SKB: FPI Organisasi Tidak Terdaftar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

SKB: FPI Organisasi Tidak Terdaftar

Rabu, 30 Desember 2020 | 14:42 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akhirnya melarang semua kegiatan dan aktivitas yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI). Larangan itu karena FPI masuk dalam organisasi massa (ormas) yang tidak terdaftar di negara ini.

Hal itu berdasarkan bunyi surat keputusan bersama (SKB) para menteri terkait larangan aktivitas FPI. Pembacaaan SKB itu disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Dalam butir satu SKB ditegaskan, FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Adapun dalam butir kedua dinyatakan FPI sebagai ormas yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umumm dan bertentangan dengan hukum.

Edy, sapaan akrab untuk Edward Omar Sharif Hiariej membacakan poin ketiga yang menyatakan melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam,” tutur Edy yang membacakan poin nomor empat.

Dalam poin kelima SKB tersebut meminta masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI. Kemudian meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI.

Dalam poin ketujuh SKB meminta kementerian/lembaga yang terlibat dalam SKB agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menandatangani SKB.

“Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020,” bunyi poin tujuh dalam SKB tersebut.

SKB itu sendiri ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Biofarma Dapatkan Izin CPOB Produksi Vaksin Covid-19

Pemberian sertifikat CPOB ini untuk fasilitas produksi gedung 21 Bio Farma yang diproyeksikan sebagai tempat filling finish vaksin Covid-19 produk Sinovac.

NASIONAL | 30 Desember 2020

FPI Dibubarkan, Pemuda Muhammadiyah: Itu Kewenangan Pemerintah

Pasalnya, FPI sejak 20 Juni 2019 telah bubar.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Menparekraf Janjikan Percepatan Pengembangan Wisata Danau Toba

Sandiaga mengatakan, pariwisata menjadi alternatif pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Ketersediaan Vaksin Sinovac Dipastikan Mencapai 3 Juta Dosis di Akhir 2020

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Indonesia akan mendapatkan tambahan 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac Biotech pada Kamis, 31 Desember 2020.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Resmi Dilarang, FPI Diminta Patuh

Pemerintah resmi melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI). FPI diminta mematuhi keputusan pelarangan tersebut.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Menpupera Minta Penataan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor Perhatikan Kualitas

Menpupera Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya kualitas pekerjaan penataan bangunan di kawasan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Sepanjang 2020, MA Terima 3.512 Aduan

MA sepanjang tahun 2020 telah menerima pengaduan sebanyak 3.512. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 aduan telah selesai diproses.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Aplikasi Jaga Desa Kejagung Dapat Meminimalisir Penyelewengan Anggaran

Aplikasi Jaga Desa yang dibuat oleh Kejaksaan Agung berguna untuk memonitoring kegiatan dalam penggunaan dan penyerapan dana desa.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Pemerintah Larang FPI Lakukan Aktivitas Organisasi

FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Sepanjang 2020, MA Putus 20.550 Perkara

Ketua MA, HM Syarifuddin, menjelaskan, selama tahun ini pihaknya telah memutus 20.550 perkara dari sebanyak 20.749 jumlah beban perkara.

NASIONAL | 30 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS