Andi Irfan-Pinangki-Anita Saling Tuding soal Action Plan Djoko Tjandra
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Andi Irfan-Pinangki-Anita Saling Tuding soal Action Plan Djoko Tjandra

Kamis, 17 Desember 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya dan advokat Anita Kolopaking saling berkelit dan saling tuding mengenai action plan Djoko Tjandra. Action plan merupakan 10 langkah aksi permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi berdasarkan putusan PK tahun 2009 atas perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Dalam sejumlah persidangan, ketiganya mengklaim tak mengetahui pihak yang membuat action plan tersebut. Sebaliknya, mereka justru menuding pihak lain yang membuat, atau setidaknya hanya menerima dari pihak lain.

Andi Irfan Jaya misalnya. Saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/12/2020), Andi Irfan mengklaim tidak tahu menahu terkait action plan untuk mengurus fatwa MA. Andi Irfan mengaku tidak mengerti, dan tidak pernah membuat action plan.

"Saya nggak pernah buat action plan dan nggak pernah kirim," kata Andi Irfan.

Andi Irfan juga mengklaim tidak tahu terkait surat kuasa jual yang dibuat Anita Kolopaking. Untuk diketahui, surat kuasa jual ini tertuang dalam action plan nomor satu terkait penandatanganan security deposit (akta kuasa jual).

"Saya nggak pernah buat. Saya dikirimkan Bu Anita surat kuasa menjual yang saya ingat surat itu mencantumkan nama saya, karena saya keberatan, lalu saya kirim ke Pak Djoko untuk menyampaikan keberatan saya," kata Andi Irfan.

Andi mengatakan setelah menerima draf surat kuasa jual langsung menelepon Djoko Tjandra. Namun, saat itu, Andi mengaku dimarahi oleh Djoko Tjandra.

"Saya sampaikan ini apa, saya mohon maaf saya nggak bersedia ada nama-nana saya seperti ini. Saya bilang mohon maaf apaan ini. Pak Djoko katakan bodohlah, bodoh dia, waktu itu marah-marah lalu saya tutup telepon," kata Andi Irfan.

Andi irfan mengaku sebenarnya bersedia menerima surat kuasa jual itu. Tapi, karena tidak ada omongan terlebih dahulu dari Anita dan Djoko Tjandra maka dia keberatan atas surat kuasa jual atas nama dirinya.

"Sebetulnya kalau ada yang jelaskan saya, ini untuk apa. Dan tiba-tiba ada nama saya ya keberatan. Katakan lah kalau ada penyampaian baik-baik ya saya nggak keberatan," kata Andi.

Bantahan juga disampaikan Anita. Mantan pengacara Djoko Tjandra itu mengklaim baru mengetahui action plan itu dari Djoko Tjandra saat mengirim pesan WhatsApp kepadanya pada awal Desember 2019. Dalam pesan itu, Anita menyebut Djoko Tjandra marah dengan action plan yang dibuat Pinangki. Belakangan, Anita mengubah keterangannya dalam BAP itu dengan menyebut action plan dibuat oleh Andi Irfan.

Demikian pula dengan Pinangki. Dalam persidangan pada Rabu (16/12/2020), Pinangki yang bersaksi untuk Andi Irfan Jaya mengaku tidak paham mengenai action plan. Pinangki mengklaim bukanlah pihak yang membuat action plan. "Tidak paham karena yang buat bukan saya," katanya.

Pinangki hanya mengaku adanya proposal dari Anita kepada Djoko Tjandra pada bulan Februari atau Maret yang kemudian ditolak terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali tersebut.

"Anita kirim proposal Februari atau Maret yang ditolak Djoko Tjandra," kata Pinangki.

Padahal, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, action plan permintaan fatwa ke MA ini bermula saat pertemuan Pinangki, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra di kantor Djoko di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia pada 19 November 2019. Saat itu, Pinangki menyarankan Djoko Tjandra untuk kembali ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan.

Kemudian Pinangki akan mengurus permasalahan hukum Djoko Tjandra dengan menggunakan sarana fatwa MA agar Djoko Tjandra tak dapat dieksekusi berdasarkan putusan PK MA tahun 2009. Untuk melancarkan rencana itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki mempersiapkan dan membuat action plan dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Djoko Tjandra.

Pinangki menyanggupi permintaan Djoko Tjandra tersebut. Pada 25 November 2019, Pinangki, Anita dan Andi Irfan Jaya kembali menemui Djoko Tjandra. Dalam pertemuan itu, Pinangki dan Andi Irfan menyerahkan dan menjelaskan mengenai action plan yang telah disusun untuk "membebaskan" Djoko Tjandra dari eksekusi Kejagung terkait perkara korupsi cessie Bank Bali.

Diketahui, Djoko Tjandra didakwa memberikan suap sejumlah USD 500.000 dari yang dijanjikan USD 1 juta kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung melalui pengusaha Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Nasdem.

Suap itu diberikan Djoko Tjandra kepada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Selain menyuap Pinangki terkait permintaan fatwa ke MA, Djoko Tjandra juga didakwa menyuap Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri dan Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri untuk menghapus namanya dari daftar red notice Polri atau status daftar pencarian orang (DPO). Melalui perantara Tommy Sumardi, Djoko Tjandra memberikan suap sebesar SGD 200.000 dan USD 270.000 kepada Napoleon, serta USD 150.000 untuk Prasetijo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Moratorium Izin Pinjol Dapat Dukungan Netizen

Langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari netizen atau warganet.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Fatayat NU Kota Tangerang Gelar Santunan dan Khitanan Massal Gratis

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tangerang, Banten, menggelar santunan dan khitanan massal gratis terkait Hari Santri Nasional 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pengamat: Guru Sekolah Swasta Jadi ASN Timbulkan Masalah Baru

Komnas Pendidikan meenyatakan, jika pemerintah butuh guru di sekolah negeri, sebaiknya melalui seleksi ketat untuk menghasilkan guru yang berkualitas

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Guru Jadi ASN P3K, Komnas Pendidikan: Sekolah Swasta Kelimpungan

Adanya skema seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru membuat sekolah swasta kelimpungan kekurangan guru yang andal dan profesional

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Mahfud MD: Kesuksesan PON Bukti Rakyat Papua Dukung NKRI

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan kesuksesan PON XX Papua 2021 membuktikan rakyat dan pemda Papua mendukung NKRI.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

P2G Soroti Nasib Guru Honorer Lulus Seleksi P3K Tahap I, tetapi Tak Ada Formasi

Para guru honorer yang telah lulus seleksi P3K tahap I, namun tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tidak berasal dari sekolah induk

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pemerintah Diminta Buat Aturan Khusus Rekrutmen Guru Honorer dari Sekolah Swasta

Pemerintah diminta untuk membuat aturan khusus untuk dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari sekolah swasta

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Sekolah Negeri Butuh 1,1 Juta Guru Tahun Ini

Berdasarkan data Kemendikbudristek dan Kemenpan RB tahun 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 saja berjumlah 1.090.678

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Binus University Gelar PTM Sesuai Arahan Mendikbudristek

Siap memulai pembelajaran tatap muka sesuai arahan Mendikbudristek, Binus University bekerja sama dengan rumah sakit hingga meluncurkan aplikasi mobile khusus.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang

Anggota Komisi III DPR Supriansa meminta Kemenkumham mengevaluasi kinerja Kalapas Cipinang atas dugaan peredaran narkoba yang tersebar melalui media sosial.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Pinjol Ilegal


# Kasus Covid-19



TERKINI
Raksasa Microchip Taiwan TSMC Bangun Pabrik di Jepang

Raksasa Microchip Taiwan TSMC Bangun Pabrik di Jepang

EKONOMI | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings