Logo BeritaSatu

Kosgoro: Pembubaran FPI Bukan Persoalan Ideologi

Kamis, 31 Desember 2020 | 07:58 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) mulai 30 Desember 2020. Pengumuman pemerintah terkait FPI bukan persoalan ideologi, melainkan teknis penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, Sabil Rahman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/12/2020).

Sabil menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum. "Karena sebagaimana diketahui telah sekian lama Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki FPI sudah habis masa berlakunya. Jadi FPI bubar atau dibubarkan sebenarnya bukan karena persoalan ideologis, melainkan tehnis belaka di luar aturan regulatif," tutur Sabil.

Oleh karena itulah, lanjut Sabil, ia menduga keputusan pemerintah tentang pembubaran FPI tersebut lebih sebagai penegasan politik belaka. Yakni justifikatif dari negara kepada publik bahwa FPI sudah habis legitimasinya sebagai Ormas berdasarkan SKT yang selama ini menjadi dasar aktivitasnya.

"Ini juga warning bagi ormas yang lain untuk memahami posisinya jika sudah tidak memiliki legitimasi negara maka tidak boleh melakukan aktivitas kemasyarakatan," tambah dia.

Menurut Sabil, penegasan ini sekaligus menyampaikan kepada publik bahwa aktivitas FPI selama ini bisa dikatakan tanpa landasan atau dasar hukum yang jelas.

Setelah penegasan pemerintah tersebut maka publik diharapkan menilai secara objektif seperti apa posisi FPI dalam kaitannya dengan semangat menegakkan hukum yang selama ini diteriakkannya, sementara statusnya tanpa dasar hukum.

Namun, terlepas dari itu sebagai anak bangsa maka meskipun organisasinya sudah dinyatakan bubar oleh negara tetapi anggotanya harus tetap mendapatkan pembinaan dari negara.

Pemerintah atas nama negara harus memiliki agenda nyata baik dalam jangka pendek maupun panjang melakukan pembinaan atau komunikasi kepada mantan anggota FPI untuk menanamkan ideologi pembangunan bangsa yang harus dan wajib dilaksanakan oleh warga negara.

Ditambahkan, jika ada perbedaan cara pandang antara negara/pemerintah dengan FPI terhadap masalah-masalah kebangsaan justru harus bisa dikomunikasikan bukan dengan menutup pintu komunikasi.

Ditambahkan, organisasinya boleh bubar namun negara tidak boleh kehilangan harapan bahwa sahabat-sahabat anggota FPI juga umat yang memiliki ikhtiar untuk perbaikan bangsa dan kehidupan umat, hanya mungkin caranya yang berbeda.

"Cara yang berbeda itulah yang harus dikomunikasikan agar ada kesamaan cara pandang dimana teman-teman mantan anggota FPI dapat kembali bersama duduk pada teras kebangsaan yang sama, menata kehidupan umat yang lebih baik menjadi kekuatan pembangunan umat dan bangsa," pungkas Sabil.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Peringati Hari Ozon Sedunia, TNI AL Gandeng KBPP Polri Lestarikan Alam

Peringati Hari Ozon Sedunia, TNI AL bersama Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) menggelar aksi bakti sosial dan pelestarian alam

NEWS | 27 September 2022

Hari Ini 34 Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet

Pasien Covid-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, hingga hari ini Selasa (27/9/2022) tersisa 34 orang.

NEWS | 27 September 2022

KPK Dalami Penerapan Pasal Perintangan Penyidikan ke Kuasa Hukum Lukas Enembe

KPK mendalami kemungkinkan menerapkan pasal perintangan penyidikan terhadap kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe

NEWS | 27 September 2022

Wapres AS Kamala Harris Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wakil Presiden Kamala Harris menghadiri upacara pemakaman mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo

NEWS | 27 September 2022

KPK Enggan Temui Lukas Enembe di Papua: Kami yang Panggil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan memenuhi permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menjalani pemeriksaan di Papua.

NEWS | 27 September 2022

Pemkot Bekasi Beri Dukungan Berantas Mafia Tanah

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendukung pemerintah pusat dalam upaya memberantas mafia tanah.

NEWS | 27 September 2022

PSI Tak Dukung Rencana Kunker DPRD Kota Bekasi ke LN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi rencana kunjungan kerja anggota DPRD Kota Bekasi ke luar negeri

NEWS | 27 September 2022

Pengamat Tata Kota: Penanganan Banjir Jadi PR Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) penanganan banjir.

NEWS | 27 September 2022

Hari Ini Jokowi Dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Buton

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara, akan dianugerahi gelar kehormatan adat Kesultanan Buton

NEWS | 27 September 2022

Wabah Kolera Menyebar, 29 Warga Suriah Meninggal

Sedikitnya 29 orang meninggal akibat wabah kolera di beberapa wilayah Suriah. Kementerian Kesehatan Suriah mengonfirmasi 338 kasus

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bank Dunia: Telah Terjadi Perubahan Peran di Ekonomi Asia

Bank Dunia: Telah Terjadi Perubahan Peran di Ekonomi Asia

EKONOMI | 4 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings