Logo BeritaSatu

PT DKI Perberat Hukuman Wawan Terkait Korupsi Alkes Banten

Kamis, 17 Desember 2020 | 15:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan dan Banten. Majelis Hakim PT DKI memjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Wawan atau lebih berat 3 tahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Wawan dengan 4 tahun pidana penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," bunyi putusan PT DKI seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (17/12/2020).

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Wawan. Majelis Hakim menghukum Wawan untuk uang pengganti sebesar Rp 58 miliar. "Apabila tidak dapat membayar uang pengganti hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun," bunyi putusan.

Putusan ini diambil Majelis Hakim PT DKI yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan Hakim Anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso. Putusan PT DKI juga lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Wawan dijatuhi hukuman 6 tahun pidana penjara. Meski memperberat hukuman, PT DKI memutuskan Wawan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua Jaksa KPK. "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum," seperti tertuang dalam amar putusan.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 58,025 miliar subsider satu tahun penjara terhadap Wawan. Majelis Hakim menyatakan Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 79,789 miliar dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 14,528 miliar.

Namun, Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan TPPU pada periode 2005-2012. Majelis Hakim menyebut Jaksa Penuntut KPK tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan Wawan. Menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut hanya menyimpulkan nilai dakwaan tersebut secara global dari proyek-proyek yang diperoleh Wawan dalam kurun tahun 2005 sampai tahun 2012. Akan tetapi, Jaksa tidak menguraikan kerugian negara terkait proyek-proyek tersebut. Atas putusan tersebut, Jaksa KPK mengajukan banding ke PT DKI.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPU: Parsindo Tidak Perbaiki Hasil Verifikasi Administrasi

KPU mengungkapkan Parsindo, yang sudah sampai pada tahapan verifikasi administrasi, tidak menyerahkan hasil perbaikannya.

NEWS | 1 Oktober 2022

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
KPU: Parsindo Tidak Perbaiki Hasil Verifikasi Administrasi

KPU: Parsindo Tidak Perbaiki Hasil Verifikasi Administrasi

NEWS | 1 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings