Hakim Ultimatum Pinangki soal Ancaman Pidana Berikan Keterangan Palsu
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Hakim Ultimatum Pinangki soal Ancaman Pidana Berikan Keterangan Palsu

Rabu, 30 Desember 2020 | 05:03 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengultimatum mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dan mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya mengenai konsekuensi hukum atas pemberian keterangan yang tidak benar atau palsu dalam persidangan. Ultimatum itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis lantaran Pinangki dan Andi Irfan menyulitkan diri sendiri dengan memberikan keterangan yang berbelit saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung dan dugaan pemufakatan jahat dengan terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/12/2020).

"Kami mohon kepada saudara berdua, ya, jangan mempersulit diri saudara sendiri. Karena kalau gini terus saya akan perintahkan saudara sebagai Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak benar," tegas Hakim Muhammad Damis.

Hakim Damis mengingatkan Pinangki dan Andi Irfan agar jujur dalam memberikan keterangan. Selain sudah disumpah, Hakim mengatakan keterangan keduanya bukan satu-satunya yang dapat dijadikan alat bukti perkara. Apalagi, ketidakjujuran dalam memberikan kesaksian tidak serta merta melepaskan Pinangki dan Andi Irfan dari tanggung jawab secara hukum. Hal ini mengingat Pinangki dan Andi Irfan juga terdakwa dalam perkara yang sama dengan Tjandra. "Saya mohon saudara berdua jujur. Tidak serta merta ketika saudara berdua mengatakan tidak tahu, tidak benar dan sebagainya akan melepaskan saudara berdua dari tanggung jawab yuridis," tegas Hakim Damis.

Hakim Damis menyatakan, sejak awal persidangan telah mengingatkan Pinangki untuk memberikan keterangan secara jujur. Peringatan serupa juga telah disampaikan terhadap Andi Irfan dalam persidangan sebelumnya. "Sangat tidak enak ketika kita tahu Anda membohongi kita semua yang hadir di sini lalu saudara teruskan kebohongan itu. Jaksa-jaksa ini adalah jaksa yang cukup lama berpraktik, advokat lama berpraktik, kami juga di sini bukan baru kemarin berpraktik begitu," kata hakim.

Dalam sidang hari ini, Pinangki dan Andi Irfan dikonfrontasi kesaksiannya. Jaksa mencecar keduanya perihal percakapan melalui aplikasi WhatsApp mengenai action plan serta sejumlah ertemuan yang dilakukan. Pinangki maupun Andi Irfan selalu mengklaim lupa dan tidak mengetahui perihal action plan serta pertemuan yang juga melibatkan advokat Anita Kolopaking yang sempat menjadi pengacara Djoko Tjandra. "Tanggal 6 Desember 2019 Anita menghubungi saksi soal meeting jam 8 malam, di Dharmawangsa Hotel. Meeting terkait apa dan bertiga dengan siapa?," tanya Jaksa mengonfirmasi percakapan WhatsApp.

"Saya lupa tanggal berapa," jawab Pinangki.

"Saksi Andi Irfan, apakah tanggal 6 Desember 2019 saudara ada rapat?," timpal Jaksa kemudian.

"Saya pernah bertemu dengan Ibu Pinangki tapi saya lupa tanggal berapa," jawab Andi Irfan.

Demikian pula saat Jaksa mencecar Pinangki mengenai percakapannya dengan Anita membahas action plan permintaan fatwa ke MA agar Joko Tjandra tak dieksekusi. Pinangki mengklaim tidak paham dengan action plan yang dibahas dalam percakapan itu.
"Lah kan ini bahasa saksi? Apa yang dimaksud action plan?" tanya Jaksa.

"Ya di situ hanya katakan bahwa saya nggak pernah mengirim," jawab Pinangki.

Masih soal action plan, Jaksa kemudian mengonfirmasi soal rencana pertemuan antara Pinangki, Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya. Pinangki mengaku lupa, Jaksa langsung mengonfirmasi hal itu ke Andi Irfan Jaya yang juga duduk sebagai saksi untuk dikonfrontasi dengan Pinangki, namun jawaban Andi Irfan juga tidak menjelaskan rinci. "Seingat saya nggak ada pertemuan di Februari. Seingat saya, saya nggak pernah ketemu Pinangki di Gunawarman," kata Andi Irfan.

"Saya di situ ada sama Irfan di chat itu. Tapi saya nggak tahu di Gunawarman apa nggak," jawab Pinangki menanggapi Andi Irfan.

Diketahui, Djoko Tjandra didakwa memberikan suap sejumlah US$ 500.000 dari yang dijanjikan US$ 1 juta kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung melalui pengusaha Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Nasdem. Suap itu diberikan Joko Tjandra kepada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Selain menyuap Pinangki terkait permintaan fatwa ke MA, Joko Tjandra juga didakwa menyuap Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri dan Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri untuk menghapus namanya dari daftar red notice Polri atau status daftar pencarian orang (DPO). Melalui perantara Tommy Sumardi, Joko Tjandra memberikan suap sebesar SGD 200.000 dan US$ 270.000 kepada Napoleon, serta US$ 150.000 untuk Prasetijo



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Terima Resident Representative UNDP Indonesia, Menteri LHK: 2021 Tahun Kerja Nyata

Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan UNDP sudah dimulai sejak ditandatanganinya Persetujuan Kerangka Kemitraan pada 28 September 2012.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Realisasi PEN Perlindungan Sosial Capai 98,54%

Realisasi PEN sektor perlindungan sosial sudah mencapai 98,54 persen atau setara dengan Rp125,35 triliun.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Awal 2021, Waspadai Curah Hujan Tinggi

Masyarakat perlu mewaspadai kondisi cuaca ekstrem yang ditandai curah hujan di atas normal pada puncak musim hujan Januari hingga Februari 2021.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Kematian Tenaga Kesehatan Akibat Covid-19 Indonesia Masih Tertinggi di Dunia

Hingga 24 Desember jumlah nakes yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 465 orang, di mana 230 di antaranya adalah dokter.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Tekan Covid-19, Banyuwangi Tutup Semua Objek Wisata

Banyuwangi akan menutup semua objek wisata sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 setempat.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Temui Konstituen, Misbakhun Membeberkan Ikhtiar Jokowi Kurangi Efek Pandemi

pemerintahan Presiden Jokowi telah berupaya keras menahan dampak pandemi dengan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat bawah.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Yayasan Lentera Qolbu Amanah Santuni 1.000 Yatim di Sukabumi

Yayasan Lentera Qolbu Amanah menggelar Doa, Sholawat, dan Santunan Akbar 1.000 Yatim dimulai di Sukabumi.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Enam Video Terbaik Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup Raih Penghargaan AJV 2020

AVJ bekerja sama dengan Walhi dan Kehati ini menjaring 109 karya video dari seluruh kalangan masyarakat.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Pemerintah Tetap Serius Perhatikan Tenaga Honorer

Menteri PAN dan RB, Tjahjo Kumolo, menegaskan pemerintah tetap memperhatikan secara serius nasib dari para tenaga honorer di Tanah Air.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Kasasi, KPK Harap MA Cabut Hak Politik Eks Komisioner KPU Wahyu

KPK berharap MA mengabulkan seluruh permohonan Jaksa yang tertuang dalam memori kasasi.

NASIONAL | 29 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS