Aspirasi Terkait Aturan Turunan UU Cipta Kerja Ditunggu Hingga 15 Januari
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aspirasi Terkait Aturan Turunan UU Cipta Kerja Ditunggu Hingga 15 Januari

Minggu, 3 Januari 2021 | 15:09 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Serap Aspirasi (TSA) terus berupaya menampung masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai turunan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. TSA masih membuka masukan dari masyarakat pada tahap ketiga yang menjadi tahap terakhir hingga 15 Januari 2021.

Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani mengatakan aktif melakukan sosialisasi dan serap aspirasi publik terkait RPP dan Rperpres dengan berbagai kalangan. Hal itu dilakukan sejak sebulan terakhir dan sudah mendapatkan sejumlah masukan.

Dia menjelaskan, berbagai masukan dan tanggapan yang diberikan melalui TSA sangat penting dalam menjaga semangat awal UU Cipta Kerja. Langkah tersebut juga perlu untuk menjaga agar berbagai aturan turunan yang dibuat tidak mereduksi UU Cipta Kerja itu sendiri.

“Aturan turunan jangan sampai mereduksi semangat UU Cipta Kerja dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Setelah UU Cipta Kerja diundangkan pada 2 November 2020, sesuai aturan yang berlaku, maka aturan turunan dari omnibus law yang berjumlah 40 RPP dan empat Rperpres itu harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan atau awal Februari 2021.

Adapun RPP yang banyak mendapatkan respons terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kemudian yang berikutnya adalah terkait Lembaga Pengelola Investasi dan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah beberapa tahap, lanjutnya, TSA masih membuka berbagai tanggapan dan masukan terkait dengan berbagai aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut. “TSA masih membuka masukan dari masyarakat pada tahap ketiga yang menjadi tahap terakhir hingga 15 Januari 2021,” katanya.

Sebelumnya, TSA sudah menyampaikan laporan tahap pertama kepada pemerintah yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang disampaikan pada 28 Desember 2020. Untuk laporan tahap kedua, TSA membuka masukan hingga 31 Desember 2020 dan rekomendasi disampaikan kepada pemerintah pada minggu pertama Januari 2021 ini.

Hingga pekan lalu, sudah ada 28 RPP yang sudah diunggah di portal UU Cipta Kerja yang dapat diakses masyarakat dan sisanya akan diunggah bertahap oleh pemerintah hingga awal Januari 2021.

Dia berharap berbagai pihak dan kelompok masyarakat untuk terus memberikan masukan. Adapun masukan atau aspirasi masyarakat untuk RPP atau RPerpres masih dapat dilakukan melalui laman https://uu-ciptakerja.go.id, kemudian melalui bit.ly/tsakirimaspirasi, melalui surat elektronik di timserapaspirasi@ekon.go.id atau ke kantor TSA di Gedung Kantor Pos Besar Lantai 6, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

TSA merupakan tim independen yang bertugas menyerap aspirasi publik terkait substansi dan muatan dari RPP dan RPerpres sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bengkulu Masih Memiliki 133 Tempat Tidur di ICU untuk Pasien Covid-19

Tempat tidur ICU di Kota Bengkulu masih tersedia untuk pasien Covid-19.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Polda Banten Siap Implementasikan Maklumat Kapolri soal FPI

Pembubaran FPI berdasarkan SKB yang ditandatangani enam pejabat tinggi negara pada Rabu (30/12/2020).

NASIONAL | 3 Januari 2021

Sampai Hari Ini, Sumut Belum Dapat Informasi Jumlah Vaksin dari Pemerintah Pusat

Dinas Kesehatan Sumut belum mendapatkan laporan jumlah vaksin Covid-19 yang akan dikirimkan oleh pemerintah pusat.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Tahap Awal, Pemprov Bengkulu Dapat Jatah 22.280 Vaksin Covid-19

Vaksinasi Covid-19 tahap awal diprioritaskan untuk tenaga kesehatan terdiri atas, dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Vaksinasi Covid-19 di Banten Diperkirakan 22 Januari

Banten telah mendapat alokasi vaksin Covid-19 tahap pertama sebanyak 43.000.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Perdagangan Komoditas Pertanian Flores Meningkat di Tengah Pandemi

Permintaan kopi meningkat dua kali lipat dari pada tahun 2019.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Pembelajaran Tatap Muka Siswa SMA/SMK di Bengkulu Ditunda

Kasus Covid-19 yang tinggi tersebut, sangat tidak memungkinkan dilaksanakan belajar tatap muka pada awal tahun 2021 ini.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Seekor Gajah Sumatra Mati di CRU Aceh Utara

Gajah dalam keadaan lemas, kurang nafsu makan, dan diare.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Road Map Vaksinasi di Sumut Sudah Disiapkan

Tercatat, sebanyak 8.232.718 orang warga yang bakal melakukan vaksinasi di Sumut.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Aktivis 98 Nilai Pemerintah Tidak Otoriter Membubarkan FPI

Kalau pemerintahan Jokowi otoriter, maka seluruh ormas atau lembaga yang berbeda pandangan dengan pemerintah bisa saja dibubarkan, tapi kan tidak seperti itu.

NASIONAL | 3 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS