Perantara Suap Djoko Tjandra ke Pinangki Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Pinangki Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Senin, 28 Desember 2020 | 20:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Andi Irfan Jaya terbukti menjadi perantara suap dari terpidana dan buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Suap sebesar USD 500.000 itu dimaksudkan agar Pinangki membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan ke Djoko Tjandra atas perkara korupsi cessie Bank Bali selama 2 tahun penjara dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan kurungan tidak dapat dieksekusi.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Andi Irfan terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Djoko untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui rencana action plan dengan menjanjikan uang USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Irfan Jaya dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan," kata jaksa saat membacakan amar tuntutan terhadap Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/12/2020).

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan Andi Irfan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Andi Irfan dinilai juga tidak mengakui perbuatannya.

"Hal meringankan terdakwa Andi Irfan Jaya tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi. Terdakwa bersikap sopan dan mempermudah jalan persidangan," kata jaksa.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Andi Irfan diyakini melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP. Andi Irfan juga diyakini melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara ini bermula pada 22 November 2019. Saat itu, Andi Irfan Jaya dihubungi Pinangki yang memintanya menemani untuk bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi menyanggupi permintaan tersebut.

Kemudian, Andi Irfan, Pinangki, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang merupakan seorang pengacara akhirnya bertemu di Bandara Soekarno Hatta untuk bersama-sama pergi ke Kuala Lumpur. Ketiganya bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia.

Dalam pertemuan tersebut, Pinangki memperkenalkan terdakwa Andi Irfan Jaya sebagai seorang konsultan yang akan meredam pemberitaan di media massa apabila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.

Selanjutnya, Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Pinangki menyerahkan serta menjelaskan mengenai rencana atau planning berupa action plan kepada Djoko Tjandra. Action plan tersebut terdiri dari 10 tahapan untuk meminta fatwa ke MA melalui Kejagung.

Selain mencantumkan sejumlah inisial dan nama pejabat MA dan Kejagung seperti inisial BR yang merujuk pada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Hatta Ali selaku Ketua MA saat itu, action plan tersebut juga mencantumkan fee yang harus dibayarkan Djoko Tjandra di setiap tahapannya.

Untuk menjalankan action plan tersebut, Pinangki awalnya meminta USD 100 juta, namun Djoko Tjandra hanya menjanjikan USD 10 juta.

Pada 26 November 2019 Djoko Tjandra memberikan uang sebesar USD 500.000 melalui adik iparnya Herriyadi Angga Kusuma yang telah meninggal dunia kepada Andi Irfan di sekitar Mal Senayan City. Setelah uang itu diterima, Andi Irfan kemudian memberikannya kepada Pinangki.

Selanjutnya, Pinangki meminta agar Anita Kolopaking menemuinya di apartemen miliknya di Apartemen Darmawangsa Essence, Kebayoran Lama. Pinangki pun memberikan uang USD 50.000 ke Anita dengan alasan baru menerima USD 150.000 Djoko Tjandra.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasad Pimpin Acara Penyerahan Tugas dan Jabatan Wakasad

Rangkaian acara dimulai dengan pemutaran video profil pejabat yang melakukan sertijab dan pejabat yang menyerahkan jabatan kepada Kasad di Videotron Mabesad.

NASIONAL | 28 Desember 2020

Temuan Komnas HAM Bisa Perkuat Penyelidikan Polri

Komnas HAM mendapatkan barang bukti yang diyakini bisa membuat kasus ini terang benderang, di antaranya tujuh proyektil peluru dan empat selongsong peluru.

NASIONAL | 28 Desember 2020

LAN Terima BKN Award Tahun 2020

LAN menerima BKN Award Tahun 2020 tingkat Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Tinggi Negara/LPNK kategori III Penilaian Kompetensi

NASIONAL | 18 Desember 2020

KPK Cecar Eksportir Benur soal Setoran ke Edhy Prabowo

Selain itu tim penyidik KPK juga mencecar Edhy Prabowo soal aliran dana yang diterima dan dikelola oleh staf khususnya Amiril Mukminin.

NASIONAL | 28 Desember 2020

Ini Tekad Pengda JMSI Sulsel

perusahaan media siber memiliki tanggung jawab yang besar.

NASIONAL | 28 Desember 2020

Kasus Pelecehan Lagu Indonesia Raya Harus Dituntaskan

Unggahan video parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya, merupakan tindakan yang menghina simbol negara Indonesia

NASIONAL | 28 Desember 2020

Kasus Pelecehan Lagu Indonesia Raya Harus Dituntaskan

Tindakan tersebut jelas melanggar hukum karena bisa dianggap menghina simbol-simbol negara.

NASIONAL | 28 Desember 2020

DPRD Minta DIY Segera Pertimbangkan PSBB

Pemda DI Yogyakarta diminta menanggapi dengan serius usulan PSBB serta pembatasan mobilitas di areal publik.

NASIONAL | 28 Desember 2020

TNI dan Relawan Pendidikan Bagikan Bingkisan Natal kepada Anak-anak Papua

Kodim 1701/Jayapura bekerja sama dengan Rumah Belajar Papua Hai dan Paroki St Laurensius, Tangerang, memberikan bingkisan Natal kepada anak-anak Papua

NASIONAL | 28 Desember 2020

Ketersediaan Buku Syarat Utama Indeks Literasi

Syarif Bando mendorong pemerintah daerah untuk mendokumentasikan kondisi, sejarah, dan potensi daerahnya dalam buku.

NASIONAL | 28 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS