuntut Umum menyebut nama pejabat Kejaksaan Agung Burhanudin (BR) yang nantinya akan dikirimi surat dari pengacara dalam hal ini Anita Kolopaking. Pinangki akan meneruskan surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA.

"Penanggungjawab action ini adalah Andi Irfan dan Anita yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari," kata Jaksa Didi.

Sementara action plan ketiga, Burhanudin disebut akan mengirimkan surat kepada Hatta Ali (HA) atau pejabat MA. Hal ini agar Pinangki menindaklanjuti surat dari pengacara tentang permohonan fatwa MA.

"Penanggungjawab action tersebut adalah Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020," kata Jaksa Didi.

Action keempat mengenai pembayaran 25 persen konsultan fee terdakwa Pinangki sebesar USD 250.000. Tertulis dalam action plan itu, pembayaran tahap satu atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP sebesar USD 500.000 oleh Djoko Tjandra.

Action kelima, pembayaran konsultan media fee kepada Andi Irfan USD.000 ribu untuk mengkondisikan media. Action keenam, HA atau pejabat Mahkamah Agung menjawab surat BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung terkait permohonan fatwa MA.

"Penanggungjawab action ini adalah HA atau pejabat MA/ DK belum diketahui/ AK atau Anita Kolopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020," beber Jaksa Didi.

Action ketujuh, Burhanuddin atau pejabat Kejagung menerbitkan instruksi menindaklanjuti surat HA selaku pejabat MA. Kemudian Kejagung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA.

"Penanggung jawab action tersebut adalah IF yang belum diketahui dan jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada 16 Maret," beber Jaksa Didi.

Action kedelapan, security deposit cair USD 10 juta. Joko Tjandra akan membayarkan uang tersebut apabila action plan poin kedua, action plan poin ketiga, action plan poin keenam, serta action plan poin ketujuh berhasil dilaksanakan.

Action kesembilan, Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama dua tahun berdasarkan putusan PK. Penanggung jawab action ini adalah Pinangki atau Andi Irfan atau Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada Mei 2020 sampai dengan Juni 2020.

Terakhir atau action kesepuluh, pembayaran konsultan fee 25 persen Jaksa Pinangki sebesar USD 250.000 atau pembayaran tahap dua pelunasan atas fee terhadap terdakwa Pinangki sebesar USD 1 juta yang DP telah dibayar sebesar USD 500.000 jika Djoko Tjandra kembali ke Indonesia sesuai action plan poin kesembilan.

"Untuk memastikan agar Djoko Soegiarto Tjandra memenuhi janjinya untuk memberikan uang sejumlah USD 10 juta, selanjutnya Pinangki Sirna Malasari meminta Anita Dewi Anggraeni Kolopaking membuat draft surat kuasa menjual aset dari Djoko Soegiarto Tjandra kepada Terdakwa Andi Irfan Jaya sebagai jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD 10 juta dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Djoko Soegiarto Tjandra tidak dibayar," kata Jaksa.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Jalani Isoman, Azis Syamsuddin Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaannya

Dalam surat itu, Azis meminta agar KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada 4 Oktober 2021.

NASIONAL | 24 September 2021

Nasib Tenaga Kesehatan Gerald Sokoy di Kiwirok Papua Belum Diketahui

Informasi yang beredar di media sosial juga terungkap bahwa gerombolan bersenjata pimpinan Lamek Taplo akan menyerahkan Sokoy ke keluarga melalui gereja.

NASIONAL | 24 September 2021

Proses Hukum secara Tegas, Aksi Main Hakim Napoleon Bonaparte Berbahaya

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kace, bisa membahayakan apabila tidak diproses hukum secara tegas.

NASIONAL | 24 September 2021

Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Mendukung konservasi satwa, Garuda Indonesia menerbangkan 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina mccordi) dari Singapura ke Kupang.

NASIONAL | 24 September 2021

Edukasi Lingkungan Allianz Indonesia Lewat Aksi World Cleanup Day 2021

Partisipasi pada World Cleanup Day 2021 merupakan kelanjutan komitmen, dan kepedulian Allianz Indonesia terhadap lingkungan.

NASIONAL | 24 September 2021

Terima 19.752 Pengaduan Terkait P3K, Ini Rekomendasi PGRI untuk Pemerintah

PGRI berharap pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen P3K sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru.

NASIONAL | 24 September 2021

Kasus Napoleon Aniaya Kace, Kompolnas: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan di Ruang Tahanan

Dikatakan Poengky, lebih disayangkan lagi pelakunya diduga oknum anggota Polri aktif berpangkat jenderal.

NASIONAL | 24 September 2021

Sandiaga Uno Bertemu Tokoh Masyarakat Adat Papua Bahas KBMAP IV

Pada pertemuan terbatas tersebut Sandiaga Uno mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat adat Papua.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Bentuk Anak Usaha Baru, Bali Bintang Sejahtera Garap Bisnis Teknologi

Bentuk Anak Usaha Baru, Bali Bintang Sejahtera Garap Bisnis Teknologi

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings