Aktivis 98 Nilai Pemerintah Tidak Otoriter Membubarkan FPI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aktivis 98 Nilai Pemerintah Tidak Otoriter Membubarkan FPI

Minggu, 3 Januari 2021 | 11:52 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 (PP 98) menilai pembubaran dan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Polri Jenderal Idham Azis dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar, sah secara hukum.

Ketua Mejelis Nasional PP 98 Sahat Simatupang mengatakan, pelarangan aktivitas FPI bisa dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.

"Secara administrasi hukum, pembubaran dan pelarangan aktivitas ormas bisa dilakukan melalui UU Nomor 16 Tahun 2017. Pembubaran atau pelarangan ormas tidak perlu lagi melewati mekanisme hukum di pengadilan. Pembubaran atau pelarangan ormas bisa langsung dilakukan pemerintah lewat keputusan atau kebijakan tanpa ada putusan pengadilan," kata Sahat Simatupang, Minggu (3/1/2021).

Aturan tersebut berbeda dengan UU Ormas sebelumnya yakni UU Nomor 17 Tahun 2013, yang mana mensyaratkan putusan pengadilan dalam hal pelarangan atau pembubaran ormas. "Jadi membubarkan FPI bukan tindakan otoriter pemerintah karena dari sisi aturan hukum sah. Otoriter kalau tidak memiliki dasar hukum, namun tetap membubarkan," ujar Sahat.

Selain sah dari sisi hukum, pembubaran FPI dari sisi kepentingan bernegara, ujar Sahat, juga sah dilakukan pemerintah. Menurutnya, jika ada ormas yang tidak setia pada dasar negara atau ideologi bangsa yakni pancasila serta bentuk negara yakni negara kesatuan." Maka pemerintah tidak boleh membiarkan aktivitas ormas tersebut ditengah - tengah masyarakat," kata Sahat.

FPI, sambung Sahat, dengan secara nyata menyerukan NKRI bersyariah sesuai tafsir mereka. Adapun bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan sesuai Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

"Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal itu tertuang pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik sering disingkat dengan sebutan NKRI, bukan NKRI bersyariah versi FPI. Jangan sesuka hati menafsirkan bentuk negara. FPI sudah melawan UUD 1945, dan pemerintah berhasil menangkap kegelisahan rakyat dengan membubarkan dan melarang aktivitas FPI," jelasnya.

Sahat menambahkan, tuduhan otoriter kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dari sejumlah politisi anti pemerintahan gugur dengan sendirinya karena membubarkan dan melarang aktivitas FPI memiliki landasan hukum yang kuat.

"Kalau pemerintahan Jokowi otoriter, maka seluruh ormas atau lembaga yang berbeda pandangan dengan pemerintah bisa saja dibubarkan, tapi kan tidak seperti itu. Yang dibubarkan itu ormas yang melanggar UU Ormas dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi bernegara. Jika Jokowi otoriter pasti kami lawan. Namun dalam hal pembubaran dan palarangan aktivitas ormas yang melanggar undang - undang, pemerintahan Jokowi tidak otoriter," sebutnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 

BERITA LAINNYA

Pengganti Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR, Golkar: Itu Hak Prerogatif Airlangga

Hal ini (pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil Ketua DPR) adalah hak prerogratif dari Ketum Partai Golkar.

NASIONAL | 25 September 2021

BPS Anugerahi Kemtan Sebagai Mitra Terbaik Satu Data

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap, Golkar Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Golkar mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menghadapi kasus hukum yang menimpa Azis Syamsuddin

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Satgas Evakuasi Belasan Warga dari Distrik Kiwirok

Evakuasi warga dibagi dalam dua kloter terbang. Kloter pertama terdiri dari 11 warga, tiga anak-anak dan delapan warga dewasa. Kloter kedua enam warga.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya

NASIONAL | 25 September 2021

Gerakan Mobil Masker BNPB Sambangi 4 Klaster Penyelenggara PON Papua

BNPB menurunkan gerakan mobil masker di 4 klaster penyelenggara pertandingan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Eks Bupati Kukar

KPK mendalami dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin terkait dugaan suap eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

DPP Golkar akan segera memproses penggantian Azis Syamsuddin dalam waktu dekat.

NASIONAL | 25 September 2021

Polisi Ringkus Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Aparat Polrestabes Makassar berhasil meringkus seorang pria berinisial K yang diduga kuat telah membakar mimbar Masjid Raya Makassar.

NASIONAL | 25 September 2021

JK Kecam Pembakaran Mimbar Masjid Raya Makassar, Masyarakat Jangan Terprovokasi

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla atau JK mengecam keras tindakan pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar, Sabtu (25/9/2021) dini hari.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
BNPB dan Satgas Covid-19 Bekali 108 Relawan Penguatan Prokes di Merauke

BNPB dan Satgas Covid-19 Bekali 108 Relawan Penguatan Prokes di Merauke

KESEHATAN | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings