PT DKI Perberat Hukuman Wawan Terkait Korupsi Alkes Banten
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PT DKI Perberat Hukuman Wawan Terkait Korupsi Alkes Banten

Kamis, 17 Desember 2020 | 15:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan dan Banten. Majelis Hakim PT DKI memjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Wawan atau lebih berat 3 tahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Wawan dengan 4 tahun pidana penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," bunyi putusan PT DKI seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (17/12/2020).

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Wawan. Majelis Hakim menghukum Wawan untuk uang pengganti sebesar Rp 58 miliar. "Apabila tidak dapat membayar uang pengganti hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun," bunyi putusan.

Putusan ini diambil Majelis Hakim PT DKI yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan Hakim Anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso. Putusan PT DKI juga lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Wawan dijatuhi hukuman 6 tahun pidana penjara. Meski memperberat hukuman, PT DKI memutuskan Wawan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua Jaksa KPK. "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum," seperti tertuang dalam amar putusan.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 58,025 miliar subsider satu tahun penjara terhadap Wawan. Majelis Hakim menyatakan Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 79,789 miliar dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 14,528 miliar.

Namun, Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan TPPU pada periode 2005-2012. Majelis Hakim menyebut Jaksa Penuntut KPK tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan Wawan. Menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut hanya menyimpulkan nilai dakwaan tersebut secara global dari proyek-proyek yang diperoleh Wawan dalam kurun tahun 2005 sampai tahun 2012. Akan tetapi, Jaksa tidak menguraikan kerugian negara terkait proyek-proyek tersebut. Atas putusan tersebut, Jaksa KPK mengajukan banding ke PT DKI.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wapres: Selain Digitalisasi, PNS Juga Harus Mengubah Pola Pikir

Dikatakan Wapres, transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan

NASIONAL | 17 Desember 2020

PDIP Gagal Sapu Bersih Kemenangan Pilkada di Bali

Lima pilkada yang berhasil diungguli PDIP adalah Pilkada Kabupaten Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem, serta Kota Denpasar.

NASIONAL | 17 Desember 2020

UI Luncurkan Kursus Covid-19

Edurisk menjadi solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menanggulangi sekaligus memitigasi Covid-19.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Cegah Kerumunan Libur Akhir Tahun, Pemda DIY Izinkan Pembatasan Akses Wisatawan

Dalam dua minggu terakhir atau sejak tanggal 2-15 Desember 2020, terjadi penambahan kasus positif Covid-19 di DIY hingga 2.345 orang.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Media Bisa Jadikan Pandemi Covid-19 Sebagai Peluang Berinovasi

ABC melakukan perubahan dalam sistem lama khususnya dalam hal konten atau topik, dan susunan berita.

NASIONAL | 16 Desember 2020

Pascapilkada Serentak, Trend Penanganan Covid-19 di Sumut Semakin Membaik

Pascapilkada penanganan di Medan terkendali.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Kasus Pelanggaran Pilkada di Sulteng Didominasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Jamrin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menangani dugaan pelanggaran politik uang di Kabupaten Sigi dan Poso.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Ken Setiawan: Radikalisme Masuk ke Sekolah, Bahkan dari PAUD

Ken menyebut bahwa radikalisme dan intoleransi sudah ditanamkan dari pendidikan usia dini melalui lagu-lagu seperti Tepuk Anak Soleh.

NASIONAL | 17 Desember 2020

BNPT: Potensi Radikalisme 2020 Menurun

Di ASEAN, posisi itu lebih rendah dibandingkan Filipina dan Thailand, tetap kewaspadaan harus terus dilakukan.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Kota Pekalongan Serius soal Perlindungan Anak

“Inilah harapan, mudah-mudahan sebagai generasi kita ke depan,” ujar Saelany.

NASIONAL | 17 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS