Kasus Suap Ekspor Benur, Istri Edhy Prabowo Dicegah ke Luar Negeri
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Kasus Suap Ekspor Benur, Istri Edhy Prabowo Dicegah ke Luar Negeri

Jumat, 18 Desember 2020 | 20:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.

Dari empat orang yang dicegah ke luar negeri, terdapat nama anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Iis Rosita Dewi yang juga istri dari Edhy Prabowo. Pencegahan ke luar negeri Iis bersama tiga orang lainnya berlaku selama enam bulan terhitung sejak 4 Desember 2020. Dengan demikian, keempat orang itu, termasuk Iis tidak dapat melancong ke luar negeri setidaknya hingga Juni 2021 mendatang.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham untuk melakukan pelarangan ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 terhadap beberapa orang saksi dalam perkara dugaan korupsi di KKP atas nama tersangka EP (Edhy Prabowo) dan kawan-kawan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (18/12/2020).

Selain Iis, tiga orang yang juga dilarang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap ekspor benur itu, yakni Direktur PT Perishable Logistic Indonesia (PLI), Deden Deni; serta dua orang swasta bernama Neti Herawati dan Dipo Tjahjo Pranoto.

Ali mengatakan, pencegahan terhadap empat orang itu dilakukan untuk memastikan mereka berada di Indonesia jika sewaktu-waktu penyidik akan memerika mereka.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk diagendakan pemeriksaan para saksi tersebut tidak sedang berada di luar negeri," kata Ali.

Empat nama yang dicegah ke luar negeri itu diketahui sempat diamankan tim Satgas KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (25/11/2020) dinihari lalu. Mereka pun turut dimintai keterangan bersama sejumlah pihak yang kemudian ditetapkan tersangka, termasuk Edhy Prabowo.

Iis bersama suaminya, Edhy Prabowo dan sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lainnya diketahui diamankan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta dari lawatan ke Hawaii, Amerika Serikat. KPK menduga, di Hawaii, Iis dan Edhy berbelanja sejumlah barang mewah seperti jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, hingga baju Old Navy dengan nilai total Rp 750 juta.

Uang itu diduga berasal dari suap izin ekspor benur. Sementara, Neti merupakan istri dari pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhy yang juga telah menyandang status tersangka. PT ACK diduga memonopoli bisnis kargo ekspor benur atas restu Edhy Prabowo dengan tarif Rp 1.800 per ekor. Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Deden dan Dipo Tjahjo Pranoto yang disebut sebagai pengendali PT PLI juga turut diamankan dan dimintai keterangan oleh tim Satgas KPK. Namun, setelah dimintai keterangan, keempat orang itu dilepas dengan status sebagai saksi.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

30.000 Orang Jadi Penerima Vaksin Tahap Awal di Jabar

Ridwan Kamil menyatakan, kewenangan membagi dan menyebarkan vaksin itu ada di pemerintah pusat.

NASIONAL | 18 Desember 2020

Satgas Covid-19 Larang Kerumunan Saat Libur Panjang Akhir Tahun

Satgas Covid-19 melarang adanya kerumunan saat libur panjang akhir tahun.

NASIONAL | 18 Desember 2020

Kompolnas: Hasil Rekonstruksi Ada Upaya Aktif Lakukan Serangan Terhadap Polisi

Berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilakukan Bareskrim Polri ada upaya-upaya aktif dari pihak pengawal MRS untuk melakukan penyerangan terhadap polisi.

NASIONAL | 18 Desember 2020

Luhut: Tiongkok Siap Investasi di Kawasan Danau Toba

Menurut Luhut, banyak investor asing yang berminat menanamkan modalnya untuk pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba

NASIONAL | 18 Desember 2020

Jelang Libur Natal, Polresta Surakarta Lakukan Penyekatan di Perbatasan

Penyekatan untuk menghalau warga di luar Kota Solo yang hendak masuk merayakan Tahun Baru.

NASIONAL | 18 Desember 2020

Izin Darurat Vaksin Covid-19 Diperkirakan Baru Keluar Januari 2021

Diperkirakan Januari 2021 baru izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan POM baru dikeluarkan.

NASIONAL | 18 Desember 2020

KPU: 28 Paslon Telah Ajukan Gugatan Pilkada di MK

hingga Jumat (18/12/2020) pukul 15.00 WIB, sudah ada 28 Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilkada Serentak 2020 yang mengajukan gugatan ke MK.

NASIONAL | 18 Desember 2020

Menkominfo: Kebijakan Transformatif untuk Ciptakan Ekosistem Digital Mumpuni

Menkominfo mengatakan pemerintah akan menjalankan pembangunan infrastruktur secara transformatif untuk menciptakan ekosistem digital yang mumpuni.

NASIONAL | 18 Desember 2020

KPU Siap Hadapi Gugatan Peserta Pilkada

KPU siap menghadapi berbagai tuntutan para pasangan calon yang kalah di Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 18 Desember 2020

1.108 Kreditur IndoSterling Sudah Dapatkan Pembayaran

Sejumlah 1.108 kreditur instrumen high yield promissory notes (HYPN) terbitan PT Indosterling Optima Investama (IOI) telah menerima pembayaran tahap I.

NASIONAL | 18 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS