FPI Berganti Nama, Polri Tetap Berpedoman Pada SKB
Logo BeritaSatu

FPI Berganti Nama, Polri Tetap Berpedoman Pada SKB

Kamis, 31 Desember 2020 | 17:19 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bahwa Polri enggan menanggapi deklarasi perubahan nama Front Pembela Islam (FPI) menjadi Front Persatuan Islam.

Menurut dia, Polri tetap berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi.

"Kami sekarang fokus bahwa menyangkut dengan kegiatan Front Pembela Islam, atribut, simbol-simbol Front Pembela Islam ya, kami kembali saja kepada Surat Keputusan Bersama," kata Brigjen Rusdi, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Sebelumnya pada Rabu (30/12/2020), Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apa pun.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan, karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud.

Dia mengatakan FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lainnya.

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," ujar Mahfud.

Hal itu juga tertuang dalam keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian/lembaga, yaitu Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Namun di hari yang sama, sejumlah tokoh eks pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi. "Benar sudah dideklarasikan," ujar Aziz.

Sejumlah deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah.

Kemudian, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

"Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam," kata Aziz.

Front Persatuan Islam menilai pembubaran yang dilakukan Pemerintah terhadap Front Pembela Islam melanggar konstitusi.

"Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi," demikian isi pernyataan Front Persatuan Islam.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Antisipasi Aksi Teror, Polri Jaga Gereja

Polisi akan mengamankan gereja pada malam tahun baru.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Komisioner KPU Viryan Azis Positif Covid-19

Viryan Azis mengaku pada tanggal 26 Desember 2020 melakukan tugas ke Merauke, Papua.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Jumat, WNA Mulai Dilarang Masuk ke Indonesia

Peraturan ini diberlakukan bagi WNA dari seluruh negara.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Pelarangan FPI Disebut Jadi Pelajaran bagi Ormas Lainnya

Pelarangan aktivitas FPI dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan ideologi negara.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Pemerintah Segera Distribusikan Vaksin Covid-19 ke 34 Provinsi

Pendistribusian itu merupakan bagian dari tahapan untuk memulai program vaksinasi gratis bagi rakyat Indonesia.

NASIONAL | 31 Desember 2020

ASN Tidak Boleh Terlibat Organisasi Terlarang

Aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat (ormas) terlarang.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Komjen Agus Andrianto Dinilai Layak Pimpin Polri

Bursa pencalonan pimpinan Polri pengganti Kapolri Jenderal Pol Idham Azis semakin menghangat.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Jokowi Habiskan Malam Tahun Baru di Istana Bogor

Jokowi bersama keluarga akan menyambut tahun baru 2021 di Istana Bogor.

NASIONAL | 31 Desember 2020

Satgas "Begu Ganjang" Dikerahkan di Malam Tahun Baru

Satuan tugas (Satgas) "Begu Ganjang" bentukan Polda Sumatera Utara (Sumut) dikerahkan melakukan penyisiran dan penindakan

NASIONAL | 31 Desember 2020

Kemdagri Enggan Komentari Pendirian Front Persatuan Islam

Front Persatuan Islam didirikan pascapembubaran Front Pembela Islam.

NASIONAL | 31 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS