ASN Diharapkan Tidak Terkontaminasi Paham Radikalis
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (12.46)   |   COMPOSITE 6241.8 (96.72)   |   DBX 1333.51 (-4.33)   |   I-GRADE 179.858 (4.62)   |   IDX30 503.524 (12.19)   |   IDX80 135.789 (3.05)   |   IDXBUMN20 398.467 (11.15)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 143.497 (2.32)   |   IDXHIDIV20 443.737 (10.85)   |   IDXQ30 144.387 (3.38)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.51)   |   IDXV30 133.969 (2.79)   |   INFOBANK15 1035.98 (42.34)   |   Investor33 433.033 (11.5)   |   ISSI 183.362 (0.39)   |   JII 631.454 (-0.28)   |   JII70 222.641 (0.54)   |   KOMPAS100 1216.23 (23.8)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1692.89 (31.73)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.79)   |   SMInfra18 307.272 (6.07)   |   SRI-KEHATI 367.359 (11)   |  

ASN Diharapkan Tidak Terkontaminasi Paham Radikalis

Selasa, 5 Januari 2021 | 11:37 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) diharapkan tidak terkontaminasi paham radikalis. Perekrutan aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya sekadar mencantumkan persyaratan administratif berupa komitmen terhadap Pancasila.

“Perekrutan ASN tidak cukup hanya sekedar mencantumkan syarat administratif bahwa calon ASN setia pada ideologi Pancasila maupun tidak terlibat organisasi terlarang,” kata Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah kepada Beritasatu.com, Selasa (5/1/2021).

“Namun, lebih jauh dari itu harus dibentuk sistem screening yang efektif mendeteksi agar kementerian/lembaga tidak dimasuki oleh kelompok anti Pancasila dan NKRI,” ungkap ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, menurut Basarah, pemantapan mental dan ideologi aparatur negara menjadi demikian penting. “Kita tahu setelah Reformasi, negara abai dalam membentuk mental ideologi bangsanya,” ucap Basarah.

Basarah menyatakan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepatutnya didukung. Tujuannya untuk menanamkan loyalitas tunggal ASN kepada negara dan ideologi Pancasila. Bukan pada negara lain apalagi ideologi lain.

Basarah mengatakan tindakan tegas sudah harus mulai dilakukan. Setelah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI), maka pemerintah sudah harus agresif menindak ASN yang masih menganut paham bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Diingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN, setiap ASN memiliki kewajiban setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara, dan melayani masyarakat.

ASN yang melakukan penyelewenangan Pancasila dan UUD 1945 bisa diberhentikan dengan tidak hormat, sebagaimana ketentuan UU ASN. Menurut Basarah, tentu saja menyerahkan urusan penanganan ektrimisme agama ini hanya kepada pemerintah tidak akan efektif.

Oleh karena itu, Basarah menegaskan, perlu ada sinergi dengan elemen masyarakat baik itu perguruan tinggi, tokoh agama dan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi masyarakat (ormas) untuk menyebarkan moderasi beragama.

Demikian halnya menangkal pemahaman agama yang keliru tersebut. “Misalnya dengan merangkul dan mendukung dan menfasilitasi ormas-ormas keagamaan yang terbukti moderat cinta terhadap Tanah Air. Dengan sinergi dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, kita harapkan ideologi ekstrimisme dapat kita tangani dengan baik,” tegas Basarah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPD: Lawan Radikalisme dengan Perkuat Empat Pilar Bangsa

Anggota Komite I DPD Abraham Liyanto menegaskan upaya jangka panjang untuk melawan paham radikalisme yaitu dengan memperkuat empat pilar bangsa.

NASIONAL | 5 Januari 2021

Kaum Ekstrimis Disebut Incar Posisi Strategis

Kaum ekstrimis disebut mengincar posisi strategis dalam berbagai bidang.

NASIONAL | 5 Januari 2021

AJI: Ancaman Kebebasan Pers di Tahun 2020, Memburuk

“Dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul orang tidak dikenal sebanyak 9 kasus, dan warga sebanyak 7 kasus,” tutur Manan.

NASIONAL | 29 Desember 2020

Konsorsium Pembaruan Agraria Sebut FPI Terancam Denda

Iwan Nurdin mengatakan, dugaan penyerobotan lahan PTPN VIII oleh FPI adalah kasus lama.

NASIONAL | 5 Januari 2021

Jokowi Ingin Inovasi Riset Kampus Dikolaborasikan dengan Dunia Usaha

Civitas akademika Universitas Brawijaya harus mencari cara-cara baru yang dikembangkan.

NASIONAL | 5 Januari 2021

Seluruh SMA Sederajat di Jambi Belum Diizinkan Belajar Tatap Muka

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari melakukan pembagian pelaksanaan pembelajaran tatap muka mulai Senin (4/1).

NASIONAL | 5 Januari 2021

Aksi Penebangan Pohon di Perbukitan Namohara Diduga Pemicu Banjir Besar di Medan

Sampai saat ini, penebangan pohon oleh kelompok tidak bertanggungjawab masih terjadi di perbukitan Dusun Namohara, Desa Sukadame, Deli Serdang.

NASIONAL | 5 Januari 2021

40.000 Vaksin Covid-19 Tiba di Medan

Vaksin itu kemudian dibawa ke lokasi penyimpanan khusus yang sudah disediakan di Jalan HM Yamin Medan.

NASIONAL | 5 Januari 2021

Kemdikbud: Formasi CPNS Guru ke Depan Tetap Akan Ada

Pemerintah mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar menjadi guru PPPK.

NASIONAL | 5 Januari 2021

Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan

Buronan diamankan di Jl. Manyar II Blok O4 No. 15, Bintaro Jaya, Sektor 1, Jakarta Selatan.

NASIONAL | 5 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS