Dugaan Suap dan Pencucian Uang, Eks Petinggi Garuda Indonesia Segera Diadili
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Dugaan Suap dan Pencucian Uang, Eks Petinggi Garuda Indonesia Segera Diadili

Kamis, 31 Desember 2020 | 05:53 WIB
Oleh : Fana F Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno bakal segera diadili atas kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC di PT Garuda Indonesia dan kasus dugaan pencucian uang. Hal ini seiring dengan langkah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah merampungkan berkas penyidikan perkara Hadinoto.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan berkas penyidikan kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda Indonesia dan kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Hadinoto telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Hadinoto ke tahap penuntutan atau tahap II.

"Hari ini (30/12/2020) tim penyidik KPK melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka HS (Hadinoto Soedigno) kepada tim JPU, dimana sebelumnya berkas perkara telah dinyatakan lengkap," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (30/12/2020).

Dengan pelimpahan ini, penahanan terhadap Hadinoto selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 30 Desember 2020 sampai dengan 18 Januari 202, di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Di sisi lain, tim Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Hadinoto. Nantinya, surat dakwaan dan berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.
"Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali.

Dalam menuntaskan proses penyidikan kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sekitar 60 orang saksi. Puluhan saksi itu berasal dari berbagai unsur, di antaranya pihak internal PT Garuda Indonesia.

Kasus yang menjerat Hadinoto merupakan pengembangan kasus serupa yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd, Soetikno Soedarjo.

Dalam kasus dugaan suap, Hadinoto diduga menerima suap dari Soetikno Soedarjo senilai US$ 2,3 juta dan Euro 477.000 yang dikirim ke rekening Hadinoto di Singapura. Suap itu diberikan lantaran Hadinoto bersama-sama Emirsyah Satar telah membantu Soetikno mendapatkan kontrak antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan empat pabrikan pesawat, yakni Rolls-Royce, Airbus, ATR, dan Bombardier.

Setelah menerima uang suap dari Soetikno, Hadinoto diduga menarik uang yang diterimanya tersebut secara tunai dan mengirimkannya ke sejumlah rekening, termasuk rekening istri dan anaknya serta rekening investasi di Singapura.

Tindakan tersebut diduga dilakukan Hadinoto untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang suap yang diterimanya dari Soetikno untuk menghindari pengawasan otoritas berwenang baik di Singapura maupun Indonesia. Atas tindakan tersebut, KPK pun menetapkan Hadinoto sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Hadinoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara untuk kasus dugaan pencucian uang, Hadinoto dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Passal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Keberadaannya Meresahkan, Pemerintah Harusnya Sejak Dulu Bekukan FPI

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken sejumlah pejabat negara itu memberikan kepastian hukum, di mana FPI dianggap sudah tidak ada.

NASIONAL | 31 Desember 2020

19 Tokoh Deklarasikan Front Persatuan Islam Gantikan Front Pembela Islam

Front Persatuan Islam dideklarasikan untuk menggantikan Front Pembela Islam yang telah dibbarkan pemerintah.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Kado Akhir Tahun, Wali Kota Malang Resmikan 3 Megaproyek Sekaligus

Menurut Sutiaji, ketiga megaproyek ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Malang.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Dirjen Hubdat: Pelabuhan Bias Munjul Bantu Tunjang Pariwisata

Pembangunan pelabuhan ini merupakan rencana strategis pembangunan sub sektor Perhubungan Darat yang menunjang pariwisata di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

NASIONAL | 30 Desember 2020

FPI Dilarang, Kuasa Hukum: Nanti Kita Buat Organisasi Baru

Akan tetapi, diakui olehnya, urusan tersebut sempat terkendala.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Rizieq Syihab Minta Pendukung Tenang

Keputusan pemerintah melarang aktivitas FPI memang dianggap sebagai hal yang luar biasa.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Pelarangan Aktivitas FPI, Rizieq Syihab Akan Gugat Pemerintah

Beberapa kuasa hukum Rizieq dan FPI akan bertemu dan mempersiapkan langkah hukum terkait pelarangan FPI.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Tokoh Bisa Sandingkan Nilai Agama dan Nasionalisme untuk Mencegah Terorisme

Hal itulah yang mendasari BNPT menggandeng dan membentuk wadah berupa Gugus Tugas Pemuka Agama Dalam Rangka Pencegahan Terorisme.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Sinergi TNI-Polri Berkontribusi Nyata terhadap Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

Meski sibuk ikut menangani Covid-19, TNI juga tetap melaksanakan tugas utama menjaga kedaulatan NKRI.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Kini Masuk Sulsel Wajib Rapid Test Antigen

Semua pihak perlu untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

NASIONAL | 30 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS