Aktivis Sambut Rencana Pembentukan Satgas Pelanggaran HAM Berat Kejagung
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aktivis Sambut Rencana Pembentukan Satgas Pelanggaran HAM Berat Kejagung

Senin, 21 Desember 2020 | 15:01 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin berencana membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dan HAM Berat masa lalu.

Langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga aktivis HAM, Muhammad Isnur menyambut baik rencana pembentukan Satgas Pelanggaran HAM oleh Kejagung. Namun ia berharap Satgas tersebut segera dapat direalisasikan.

“Iya ini langkah yang baik, tapi sebenarnya, kita nunggu pembuktian lah, kira-kira gitu ya, itu jangan cuma bicara harus segera direalisasikan,” ujar Isnur, Senin (21/12/2020).

Meskipun pembentukan Satgas dianggap terlambat, tapi Isnur memandang hal itu sebagai langkah positif dari Kejaksaan Agung untuk dijadikan momentum penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan bisa menunjukan hasil yang konkret dan berhasil.

“Ini kan kewajiban hukum yang sudah lama dilakukan sebenarnya, jadi ini sebuah langkah positif ya, mudah-mudahan konkret dan berhasil gitu,” ungkapnya.

Menurut Isnur, pembentukan Satgas ini adalah langkah yang ditunggu oleh masyarakat terutama para keluarga korban HAM masa lalu yang sedang menunggu pembuktian dan keseriusan Korp Adhyaksa untuk menyelesaikan sederet kasus pelanggaran HAM.

“Kalau masyarakat dari dulu berharap terus, tapi ya menuggu pembuktian saja, jadi sebenarnya tinggal pembuktian saja, bahwa mereka serius bekerja, kalau dulu kan ada satgas-satgas tapi gak maju-maju kan,” ungkapnya.

Menurutnya, penyidik Kejagung punya kemampuan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM, asalkan Satgas tersebut memiliki keberanian, kejujuran dan keseriusan dalam bekerja.

“Sebenarnya laksanakan saja perintah Undang-Undang, penyidik kan punya kemampuan lebih untuk mengungkap, melakukan upaya paksa, jadi ya serius saja, tinggal keseriusan, keberanian, dan kejujuran sebenarnya itu aja kuncinya,” tuntasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono mengatakan, penyidik tengah menginventarisasi 13 perkara tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.

Ali menyatakan, akan kembali melanjutkan perkara tindak pidana pelanggaran HAM pada 2021 mendatang. Pihaknya akan kembali berdiskusi dengan Komnas HAM terkait kekurangan hasil penyelidikan kasus HAM itu.

"Nanti, kami akan berkoordinasi kembali dengan Komnas HAM," kata Ali.

Menurut Ali, sebagian besar kasus pelanggaran HAM di masa lalu mandek. Sebab, beberapa petunjuk jaksa tak dijalankan oleh Komnas HAM selaku penyelidik.

"Kita akan inventarisasi lagi semua, masalahnya apa. Sebetulnya sudah ada masalahnya yaitu petunjuk jaksa yang belum dipenuhi oleh Komnas HAM. Selama ini bolak balik saja. Komnas HAM merasa cukup, tapi kami tidak," sambung Ali, Jumat (18/12/2020).

Ali menceritakan, jaksa pernah menangani tiga kasus pelanggaran HAM berat yang tidak diteruskan ke Pengadilan. Misalnya, kasus pelanggaran HAM di Abepura pada 7 Desember 2000, kasus HAM Timor-Timur tahun 1999 dan kasus HAM Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.

"Kami tidak mau hal seperti itu terulang kambali. Jadi kami mau kalau perkara itu naik, berarti sudah matang dan itu kewajiban itu ada di Komnas HAM," terang Ali.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Selasa, Syarat Wajib Rapid Test Antigen Penerbangan Mulai Berlaku

Syarat wajib rapid test antigen untuk penumpang pesawat dari dan ke Pulau Jawa serta dalam Pulau Jawa akan mulai berlaku, Selasa (22/12/2020) besok.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Wapres: Tegakkan Integritas untuk Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Wapres mengingatkan kembali bahwa ada empat parameter suatu integritas berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Arif Mujahidin Raih Penghargaan The Iconomics

Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danone Indonesia, masuk jajaran Top 40 PR Person di Indonesia.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Kasus Korupsi Dana Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Salah

Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dirinya siap ditangkap jika benar-benar bersalah melakukan korupsi.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Hak Politik Eks Komisioner KPU Tak Dicabut, KPK Ajukan Kasasi

KPK mengajukan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak mencabut hak politik Wahyu Setiawan serta Agustiani Tio Fridelina.

NASIONAL | 21 Desember 2020

KPK Dalami Keterkaitan Gibran dan Sritex dalam Korupsi Bansos

Diduga adanya keterkaitan antara anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dalam kasus korupsi bansos.

NASIONAL | 21 Desember 2020

PGI Imbau Perayaan Natal dan Tahun Baru Dilakukan Virtual

PGI mengimbau gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk merayakan Natal dan tahun baru secara virtual.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Gus Mus-Ganjar Serukan Tangani Covid-19 di Ponpes

Menurut Gus Mus, dibutuhkan kesadaran bersama untuk saling menjaga agar persoalan Covid-19 di lingkungan pesantren tidak semakin meluas.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Libur Natal dan Tahun Baru, Masuk Sumut Wajib Miliki Surat Sehat

Mulai hari ini, peraturan itu diberlakukan hingga 4 Januari 2021 mendatang.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Dipanggil Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI, Polisi Bakal Kooperatif

“Semua barang bukti (mobil dan senjata) akan kita hadirkan. Saya pastikan penyidik akan kooperatif terkait hal itu,” kata Brigjen Andi Rian.

NASIONAL | 21 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS