Andi Irfan-Pinangki-Anita Saling Tuding soal Action Plan Djoko Tjandra
Logo BeritaSatu

Andi Irfan-Pinangki-Anita Saling Tuding soal Action Plan Djoko Tjandra

Kamis, 17 Desember 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya dan advokat Anita Kolopaking saling berkelit dan saling tuding mengenai action plan Djoko Tjandra. Action plan merupakan 10 langkah aksi permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi berdasarkan putusan PK tahun 2009 atas perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Dalam sejumlah persidangan, ketiganya mengklaim tak mengetahui pihak yang membuat action plan tersebut. Sebaliknya, mereka justru menuding pihak lain yang membuat, atau setidaknya hanya menerima dari pihak lain.

Andi Irfan Jaya misalnya. Saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/12/2020), Andi Irfan mengklaim tidak tahu menahu terkait action plan untuk mengurus fatwa MA. Andi Irfan mengaku tidak mengerti, dan tidak pernah membuat action plan.

"Saya nggak pernah buat action plan dan nggak pernah kirim," kata Andi Irfan.

Andi Irfan juga mengklaim tidak tahu terkait surat kuasa jual yang dibuat Anita Kolopaking. Untuk diketahui, surat kuasa jual ini tertuang dalam action plan nomor satu terkait penandatanganan security deposit (akta kuasa jual).

"Saya nggak pernah buat. Saya dikirimkan Bu Anita surat kuasa menjual yang saya ingat surat itu mencantumkan nama saya, karena saya keberatan, lalu saya kirim ke Pak Djoko untuk menyampaikan keberatan saya," kata Andi Irfan.

Andi mengatakan setelah menerima draf surat kuasa jual langsung menelepon Djoko Tjandra. Namun, saat itu, Andi mengaku dimarahi oleh Djoko Tjandra.

"Saya sampaikan ini apa, saya mohon maaf saya nggak bersedia ada nama-nana saya seperti ini. Saya bilang mohon maaf apaan ini. Pak Djoko katakan bodohlah, bodoh dia, waktu itu marah-marah lalu saya tutup telepon," kata Andi Irfan.

Andi irfan mengaku sebenarnya bersedia menerima surat kuasa jual itu. Tapi, karena tidak ada omongan terlebih dahulu dari Anita dan Djoko Tjandra maka dia keberatan atas surat kuasa jual atas nama dirinya.

"Sebetulnya kalau ada yang jelaskan saya, ini untuk apa. Dan tiba-tiba ada nama saya ya keberatan. Katakan lah kalau ada penyampaian baik-baik ya saya nggak keberatan," kata Andi.

Bantahan juga disampaikan Anita. Mantan pengacara Djoko Tjandra itu mengklaim baru mengetahui action plan itu dari Djoko Tjandra saat mengirim pesan WhatsApp kepadanya pada awal Desember 2019. Dalam pesan itu, Anita menyebut Djoko Tjandra marah dengan action plan yang dibuat Pinangki. Belakangan, Anita mengubah keterangannya dalam BAP itu dengan menyebut action plan dibuat oleh Andi Irfan.

Demikian pula dengan Pinangki. Dalam persidangan pada Rabu (16/12/2020), Pinangki yang bersaksi untuk Andi Irfan Jaya mengaku tidak paham mengenai action plan. Pinangki mengklaim bukanlah pihak yang membuat action plan. "Tidak paham karena yang buat bukan saya," katanya.

Pinangki hanya mengaku adanya proposal dari Anita kepada Djoko Tjandra pada bulan Februari atau Maret yang kemudian ditolak terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali tersebut.

"Anita kirim proposal Februari atau Maret yang ditolak Djoko Tjandra," kata Pinangki.

Padahal, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, action plan permintaan fatwa ke MA ini bermula saat pertemuan Pinangki, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra di kantor Djoko di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia pada 19 November 2019. Saat itu, Pinangki menyarankan Djoko Tjandra untuk kembali ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan.

Kemudian Pinangki akan mengurus permasalahan hukum Djoko Tjandra dengan menggunakan sarana fatwa MA agar Djoko Tjandra tak dapat dieksekusi berdasarkan putusan PK MA tahun 2009. Untuk melancarkan rencana itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki mempersiapkan dan membuat action plan dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Djoko Tjandra.

Pinangki menyanggupi permintaan Djoko Tjandra tersebut. Pada 25 November 2019, Pinangki, Anita dan Andi Irfan Jaya kembali menemui Djoko Tjandra. Dalam pertemuan itu, Pinangki dan Andi Irfan menyerahkan dan menjelaskan mengenai action plan yang telah disusun untuk "membebaskan" Djoko Tjandra dari eksekusi Kejagung terkait perkara korupsi cessie Bank Bali.

Diketahui, Djoko Tjandra didakwa memberikan suap sejumlah USD 500.000 dari yang dijanjikan USD 1 juta kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung melalui pengusaha Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Nasdem.

Suap itu diberikan Djoko Tjandra kepada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Selain menyuap Pinangki terkait permintaan fatwa ke MA, Djoko Tjandra juga didakwa menyuap Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri dan Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri untuk menghapus namanya dari daftar red notice Polri atau status daftar pencarian orang (DPO). Melalui perantara Tommy Sumardi, Djoko Tjandra memberikan suap sebesar SGD 200.000 dan USD 270.000 kepada Napoleon, serta USD 150.000 untuk Prasetijo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkot Yogyakarta Salurkan Dana Hibah Pariwisata Rp 33 Miliar

Pelaku industri pariwisata menerima dana hibah dengan variasi nominal yang berbeda.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Pandemi, Kata Terpopuler 2020

Kata pandemi terpilih sebagai kata paling populer pada 2020.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Warga Kota Yogya Masih Enggan Ubah Perilaku

Upaya pencegahan penularan Covid-19 melalui perubahan perilaku, belum mendapat respons positif di tengah warga Kota Yogyakarta.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Polda Jabar Amankan Artis TA Diduga Terkait Prostitusi

TA ini profesinya artis, selebgram, dan model, nanti kita periksa dulu karena sementara yang bersangkutan (TA) sebagai saksi.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Palu Gencar Penyemprotan Desinfektan

Jumlah warga yang terpapar Covid-19 di wilayahnya pada Kamis bertambah 39 orang.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Wiku Adisasmito: Pemerintah Gunakan Vaksin Terbaik bagi Masyarakat

Pemberian vaksin gratis diharapkan dapat berkontribusi besar dalam menciptakan kekebalan komunitas atau herd imunity.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Tumpukan Sampah Plastik di Pantai Teluk Burung Akan Dibersihkan dan Diekspor

Aksi lingkungan dengan membershkan sampah plastik di Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang itu akan dilakukan satu hari yakni tanggal 23 Januari 2021.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Satgas Covid-19: Lonjakan Kasus Positif Membawa Dampak Lanjutan

Menurut Wiku, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan terkait libur Natal dan Tahun Baru.

NASIONAL | 17 Desember 2020

BNNP Malut Tangkap Bripka HA, DPO Kasus Narkoba

Bripka HA yang sudah lama menjadi buronan Polri diringkus di sebuah daerah yang selama ini jadi tempat persembunyiannya.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Ujian Solidaritas Bangsa

Muhadjir menilai, kesetiakawanan nasional sangat penting di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 17 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS