Gubernur Sumut: Jangan Terlalu Bernafsu Gelar KBM Tatap Muka
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gubernur Sumut: Jangan Terlalu Bernafsu Gelar KBM Tatap Muka

Senin, 21 Desember 2020 | 16:34 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / FER

Medan, Beritasatu.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) sekaligus Ketua Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi mengingatkan seluruh kepala daerah maupun pihak sekolah supaya jangan terlalu bernafsu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi Covid-19, pada awal Januari 2021.

"Jangan karena terlalu bernafsu dalam melaksanakan belajar tatap muka kemudian terjadi lonjakan dan berdampak kepada anak-anak sekolah. Jangan hanya karena nafsu dan masalah pandemi ini tidak tertangani dengan baik," tegas Edy Rahmayadi di Pendopo Gubernur Sumut, Senin (21/12/2020).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sumut, jumlah sekolah yang ada di kabupaten dan kota, sebanyak 17.146 unit. Perinciannya untuk sekolah dasar (SD) sebanyak 10.779 sekolah, sekolah menengah (SMP) berjumlah 3.747 sekolah, sekokah menengah atas (SMA) sebanyak 1.617 sekolah dan SMK 1.003.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, untuk melaksanakan belajar tatap muka di sekolah perlu dilakukan pengkajian mendalam dengan pihak yang mengerti soal anak dan kesehatan, bukan dengan orang-orang ekonomi. Dokter ahli anak, psikologi anak, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, harus dilibatkan.

"Bila membuka sekolah dengan meminta pendapat dari ahli ekonomi, yang mungkin selama terpikirkan dari pihak sekolah, justru tidak nyambung. Ahli ekonomi justru mengkaji dari sisi ekonomis saat sekolah dibuka. Namun untuk dampak kesehatan di tengah pandemi ini, tidak bisa berpatokan pada keterangan ahli ekonomi," katanya.

Edy Rahmayadi menyampaikan, Pemprov Sumut belum dapat memastikan melaksanakan belajar tatap muka antara guru dengan murid di sekolah, pada awal Januari 2021 mendatang. Namun, proses pembahasan belajar tatap muka ini tetap akan dilakukan.

"Sesuai kesepakatan bersama dan yang sudah saya sampaikan ke publik, pembahasan untuk belajar tatap muka dilaksanakan awal Januari. Perlu dipahami, ini masih sebatas pembahasan dan bukan mengizinkan melaksanakan belajar tatap muka. Saya akan meminta pendapat dari kalangan pakar ahli, bukan pakar ekonomi," ujarnya.

Oleh karena itu, Edy Rahmayadi meminta seluruh kabupaten dan kota mempertimbangkan ulang rencana melaksanakan belajar tatap muka tersebut. Apalagi, tidak ada jaminan bahwa pelajar tidak terpapar virus corona meski pihak sekolah terapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebab, kalangan pelajar bisa terpapar di luar sekolah.

"Apakah pihak sekolah bisa memastikan atau menjamin anak-anak sekolah ini tidak akan terpapar di luar sekolah? Selain itu, warga yang baru pulang perjalanan dari zona merah atau pendatang dari zona merah, bisa dipastikan tidak membawa virus? Karena itu, ini harus dipertimbangkan secara matang. Pandemi ini jangan dianggap remeh," sebutnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Terima Uang dari Eks Menpora, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Seorang pengawal tahanan KPK dipecat setelah melanggar kode etik dengan menerima uang dari mantan Menpora Imam Nahrawi.

NASIONAL | 21 Desember 2020

KPU Sumut Siap Hadapi Gugatan Paslon Pilkada 2020

KPU Sumut telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pasangan calon (Paslon) di Mahkamah Konstitusi (MK).

NASIONAL | 21 Desember 2020

Masyarakat Papua Butuh Pendekatan Kemanusiaan

Menurut Adriana, model penyelesaian Papua cenderung reaktif, bersifat top down dan sporadik.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Pemerintah Diminta Petakan Ormas Intoleran

Jika dibiarkan maka dikhawatirkan ormas intoleran tersebut dapat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Aktivis Sambut Rencana Pembentukan Satgas Pelanggaran HAM Berat Kejagung

Satgas dibentuk guna melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, dan rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat masa lalu.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Selasa, Syarat Wajib Rapid Test Antigen Penerbangan Mulai Berlaku

Syarat wajib rapid test antigen untuk penumpang pesawat dari dan ke Pulau Jawa serta dalam Pulau Jawa akan mulai berlaku, Selasa (22/12/2020) besok.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Wapres: Tegakkan Integritas untuk Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Wapres mengingatkan kembali bahwa ada empat parameter suatu integritas berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Arif Mujahidin Raih Penghargaan The Iconomics

Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danone Indonesia, masuk jajaran Top 40 PR Person di Indonesia.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Kasus Korupsi Dana Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Salah

Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dirinya siap ditangkap jika benar-benar bersalah melakukan korupsi.

NASIONAL | 21 Desember 2020

Hak Politik Eks Komisioner KPU Tak Dicabut, KPK Ajukan Kasasi

KPK mengajukan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak mencabut hak politik Wahyu Setiawan serta Agustiani Tio Fridelina.

NASIONAL | 21 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS