Kosgoro: Pembubaran FPI Bukan Persoalan Ideologi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kosgoro: Pembubaran FPI Bukan Persoalan Ideologi

Kamis, 31 Desember 2020 | 07:58 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) mulai 30 Desember 2020. Pengumuman pemerintah terkait FPI bukan persoalan ideologi, melainkan teknis penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, Sabil Rahman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/12/2020).

Sabil menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum. "Karena sebagaimana diketahui telah sekian lama Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dimiliki FPI sudah habis masa berlakunya. Jadi FPI bubar atau dibubarkan sebenarnya bukan karena persoalan ideologis, melainkan tehnis belaka di luar aturan regulatif," tutur Sabil.

Oleh karena itulah, lanjut Sabil, ia menduga keputusan pemerintah tentang pembubaran FPI tersebut lebih sebagai penegasan politik belaka. Yakni justifikatif dari negara kepada publik bahwa FPI sudah habis legitimasinya sebagai Ormas berdasarkan SKT yang selama ini menjadi dasar aktivitasnya.

"Ini juga warning bagi ormas yang lain untuk memahami posisinya jika sudah tidak memiliki legitimasi negara maka tidak boleh melakukan aktivitas kemasyarakatan," tambah dia.

Menurut Sabil, penegasan ini sekaligus menyampaikan kepada publik bahwa aktivitas FPI selama ini bisa dikatakan tanpa landasan atau dasar hukum yang jelas.

Setelah penegasan pemerintah tersebut maka publik diharapkan menilai secara objektif seperti apa posisi FPI dalam kaitannya dengan semangat menegakkan hukum yang selama ini diteriakkannya, sementara statusnya tanpa dasar hukum.

Namun, terlepas dari itu sebagai anak bangsa maka meskipun organisasinya sudah dinyatakan bubar oleh negara tetapi anggotanya harus tetap mendapatkan pembinaan dari negara.

Pemerintah atas nama negara harus memiliki agenda nyata baik dalam jangka pendek maupun panjang melakukan pembinaan atau komunikasi kepada mantan anggota FPI untuk menanamkan ideologi pembangunan bangsa yang harus dan wajib dilaksanakan oleh warga negara.

Ditambahkan, jika ada perbedaan cara pandang antara negara/pemerintah dengan FPI terhadap masalah-masalah kebangsaan justru harus bisa dikomunikasikan bukan dengan menutup pintu komunikasi.

Ditambahkan, organisasinya boleh bubar namun negara tidak boleh kehilangan harapan bahwa sahabat-sahabat anggota FPI juga umat yang memiliki ikhtiar untuk perbaikan bangsa dan kehidupan umat, hanya mungkin caranya yang berbeda.

"Cara yang berbeda itulah yang harus dikomunikasikan agar ada kesamaan cara pandang dimana teman-teman mantan anggota FPI dapat kembali bersama duduk pada teras kebangsaan yang sama, menata kehidupan umat yang lebih baik menjadi kekuatan pembangunan umat dan bangsa," pungkas Sabil.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

50 Unit Huntap Korban Banjir di Luwu Utara Dikerjakan dalam 68 Hari

Sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk selalu hadir mendukung seluruh bupati/wali kota di Sulsel.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Dugaan Suap dan Pencucian Uang, Eks Petinggi Garuda Indonesia Segera Diadili

Tim penyidik telah memeriksa sekitar 60 orang saksi. Puluhan saksi itu berasal dari berbagai unsur, di antaranya pihak internal PT Garuda Indonesia.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Keberadaannya Meresahkan, Pemerintah Harusnya Sejak Dulu Bekukan FPI

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken sejumlah pejabat negara itu memberikan kepastian hukum, di mana FPI dianggap sudah tidak ada.

NASIONAL | 31 Desember 2020

19 Tokoh Deklarasikan Front Persatuan Islam Gantikan Front Pembela Islam

Front Persatuan Islam dideklarasikan untuk menggantikan Front Pembela Islam yang telah dibbarkan pemerintah.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Kado Akhir Tahun, Wali Kota Malang Resmikan 3 Megaproyek Sekaligus

Menurut Sutiaji, ketiga megaproyek ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Malang.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Dirjen Hubdat: Pelabuhan Bias Munjul Bantu Tunjang Pariwisata

Pembangunan pelabuhan ini merupakan rencana strategis pembangunan sub sektor Perhubungan Darat yang menunjang pariwisata di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

NASIONAL | 30 Desember 2020

FPI Dilarang, Kuasa Hukum: Nanti Kita Buat Organisasi Baru

Akan tetapi, diakui olehnya, urusan tersebut sempat terkendala.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Rizieq Syihab Minta Pendukung Tenang

Keputusan pemerintah melarang aktivitas FPI memang dianggap sebagai hal yang luar biasa.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Pelarangan Aktivitas FPI, Rizieq Syihab Akan Gugat Pemerintah

Beberapa kuasa hukum Rizieq dan FPI akan bertemu dan mempersiapkan langkah hukum terkait pelarangan FPI.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Tokoh Bisa Sandingkan Nilai Agama dan Nasionalisme untuk Mencegah Terorisme

Hal itulah yang mendasari BNPT menggandeng dan membentuk wadah berupa Gugus Tugas Pemuka Agama Dalam Rangka Pencegahan Terorisme.

NASIONAL | 30 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS